Pemerintah Diharapkan Jangan Melunak kepada PT Freeport

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 03 Oktober 2017 - 04:00 WIB

Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa
Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengharapkan pemerintah jangan sampai melunak terkait negosiasi dengan PT Freeport Indonesia terkait dengan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

"Kami harap pemerintah jangan mau ditekan. Tetap saja pada skema semula divestasi 51 persen," kata Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia, Andi Rukman Karumpa, di Jakarta, Senin (2/10/2017)

Menurut Andi, dalam proses negosiasi, manuver-manuver sebagaimana diperlihatkan Freeport adalah hal biasa karena biasanya dalam negosiasi semua pihak pasti tidak mau merugi.

Namun, Andi menilai posisi pemerintah dalam lobi-lobi pengambilalihan PT Freeport Indonesia masih sangat kuat.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah harus tetap kukuh agar divestasi saham sampai 51 persen diselesaikan paling lambat 31 Desember 2018.

Penilaian dilakukan, lanjutnya, dengan menghitung manfaat kegiatan usaha pertambangan Freeport di Papua hingga tahun 2021, atau sejalan dengan berakhirnya Kontrak Karya di Indonesia pada 2021.

Andi juga mengimbau agar Freeport mematuhi aturan yang ada di Indonesia terkait valuasi saham divestasi, dan penghitungan divestasi harus sesuai Peraturan Menteri ESDM No 9 Tahun 2017. (Ant)

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto saat meresmikan pabrik farmasi PT Ethica

Kamis, 23 November 2017 - 18:12 WIB

Kemenperin Perdalam Struktur Industri Farmasi Nasional

Kementerian Perindustrian tengah memprioritaskan pendalaman struktur industri farmasi nasional terutama di sektor hulu atau produsen penyedia bahan baku farmasi. Upaya strategis ini untuk mengurangi…

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip, Apling, MA., PhD. bersama Lansia

Kamis, 23 November 2017 - 18:00 WIB

Selain Jawa Tengah, NTT Rawan Perdagangan Manusia

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana S Yembise mengatakan Nusa Tenggara Timur masuk dalam zona merah "human trafficking" atau perdagangan manusia.

Menperin Airlangga resmikan Pabrik Farmasi di Cikarang Bekasi

Kamis, 23 November 2017 - 17:01 WIB

Menteri Airlangga Resmikan Pabrik Farmasi Senilai Rp1 Triliun

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto hari ini, Kamis (23/11/2017) meresmikan pabrik farmasi milik PT Ethica di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Kepala BPPI Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara

Kamis, 23 November 2017 - 16:54 WIB

Kemenperin Bentuk Balai Litbang di Pekanbaru Guna Tingkatkan Nilai Tambah CPO

Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik, dengan didorong oleh aktivitas industri pengolahan kelapa sawit.

Menhub Budi Karya S (humas kemenhub)

Kamis, 23 November 2017 - 16:30 WIB

Menhub Budi Karya Tnjau Pengoperasian Kereta Bandara Soetta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pengoperasian Kereta Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Stasiun Sudirman Baru Jakarta, menggunakan kereta inspeksi, Kamis (23/11/2017)