Permendag 64 Picu Keresahan Produsen Tekstil

Oleh : Ridwan | Rabu, 18 Oktober 2017 - 15:00 WIB

Produksi Tekstil (Ilustrasi)
Produksi Tekstil (Ilustrasi)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Inkonsistensi pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja industri tekstil dan produk tekstil nasional (TPT) kembali tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.64 tahun 2017.

SekJend Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta mengungkapkan bahwa Permendag 64 yang merevisi Permendag 85 tahun 2015 memperbolehkan pedagang pemegang API-U untuk melakukan importasi kain, benang dan serat.

"Padahal Permendag 85/2015 yang boleh impor hanya produsen saja sebagai bahan baku dan tidak boleh diperjual-belikan, itu sudah sangat benar" jelas Redma di Jakarta (18/10/2017).

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pasca penutupan praktik impor borongan oleh Satgas Penertiban Impor Beresiko Tinggi (PIBT), sepanjang kuarter tiga tahun 2017 permintaan kain benang dan serat dipasar dalam negeri naik secara signifikan sehingga industri TPT nasional mulai kembali bergairah dari hulu ke hilir termasuk IKM yang memproduksi kain tenun dan kain rajut.

"Tiga bulan terakhir penjualan naik rata-rata 30 persen sehingga utilisasi naik 5-10 persen, kalau Permendag 64 ini mulai jalan, para produsen ini akan kembali tertekan" tambah Redma.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, tingkat utilisasi industri tenun dan rajut ditahun 2016 baru mencapai 52 persen. Redma pun beranggapan bahwa dikeluarkannya Permendag 64/2017 untuk menolong IKM hanya alasan kelompok pedagang yang selama ini menikmati untung melalui impor borongan.

"Kapasitas produsen kain dalam negeri sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan industri garment, termasuk IKM Konveksi," jelasnya.

"Kain apa yang tidak bisa diproduksi didalam negeri? Ya boleh impor, asal yang impor produsen, bukan pedagang, bahkan produsen IKM kan sudah difasilitasi KITE IKM, jangan impor dibuka untuk API-U, pasar produsen dalam negeri akan kembali terdistorsi" terangnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI), Cecep Daryus menjelaskan bahwa kebijakan ini akan menambah ganjalan para produsen tekstil ditanah air untuk melakukan investasi.

"Tiga bulan terakhir, gairah produsen untuk mengoprasikan pabriknya mulai tumbuh, banyak mesin yang sebelumnya dibungkus mulai hidup, tapi semangat ini kembali terpukul dengan dilonggarkannya impor" jelas Cecep.

Cecep pun kemudian menjelaskan bahwa pada akhir Agustus 2017 yang lalu diselenggarakan tiga kali rapat di DitJend IKM Kementerian Perindustrian RI yang dihadiri oleh perwakilan IKM tenun Majalaya, Rancaekek dan Tasikmalaya, perwakilan IKM Rajut Binong Jati serta IKM konveksi Cicalengka, juga melibatkan asosiasi terkait dan beberapa produsen benang.

"Posisi IKM saat itu sudah jelas bahwa IKM siap menggunakan bahan baku lokal, mereka semua sepakat tidak lagi dibuka jalur impor baru, bahkan Bu DirJend yang pimpin rapat mengulangnya sampai 3 kali, mereka tetap pada pendirian siap gunakan bahan baku lokal dan stop impor," terangnya.

IKATSI berharap bahwa ditengah rendahnya dayasaing industri terkait tingginya beban biaya, pemerintah lebih berpihak kepada produsen dan menjaminkan pasar dalam negeri kepada produsen lokal bukan pada barang-barang impor.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Bamsoet.com)

Kamis, 26 April 2018 - 23:00 WIB

Bamsoet Pastikan Pesta Demokrasi 2018/2019 Tak Ganggu Kerja Parlemen

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memastikan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 tidak akan mengganggu kerja-kerja parlemen.

Presiden Jokowi dan Pimpinan PKS (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 26 April 2018 - 22:30 WIB

PDIP: Pertemuan Presiden Jokowi-PKS Tidak Pecah Koalisi

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan petinggi PKS tidak bertujuan memecah belah koalisi PKS-Gerindra di Pemilu Presiden (Pilpres)…

Ketua DPP PKS, Al Muzzammil Yusuf

Kamis, 26 April 2018 - 22:00 WIB

Pertemuan Presiden Jokowi-PKS Bicarakan Perkembangan Politik Jelang Pilpres 2019

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf membenarkan ada pertemuan antara petinggi PKS dengan Presiden Joko Widodo sebanyak dua kali secara informal.

Teguh Santosa Sekjen Hubungan Luar Negeri Indonesia-Korut Bertemu Dengan Presiden Presidium Majelis Tertinggi Korea, Kim Yong Nam.

Kamis, 26 April 2018 - 21:53 WIB

Teguh Santosa: Kolonial Cabik-Cabik Persatuan Dua Korea

Perdamaian di Semenanjung Korea merupakan amanat konstitusi baik di Korea Utara maupun Korea Selatan. Selama ini, perdamaian di Semenanjung Korea sulit diwujudkan karena intervensi kekuatan…

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 26 April 2018 - 21:30 WIB

Partai Gerindra Tak Persoalkan Pertemuan Presiden Jokowi-PKS

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan partainya tidak mempersoalkan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri yang…