MPSI: Kenaikan Tarif Impor dan Kuota Impor Tembakau Bisa Membuat Kolaps Industri Sigaret Tangan

Oleh : Hariyanto | Rabu, 08 Maret 2017 - 13:52 WIB

Ilustrasi industri rokok. (Juni Kriswanto/AFP)
Ilustrasi industri rokok. (Juni Kriswanto/AFP)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Dalam menerapkan aturan kuota dan tarif atas impor tembakau pemerintah dituntut supaya lebih berhati hati. Pasalnya kebijakan tersebut berpotensi menaikkan angka pengangguran di sentra industri rokok nasional.

Ketua Paguyuban Mitra Pelinting Sigaret Indonesia (MPSI), Djoko Wahyudi mengatakan, Industri rokok tidak setuju dengan aturan soal kuota dan tarif impor yang tercantum di Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.

"Rencana pemerintah menerapkan kuota impor maksimal 20% pasti membuat industri dalam negeri kekurangan pasokan karena produksi tembakau lokal selama ini baru bisa memenuhi sekitar separuh dari kebutuhan industri," kata Djoko Wahyudi  di Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Menurut Djoko, pemerintah seharusnya menerapkan kuota sesuai dengan perkembangan produksi tembakau lokal. Kuota impor dipangkas secara bertahap sejalan dengan peningkatan kemampuan perkebunan lokal memasok kebutuhan industri.

"Sebetulnya mau 0% kami setuju jika produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan. Harusnya produksi naik dulu," tutur Djoko.

Djoko meminta, pemerintah mempertimbangkan kembali penaikan tarif impor tembakau dari 5% menjadi 60%. Kombinasi antara kenaikan tajam tarif impor dan kuota impor pasti membuat industri sigaret kretek tangan (SKT) kolaps.

"Penurunan tajam produksi industri SKT, akan berdampak besar pada tingkat pengangguran karena sifatnya yang padat karya. Pemerintah juga bakal menghadapi potensi penurunan pendapatan cukai yang sangat besar seperti tahun lalu, pendapatan cukai kurang Rp2 triliun saja ributnya setengah mati," ujar Djoko.

Sedangkan Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto mengatakan, penyusunan aturan dan kebijakan soal tembakau harus sangat hati-hati karena berdampak pada hajat hidup orang banyak.

"Penerapan kuota harus realistis sesuai kebutuhan industri rokok dalam negeri. Impor tembakau tidak bisa langsung dihentikan jika pasokan bahan baku buat industri tidak terjamin," tuturnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Jembatan Ampera Palembang

Selasa, 17 Juli 2018 - 23:02 WIB

Kementerian PUPR Rehabilitasi Jembatan Ampera Palembang

Jembatan Ampera yang dibangun tahun 1962 dan selesai tahun 1965 tersebut memiliki panjang 1.177 meter dan lebar 22 meter.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung (Foto Ist)

Selasa, 17 Juli 2018 - 20:00 WIB

Ini Nama-Nama Menteri Kabinet Kerja Berpartisipasi Nyaleg

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja dan pejabat di lingkungan kepresidenan akan ikut berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan…

Wapres Jusuf Kalla (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 17 Juli 2018 - 19:35 WIB

Cawapres Jokowi 2019 Harus Mampu Tingkatkan 15 Persen Suara

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan calon pendamping Joko Widodo dalam Pemilu 2019 harus dapat mendongkrak perolehan suara minimal 15 persen.

Danu Wicaksana, CEO TCASH (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Selasa, 17 Juli 2018 - 19:09 WIB

Buka Layanan Lintas Operator, Ini Tiga Keunggulan TCASH Wallet

TCASH secara resmi telah membuka layanan aplikasi TCASH wallet untuk seluruh operator telekomunikasi. Pelanggan lintas operator dapat menikmati beragam layanan transaksi non-tunai TCASH dengan…

Ilustrasi Jalan Tol (ist)

Selasa, 17 Juli 2018 - 18:55 WIB

BNI Beri Tambahan Kredit Jalan Tol Manado-Bitung

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk turut membiayai Proyek Jalan Tol Ruas Manado-Bitung, Sulawesi Utara, dengan memberikan tambahan fasilitas kredit modal kerja (KMK) dana talangan tanah…