Pemerintah Rencanakan IKM Tekstil Terapkan Standar Mutu Produk

Oleh : Hariyanto | Kamis, 02 Februari 2017 - 12:03 WIB

 IKM tekstil Ilustrasi (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)
IKM tekstil Ilustrasi (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merencanakan seluruh industri kecil menengah (IKM) tekstil terapkan standar mutu produk maksimal pada 2019.

"Selama ini, industri tekstil skala kecil menengah belum diwajibkan untuk menerapkan standar mutu produk. Pemerintah mengkhawatirkan kondisi ini dapat melemahkan daya saing mengingat produk tekstil impor terus membanjiri pasar dalam negeri," kata Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kemenperin, Gati Wibawaningsih  di Jakarta, Kamis (2/2).

Implementasi standar mutu produk tekstil, menurut Gati, merupakan upaya pemerintah untuk sekaligus menekan laju impor barang jadi dan bahan baku tekstil.

"Sebenarnya kita sudah punya standar produk, tapi itu belum diwajibkan. Nanti kita akan wajibkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP)," ujarnya.

Saat ini, lanjut Gati, pihaknya ingin memperketat masuknya barang jadi dan bahan baku tekstil yang sebagian besar berasal dari Tiongkok. Kendati demikian, tidak mudah menerbitkan regulasi pembatasan mengingat dunia telah memasuki rezim perdagangan bebas.

"Data Badan Pusat Statistik menunjukkan saat ini ada lebih dari 240.000 IKM berbagai sektor. Tekstil dan fesyen memiliki 48.000 unit usaha, pertumbuhan IKM tekstil mencapai 10% pada tahun lalu," katanya.

Gati menambahkan, sebelum menerbitkan regulasi yang mewajibkan pelaku IKM menerapkan standar mutu produk, pemerintah akan terlebih dahulu membina SDM IKM hingga memenuhi standar yang ditentukan.

"Standarnya seperti kekuatan tarik bahan, tahan sobekan, standar celup, atau ukuran, ini akan diperbanyak lagi. Tahun ini akan dimulai pembinaan IKM," tutur Gati. (Hry/ Imq)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Mensos Idrus Marham dan Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto dan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Rachmat Koesnadi

Minggu, 27 Mei 2018 - 08:30 WIB

Mensos: Pemerintah Pusat-Daerah Perlu Sinergi Tangani ODGJ

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah serta dunia usaha perlu bersinergi untuk menangani "orang dengan gangguan jiwa" (ODGJ).

Tagana Kementerian Sosial (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 27 Mei 2018 - 08:20 WIB

Tagana Kemensos Dampingi Data Pengungsi Erupsi Merapi

Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kementerian Sosial melakukan pendampingan dan pendataan bagi warga yang mengungsi akibat erupsi Gunung Merapi.

Ilustrasi Berhenti Merokok (ist)

Minggu, 27 Mei 2018 - 07:00 WIB

Jadikan Bulan Ramadhan Momentum Berhenti Merokok

Kementerian Kesehatan menyarankan agar bulan suci Ramadhan menjadi momentum untuk berhenti merokok dengan adanya ibadah puasa dan dilanjutkan tidak merokok di bulan-bulan berikutnya.

 Haji DKI

Minggu, 27 Mei 2018 - 06:00 WIB

Pelunasan BPIH Tahap II Ditutup

Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2018 tahap II ditutup pada Jumat sore (25/5/2018) dan masih menyisakan kuota 943 porsi sehingga sisa itu akan diisi jamaah cadangan.

Mensos Idrus Marham (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 27 Mei 2018 - 05:30 WIB

Mensos Idrus Borong Kaus Buatan Penderita HIV Sukabumi

Menteri Sosial Idrus Marham memborong 500 kaus buatan penderita HIV yang direhabilitasi di Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV (ODHIV) Kahuripan Sukabumi, Jawa Barat.