Kontrol Pemerintah terhadap Industri Rokok Dinilai Kurang

INDUSTRY.co.id - Peredaran rokok di Indonesia dinilai masih mudah dan murah karena kontrol pemerintah terhadap industri rokok masih kurang, kata Wakil Direktur Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Dianita Sugiyo.

"Kebijakan pemerintah terhadap peredaran rokok di Indonesia masih kurang dibanding negara lain seperti Brazil dan Filipina. Padahal, rokok memiliki dampak negatif bagi para pecandunya pada jangka panjang," katanya di Yogyakarta, Selasa (6/12).

Pada pembukaan "Tobacco Control Champion Training", Dianita mengatakan di Brazil, pemerintahnya mengontrol masalah industri rokok, sedangkan di Indonesia, "tobacco industry" merupakan masalah yang serius.

"Pasalnya, target komoditas industri rokok tersebut adalah anak-anak muda. Contohnya, iklan rokok yang isinya menceritakan tentang anak-anak muda," katanya seperti dikutip Antara.

Menurut dia, alasan industri rokok menyasar kalangan muda dalam target pasarnya karena usia produktif generasi muda relatif panjang dibandingkan generasi tua.

Misalnya, rata-rata usia hidup manusia mencapai 70 tahun, maka jika pemasar rokok menjajakan rokok pada pemuda usia 20 tahun akan ada 50 tahun lagi kesempatan industri rokok untuk terus memasarkan rokok pada pemuda tersebut.

Dengan demikian, kata dia, pelaku industri rokok akan dapat terus menerus memasarkan rokoknya. Apalagi pada 2020 jumlah pemuda di Indonesia diperkirakan mencapai 70 persen dari total seluruh jumlah penduduk Indonesia.

"Dengan kondisi itu pelaku industri rokok akan merasa bisa mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan dari jumlah yang banyak tersebut," katanya.

Ia mengatakan, di Filipina, pemerintahnya memiliki kebijakan dalam pemberlakuan biaya cukai yang besar pada produk rokok. Biaya cukai yang besar itu kemudian dialokasikan untuk biaya kesehatan untuk masyarakat Filipina.

Dengan demikian, harga rokok akan semakin mahal dan diharapkan konsumsi masyarakat Filipina terhadap rokok dapat semakin menurun.

"Meskipun tidak menurun, industri rokok tetap dapat menyumbang uang kepada pemerintah yang akan dialokasikan untuk dana kesehatan masyarakat," kata Dianita.(Hrb)