Bisnis Ritel Lesu, Kadin Minta Pemerintah Genjot Pendapatan Masyarakat

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menurunnya daya beli masyarakat berimbas pada sektor retail sehingga mengakibatkan penjualan barang eceran terus menurun. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif agar pendapatan masyarakat meningkat.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik, Raden Pardede mengatakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah bisa mengurangi pungutan pajak serta mendorong penyaluran dana alokasi umum dan khusus untuk mempercepat belanja di daerah.

"Pemerintah harus membelakukan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif agar pendapatan masyarakat lebih meningkat serta mendorong penyaluran dana alokasi untuk mempercepat belanja daerah," ungkap Raden Pardeded di Jakarta (18/7/2017).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perbaikan daya beli akan terlihat pada kuartal tiga tahun ini, setelah ekspor membaik.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Peretail Indonesia (Aprindo) memperkirakan kelesuan sektor retail akan berlangsung minimal hingga Agustus atau menjelang akhir tahun ini.

"Biasanya 40–45 persen dari target terealisasi pada saat Ramadhan hingga Idul Fitri, tapi hingga pekan kedua Juli masih saja rendah," kata Ketua Aprindo Roy Nicholas Mandey.

Berdasarkan data Aprindo, pertumbuhan belanja retail pada Juni lalu hanya 5–6 persen, atau separuh dari periode yang sama tahun lalu sebesar 11,75 persen. Alih-alih membeli barang, belanja masyarakat saat itu lebih terkonsentrasi pada kebutuhan pendidikan.

Menurut Roy, angka pertumbuhan belanja retail tidak sebanding dengan tingkat kunjungan (turn over) masyarakat ke pusat belanja yang cukup tinggi. "Mereka hanya masuk, sedikit makan-minum, tetapi belanjanya rendah. Selain daya beli masyarakat yang lesu, belanja online turut mempengaruhi penjualan peretail konvensional," ujar dia.

Lesunya pasar retail Indonesia tecermin dalam riset Global Retail Development Index yang dikeluarkan ATKearney, Juni lalu. Tahun ini, Indonesia menempati posisi delapan atau turun tiga peringkat dari 2016. ATKearney menyebut penjualan retail di Indonesia mencapai USD 350 miliar tahun ini, atau hanya naik 8,02 persen dari tahun lalu.

ATKearney pun memperingatkan peretail untuk mewaspadai potensi guncangan ekonomi lantaran inflasi yang diperkirakan meningkat hingga 4,5 persen pada akhir tahun. “Ini dapat memperburuk belanja konsumen. Defisit fiskal juga membuat kurs rupiah rentan, sehingga memperlemah daya beli konsumen berpenghasilan rendah,” demikian petikan riset tersebut.

Sejumlah pelaku industri retail pun kolaps. Dua di antaranya adalah emiten Bursa Efek Indonesia, yakni PT Modern Internasional Tbk (MDRN) dan PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA). MDRN mengumumkan penutupan seluruh gerai convenience store 7-Eleven pada 30 Juni lalu.

Dalam keterangan tertulis ke Bursa Efek Indonesia, Jumat lalu, manajemen MDRN menyatakan terjadi penurunan pendapatan, terutama setelah pemerintah melarang penjualan alkohol. Mereka juga menyebutkan mundurnya sejumlah investor sebagai penyebab kekurangan sumber daya.

Adapun MPPA menutup dua gerai Hypermart yang tak menguntungkan. Sekretaris Perusahaan Matahari Putra Prima, Danny Kojongian, mengatakan penutupan gerai yang berdampak pengurangan tenaga kerja tak dapat dihindari. "Namun kami tetap memaksimalkan gerai yang memberi kontribusi positif," kata Danny.