MPSI: Kenaikan Tarif Impor dan Kuota Impor Tembakau Bisa Membuat Kolaps Industri Sigaret Tangan

Oleh : Hariyanto | Rabu, 08 Maret 2017 - 13:52 WIB

Ilustrasi industri rokok. (Juni Kriswanto/AFP)
Ilustrasi industri rokok. (Juni Kriswanto/AFP)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Dalam menerapkan aturan kuota dan tarif atas impor tembakau pemerintah dituntut supaya lebih berhati hati. Pasalnya kebijakan tersebut berpotensi menaikkan angka pengangguran di sentra industri rokok nasional.

Ketua Paguyuban Mitra Pelinting Sigaret Indonesia (MPSI), Djoko Wahyudi mengatakan, Industri rokok tidak setuju dengan aturan soal kuota dan tarif impor yang tercantum di Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.

"Rencana pemerintah menerapkan kuota impor maksimal 20% pasti membuat industri dalam negeri kekurangan pasokan karena produksi tembakau lokal selama ini baru bisa memenuhi sekitar separuh dari kebutuhan industri," kata Djoko Wahyudi  di Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Menurut Djoko, pemerintah seharusnya menerapkan kuota sesuai dengan perkembangan produksi tembakau lokal. Kuota impor dipangkas secara bertahap sejalan dengan peningkatan kemampuan perkebunan lokal memasok kebutuhan industri.

"Sebetulnya mau 0% kami setuju jika produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan. Harusnya produksi naik dulu," tutur Djoko.

Djoko meminta, pemerintah mempertimbangkan kembali penaikan tarif impor tembakau dari 5% menjadi 60%. Kombinasi antara kenaikan tajam tarif impor dan kuota impor pasti membuat industri sigaret kretek tangan (SKT) kolaps.

"Penurunan tajam produksi industri SKT, akan berdampak besar pada tingkat pengangguran karena sifatnya yang padat karya. Pemerintah juga bakal menghadapi potensi penurunan pendapatan cukai yang sangat besar seperti tahun lalu, pendapatan cukai kurang Rp2 triliun saja ributnya setengah mati," ujar Djoko.

Sedangkan Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto mengatakan, penyusunan aturan dan kebijakan soal tembakau harus sangat hati-hati karena berdampak pada hajat hidup orang banyak.

"Penerapan kuota harus realistis sesuai kebutuhan industri rokok dalam negeri. Impor tembakau tidak bisa langsung dihentikan jika pasokan bahan baku buat industri tidak terjamin," tuturnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Mendag Agus di india

Senin, 24 Februari 2020 - 21:15 WIB

Uber Target Perdagangan sebesar USD 50 miliar, Mendag Sambangi Konfederasi Industri India

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyampaikan, kolaborasi dengan Konfederasi Industri India (Confederation of India Industry/CII) merupakan salah satu upaya mencapai target perdagangan yang…

BCA Expoversary 2020 BSD

Senin, 24 Februari 2020 - 21:00 WIB

BCA Expoversary 2020 Dikunjungi Lebih 50.00 Pengunjung

Perhelatan BCA Expoversary 2020 yang digelar dalam rangka merayakan HUT BCA yang ke-63 sukses dipadati oleh lebih dari 50.000 pengunjung selama tiga hari, yakni dari tanggal 21 Februari hingga…

DMMX’s signage yang terpasang pada kafe yang terletak di dalam minimarket di Jakarta

Senin, 24 Februari 2020 - 20:56 WIB

Digital Mediatama Maxima - DMMX, Fokus Mewujudkan Pertumbuhan Bisnis

Bisnis utama dilengkapi pertumbuhan strategis Sekitar 1.600 layar year-to-date Pada 21 Februari tahun ini, bisnis cloud advertising DMMX berhasil memperluas jangkauannya ke 6.800++ lokasi, 49%…

Presiden Direktur Amar Bank Vishal Tulsian bersama Susanto, Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia

Senin, 24 Februari 2020 - 20:54 WIB

Amar Bank Bangun 20 Rumah Layak Huni Untuk Warga Desa Babakan Madang

Melalui kegiatan CSR ini, Amar Bank dan Yayasan Habitat melakukan pembangunan 20 rumah layak huni untuk membantu lebih dari 80 warga bersama lebih dari 300 karyawan Amar Bank di Kecamatan Babakan…

Menkop dan UKM Teten Masduki bersama Staf Khusus Presiden Putri Tanjung saat berdialog dengan sejumlah pengurus Koperasi, di Desa Wisata Candirejo, Borobudur

Senin, 24 Februari 2020 - 20:31 WIB

Menkop dan UKM Ajak Pengurus Koperasi Kembangkan Wisata Super Prioritas

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, dirinya ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk membantu mengembangkan pariwisata super prioritas di Indonesia. Salah satunya adalah Borobudur…