Permendag 64 Picu Keresahan Produsen Tekstil

Oleh : Ridwan | Rabu, 18 Oktober 2017 - 15:00 WIB

Produksi Tekstil (Ilustrasi)
Produksi Tekstil (Ilustrasi)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Inkonsistensi pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja industri tekstil dan produk tekstil nasional (TPT) kembali tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.64 tahun 2017.

SekJend Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta mengungkapkan bahwa Permendag 64 yang merevisi Permendag 85 tahun 2015 memperbolehkan pedagang pemegang API-U untuk melakukan importasi kain, benang dan serat.

"Padahal Permendag 85/2015 yang boleh impor hanya produsen saja sebagai bahan baku dan tidak boleh diperjual-belikan, itu sudah sangat benar" jelas Redma di Jakarta (18/10/2017).

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pasca penutupan praktik impor borongan oleh Satgas Penertiban Impor Beresiko Tinggi (PIBT), sepanjang kuarter tiga tahun 2017 permintaan kain benang dan serat dipasar dalam negeri naik secara signifikan sehingga industri TPT nasional mulai kembali bergairah dari hulu ke hilir termasuk IKM yang memproduksi kain tenun dan kain rajut.

"Tiga bulan terakhir penjualan naik rata-rata 30 persen sehingga utilisasi naik 5-10 persen, kalau Permendag 64 ini mulai jalan, para produsen ini akan kembali tertekan" tambah Redma.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, tingkat utilisasi industri tenun dan rajut ditahun 2016 baru mencapai 52 persen. Redma pun beranggapan bahwa dikeluarkannya Permendag 64/2017 untuk menolong IKM hanya alasan kelompok pedagang yang selama ini menikmati untung melalui impor borongan.

"Kapasitas produsen kain dalam negeri sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan industri garment, termasuk IKM Konveksi," jelasnya.

"Kain apa yang tidak bisa diproduksi didalam negeri? Ya boleh impor, asal yang impor produsen, bukan pedagang, bahkan produsen IKM kan sudah difasilitasi KITE IKM, jangan impor dibuka untuk API-U, pasar produsen dalam negeri akan kembali terdistorsi" terangnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI), Cecep Daryus menjelaskan bahwa kebijakan ini akan menambah ganjalan para produsen tekstil ditanah air untuk melakukan investasi.

"Tiga bulan terakhir, gairah produsen untuk mengoprasikan paiknya mulai tumbuh, banyak mesin yang sebelumnya dibungkus mulai hidup, tapi semangat ini kembali terpukul dengan dilonggarkannya impor" jelas Cecep.

Cecep pun kemudian menjelaskan bahwa pada akhir Agustus 2017 yang lalu diselenggarakan tiga kali rapat di DitJend IKM Kementerian Perindustrian RI yang dihadiri oleh perwakilan IKM tenun Majalaya, Rancaekek dan Tasikmalaya, perwakilan IKM Rajut Binong Jati serta IKM konveksi Cicalengka, juga melibatkan asosiasi terkait dan beberapa produsen benang.

"Posisi IKM saat itu sudah jelas bahwa IKM siap menggunakan bahan baku lokal, mereka semua sepakat tidak lagi dibuka jalur impor baru, bahkan Bu DirJend yang pimpin rapat mengulangnya sampai 3 kali, mereka tetap pada pendirian siap gunakan bahan baku lokal dan stop impor," terangnya.

IKATSI berharap bahwa ditengah rendahnya dayasaing industri terkait tingginya beban biaya, pemerintah lebih berpihak kepada produsen dan menjaminkan pasar dalam negeri kepada produsen lokal bukan pada barang-barang impor.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar (Foto: Dok. Kemenperin)

Kamis, 20 September 2018 - 19:07 WIB

Jurus Jitu Kemenperin Wujudkan Indonesia Kuat

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berperan aktif mewujudkan Indonesia Kuat melalui peningkatan produktivitas dan daya saing industri potensial di dalam negeri.

BGR Jalin Kerjasama dengan AirNav Indonesia

Kamis, 20 September 2018 - 18:35 WIB

Perkuat Bisnis Perusahaan, BGR Jalin Kerjasama dengan AirNav Indonesia

PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa logistik menandatangani nota kesepahaman dengan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia…

Beras (Foto/Rizki Meirino)

Kamis, 20 September 2018 - 17:38 WIB

Menunggu Data BPS untuk Masalah Impor Beras

INDUSTRY.co.id

Jakarta – Polemik impor beras medium antara Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso (Buwas) dan…

Direksi Radana Bhaskara Finance

Kamis, 20 September 2018 - 15:59 WIB

Radana Bhaskara Finance Dapat Warning Credit Watch Negatif

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - PT Radana Bhaskara Finance peringkat dan medium term notes MTN II 2016 seri A,B,C, MTN I 2017 seri A,B,C dan MTN II 2018 menjadi idBBB dari…

Menteri Perindustrian Airlangga hartarto saat menerima pelakat penghargaan opini WTP yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Dok. Kemenperin)

Kamis, 20 September 2018 - 15:45 WIB

Lagi, Kemenperin Gondol Penghargaan Opini WTP Lima Tahun Berturut-Turut

Pemerintah kembali memberikan penghargaan kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang dinilai mampu konsisten mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan…