Soal Kasus Suap Pajak yang Diduga Melibatkan Konsultan Pajak, Berikut Pernyataan Sikap IKPI

Oleh : Kormen Barus | Senin, 15 November 2021 - 08:19 WIB

Ilustrasi Uang Suap (jawapos.com)
Ilustrasi Uang Suap (jawapos.com)

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Press Release ini dibuat dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sikap IKPI terhadap sangkaan  keterlibatan Konsultan Pajak dalam kasus suap terkait pajak yang sedang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Mochamad Soebakir, dalam keterangan persnya yang diterima redaksi industry.co.id, Senin (15/11/2021), menjelaskan, bahwa, menyikapi adanya dugaan keterlibatan Konsultan Pajak sebagaimana yang disampaikan dalam konferensi pers KPK pada Kamis 11 November 2021, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai asosiasi Konsultan Pajak terbesar di Indonesia menyatakan sangat prihatin atas kejadian tersebut terlebih di tengah situasi di mana Pemerintah sedang giat-giatnya menghimbau masyarakat agar patuh dalam membayar pajak.

“IKPI mengapresiasi serta mendukung sepenuhnya penegakan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah,”ujarnya.

Menurutnya, peraturan perundang-undang perpajakan yang semakin kompleks dan sering berubah seiring dengan perubahan kebijakan perpajakan, perubahan proses bisnis serta perkembangan teknologi yang sangat dinamis dari waktu ke waktu menyebabkan Wajib Pajak tidak mudah dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.  Oleh karena itu sebagian Wajib Pajak membutuhkan peran dan bantuan profesi Konsultan Pajak.

Soebakir mengatakan, IKPI memiliki Kode Etik yang merupakan kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota dalam melaksanakan tugas profesi secara profesional, objektif, independen, dan berdedikasi tinggi serta penuh tanggung jawab. Kode Etik IKPI mengatur larangan untuk menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, Konsultan Pajak juga dilarang  menerima permintaan klien atau pihak lain untuk  melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan. Pelanggaran Kode Etik oleh anggota IKPI dapat berakibat pengenaan sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian tetap.

IKPI terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Departemen Keanggotaan dan Pembinaan yang bertugas khusus mengedukasi anggota IKPI dalam melaksanakan Kode Etik dan Standar Profesi termasuk dalam menjaga integritas serta memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKPI.

Selain oleh asosiasi dimana Konsultan Pajak bergabung, seorang Konsultan Pajak juga diawasi dan dibina oleh Direktorat Jenderal Pajak yang hingga saat ini merupakan pihak otoritas yang menerbitkan Izin Praktek Konsultan Pajak

“Kami Pengurus IKPI terus menerus menghimbau dan mendorong agar seluruh anggota IKPI menjalankan profesinya sesuai dengan kode Etik IKPI dan Standar Profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ,”ujarnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

 Kementerian PUPR Uji Coba 3D Concrete Printing

Senin, 06 Desember 2021 - 09:34 WIB

Optimalkan Teknologi Revolusi Industri 4.0, Kementerian PUPR Uji Coba 3D Concrete Printing Karya Anak Bangsa

Bertepatan dengan Hari Bakti ke-76 PU, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan PT. PP (Persero) Tbk. dan Autoconz melakukan…

ASUS ROG Phone 5s Series

Senin, 06 Desember 2021 - 09:26 WIB

ASUS Republic of Gamers Hadirkan ROG Phone 5s Series untuk Gamers Indonesia, Ini Harganya...

ASUS Republic of Gamers menghadirkan perangkat terbarunya pada lini ROG Phone 5. Dengan kehadiran processor terbaru dan tercepat dari Qualcomm® Snapdragon™ membawa ROG Phone 5s Series sebagai…

Jalan Rusak di Karo, Sumatera Utara

Senin, 06 Desember 2021 - 09:03 WIB

Kementerian PUPR Siapkan Rencana Penanganan Jalan Rusak di Karo, Sumatera Utara

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut), Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga melakukan pengecekan…

Bakrie Amanah, Kaltim Prima Coal & Lanal Sangatta Gelar Aksi Tanam 7000 Pohon

Senin, 06 Desember 2021 - 08:00 WIB

Bakrie Amanah, Kaltim Prima Coal & Lanal Sangatta Gelar Aksi Tanam 7000 Pohon

Berkolaborasi dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan Lanal Sangatta, Bakrie Amanah menggelar aksi penanaman 7000 pohon untuk memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia yang diperingati setiap…

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

Senin, 06 Desember 2021 - 07:10 WIB

Realisasi Capai 73%, Menteri Bahlil Percaya Diri Target Investasi Tembus Rp900 Triliun di Akhir 2021

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahl Lahadalia optimis target investasi Rp900 triliun bakal tercapai pada akhir tahun 2021.