Ahli: Pelimpahan IUP oleh Mardani Maming Tidak Langgar UU Minerba

Oleh : Herry Barus | Rabu, 27 Juli 2022 - 02:34 WIB

Tambang Batubara (ist)
Tambang Batubara (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ahli Hukum Pertambangan, Ahmad Redi, berpendapat Mardani H. Maming tidak melanggar Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara saat menandatangani Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (PT BKPL) kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN). Pendapat Ahmad Redi membantah pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa penerbitan surat keputusan itu telah melanggar Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Minerba.

Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Minerba menyatakan sebagai berikut. “Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.”

Menurut Ahmad Redi, dari konstruksi norma pasal tersebut, jelas terlihat bahwa larangan pemindahan IUP dan IUPK ditujukan kepada pemegang IUP dan IUPK. “Karenanya, ketentuan ini tidak dapat ditujukan kepada subjek norma lain, seperti Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), gubernur, bupati, atau walikota,” kata Ahmad Redi yang menyampaikan pendapat ahlinya dalam Persidangan Permohonan Praperadilan yang diajukan Mardani Maming di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 25 Juli 2022.

 

Sementara itu, kuasa hukum Mardani Maming, Abdul Qodir bin Aqil, mengatakan kliennya telah mempertimbangkan aturan hukum pertambangan dan administrasi pemerintahan saat meneken surat keputusan tersebut pada 16 Mei 2011. Surat keputusan bupati itu, menurut Abdul Qodir, telah didasarkan atas adanya perjanjian antara PT BKPL dan PT PCN dan rekomendasi pelimpahan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

 

Bahkan, ketika IUP dalam surat keputusan tersebut berakhir, Gubernur Kalimatan Selatan memperpanjangnya dengan surat keputusan tentang persetujuan perpanjangan IUP pada 2017. IUP milik PT PCN itu pun kemudian mendapatkan sertifikat “clean and clear” dari Kementerian ESDM.

 

“Semua itu membuktikan bahwa seluruh tahapan dan substansi perolehan IUP oleh PT PCN telah memenuhi syarat menurut kaidah hukum pertambangan,” kata Abdul Qodir di Jakarta, Selasa 26 Juli 2022.

Sementara itu, ahli Hukum Pidana, Aan Eko Widiarto, berpendapat bahwa frasa “tidak boleh” dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Minerba tidak mengandung sanksi karena lebih merupakan anjuran daripada larangan. “Bandingkan dengan kata dilarang yang sudah dapat dipastikan terhadap perbuatan dimaksud ada sanksi yang menyertainya, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi,” katanya di persidangan praperadilan yang sama belum lama ini.

 

Sanksi pidana terkait pasal tersebut baru dicantumkan saat Undang-Undang Minerba direvisi pada 2020. Karenanya, sanksi pada Undang-Undang Minerba setelah revisi pada 2020 tidak dapat dikenakan kepada surat keputusan yang diteken Mardani Maming pada 2011.

 

“Oleh karena itu, pelimpahan IUP dimaksud harus dianggap sah dengan pertimbangan keputusan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan waktu itu dan belum ada keputusan tata usaha negara yang membatalkannya,” kata Abdul Qodir.

Pada 16 Juni 2022, Mardani Maming, Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, periode 2010-2018, ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pelimpahan Izin Usaha Pertambangan. Bendahara Umum PBNU itu kemudian mengajukan permohonan praperadilan atas status tersebut. Persidangan praperadilan itu dimulai sejak Selasa, 19 Juli 2022, dan akan berakhir dengan putusan pada Rabu, 27 Juli 2022 (*)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Melalui Kolaborasi Produk Merchandise Sharp X The Goods Dept, Galang Dana Untuk Pembiayaan Pelatihan Garuda INAF

Rabu, 10 Agustus 2022 - 22:55 WIB

Sharp Indonesia Dukung Timnas Berlaga di Piala Dunia 2022

Jakarta – Dunia sepak bola Indonesia makin menancapkan taringnya, tidak hanya tingkat Asia namun juga dunia. Berita bahagia hadir melalui tim Persatuan Sepakbola Amputasi Indonesia (PSAI)…

Setelah Meresmikan Pabrik Baru di Mojokerto, PT. Arwana Citramulia Tbk (ARNA) juga Mulai Operasikan PLTS Atap

Rabu, 10 Agustus 2022 - 22:44 WIB

Keren! Setelah Meresmikan Pabrik Baru di Mojokerto, PT. Arwana Citramulia Tbk (ARNA) juga Mulai Operasikan PLTS Atap

Jakarta - PT Arwana Citramulia Tbk (Arwana Ceramics), sebagai emiten pabrik keramik dan porselen di Indonesia mulai beralih menggunakan tenaga surya (PLTS Atap) untuk kegiatan operasional di…

Rayakan HUT ke-30, BRI Danareksa Sekuritas Tawarkan Promo Fee Transaksi 0,1% Hingga 1 Tahun

Rabu, 10 Agustus 2022 - 22:34 WIB

Rayakan HUT ke-30, BRI Danareksa Sekuritas Tawarkan Promo Fee Transaksi 0,1% Hingga 1 Tahun

Jakarta– Dalam rangka memeriahkan HUT ke-30, BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) memberikan penawaran promo khusus kepada nasabah BRI pengguna aplikasi BRI mobile (BRImo) berupa promo fee transaksi…

 Menko Airlangga Hartarto Berperan Penting Dalam Ekosistem Kendaraan Listrik

Rabu, 10 Agustus 2022 - 22:24 WIB

Menko Airlangga Hartarto Berperan Penting Dalam Ekosistem Kendaraan Listrik

Jakarta-Menko Airlangga Hartarto disebut strategis dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Daftar Serentak ke KPU, Soliditas KIB Masih Terjaga

Rabu, 10 Agustus 2022 - 22:21 WIB

Daftar Serentak ke KPU, Soliditas KIB Masih Terjaga

Jakarta- Tiga partai anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mendaftarkan diri bersamaan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan Koalisi Indonesia…