DPR: Pemerintah Jangan Reaksioner Tanggulangi Radikalisme-Terorisme

Oleh : Herry Barus | Senin, 11 Juni 2018 - 08:00 WIB

Koopssusgab, Komando operasi khusus gabungan (Foto Dok Industry.co.id)
Koopssusgab, Komando operasi khusus gabungan (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pemerintah diharapkan tidak sampai melakukan kebijakan yang reaksioner dalam rangka menanggulangi radikalisme dan terorisme tetapi harus melakukan kebijakan yang presisi, terukur, dan tepat, kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

"Terorisme, isme, itu kan paham. Terbentuk dari proses yang panjang sehingga kita juga perlu memahami penyelesaiannya juga merupakan proses yang panjang," kata Abdul Fikri Faqih dalam rilis yang diterima, Minggu (10/6/2018)

Politisi PKS itu juga tidak setuju mengenai adanya wacana untuk mendata nomor seluler dan akun media sosial mahasiswa dan dosen, yang dinilai adalah langkah reaksioner yang tidak perlu dilakukan.

Ia mengingatkan saat ini ada sekitar 7,5 juta mahasiswa, 300 ribu dosen dan 200 ribu tenaga kependidikan di seluruh Indonesia sehingga ada sekitar 8 juta yang mesti diawasi.

"Tentu berat sekali untuk mengawasi itu semua. Padahal Kemenristekdikti masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan terkait pendidikan tinggi di negeri ini," jelasnya.

Ia sepakat bahwa untuk menangkalnya, perlu dilakukan langkah yang sistematis dan menyentuh konsep pendidikan, mengingat pendidikan merupakan proses yang membentuk pengetahuan dan paham dalam diri seseorang.

Untuk itu, ujar dia, perlu adanya rancangan besar pendidikan yang memadai sehingga tidak selalu bila ganti pemerintaha akan mengganti kurikulum.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan penelusuran terhadap media sosial milik mahasiswa yang terduga terpapar paham radikal merupakan salah satu cara menangkal radikalisme dan terorisme "Itu hanya berbagai cara, di antaranya itu. Medsos kita cari, harus terhindar dari semuanya. Jangan sampai tidak," ujar Nasir di Jakarta, Kamis (7/6).

Menristekdikti mengatakan penelusuran terhadap media sosial dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Kominfo. Jika terbukti media sosial mahasiswa bersangkutan berkaitan paham radikal maka akan ditelusuri dan dilakukan diskusi dengan mahasiswa tersebut.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kota Podomoro Tenjo

Jumat, 26 April 2024 - 17:08 WIB

Kota Podomoro Tenjo Luncurkan Tiga Produk Properti Terbaru

Kota Podomoro Tenjo meluncurkan 3 (tiga) produk properti terbaru melalui pameran properti bertajuk “Fantastic Milenial Home; Langkah Mudah Punya Rumah” yang berlangsung selama tanggal 23…

Ilustrasi perumahan

Jumat, 26 April 2024 - 16:44 WIB

Bogor dan Denpasar Jadi Wilayah Paling Konsisten dalam Pertumbuhan Harga Hunian di Kuartal I 2024

Sepanjang Kuartal I 2024, Bogor dan Denpasar menjadi wilayah paling konsisten dan resilient dalam pertumbuhan harga dan selisih tertinggi di atas laju inflasi tahunan

Bank Raya

Jumat, 26 April 2024 - 16:33 WIB

Bank Raya Kembali Torehkan Pertumbuhan Laba Double Digit di Triwulan 1 Tahun 2024

Fokus Bank Raya di 2024 adalah berinvestasi pada pertumbuhan bisnis yang  berkualitas untuk menjadikan Bank Raya sebagai bank digital utama untuk segmen mikro dan kecil. Strategi pengembangan…

Frasers Group Asia dan MAPA Menjalin Kerjasama untuk Hadirkan Sports Direct Pertama di Indonesia, Berlokasi di Kota Kasablanka Mall

Jumat, 26 April 2024 - 15:10 WIB

Frasers Group Asia dan MAPA Menjalin Kerjasama untuk Hadirkan Sports Direct Pertama di Indonesia, Berlokasi di Kota Kasablanka Mall

Sebagai bagian dari ekspansinya di Asia Tenggara, Sports Direct Malaysia, Sdn Bhd ("Frasers Group Asia") – afiliasi dari grup ritel internasional terkemuka Frasers Group plc ("Frasers Group",…

Pengamat hukum Dr. (Cand.) Hardjuno Wiwoho

Jumat, 26 April 2024 - 14:47 WIB

UU Perampasan Aset dan BLBI Jadi PR Prabowo-Gibran

Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus melanjutkan agenda pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan pemerintahan sebelumnya sebagai…