INDUSTRY.co.id - Jakarta — Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta menilai dunia membutuhkan narasi baru dalam hubungan antarbangsa untuk meredam islamofobia, prasangka antaragama, serta pemanfaatan identitas keagamaan sebagai instrumen konflik geopolitik.
Hal itu disampaikan Anis saat menjadi pembicara dalam Sajid Diplomat Talk yang diselenggarakan Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (Sajid) di Gedung Konstitusi Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 jurnalis dari berbagai media.
Menurut Anis, ketakutan terhadap suatu ideologi, negara, maupun agama kerap direkayasa menjadi instrumen politik untuk membangun persepsi ancaman. Fenomena itu, kata dia, tampak dalam berbagai bentuk, mulai dari ketakutan terhadap China, Rusia, hingga Islam.
"Yang paling kita khawatirkan adalah pemanfaatan isu agama sebagai instrumen dalam konflik geopolitik," ujar Anis.
Karena itu, lanjut dia, diplomasi Indonesia tengah mengembangkan kerja sama dengan sejumlah negara untuk membangun narasi yang memungkinkan masyarakat saling memahami latar belakang agama masing-masing tanpa merasa saling terancam.
Anis mencontohkan, Kementerian Luar Negeri sedang menjajaki kerja sama dengan utusan khusus Belanda untuk urusan kebebasan beragama sebagai bagian dari upaya melawan berbagai bentuk fobia yang lahir dari residu sejarah.
Ia bahkan mengusulkan agar pameran mengenai Syekh Yusuf Al-Makassari tidak hanya digelar di Kedutaan Besar Belanda, tetapi juga di Benteng Rotterdam, Gowa, Sulawesi Selatan. Menurutnya, langkah itu dapat menjadi simbol sejarah bersama yang mendorong rekonsiliasi dan mengurangi beban masa lalu.
"Supaya kita sama-sama punya sejarah dan mulai melupakan residu-residu itu. Kalau residu sejarah terus hidup dalam memori kita, kita akan sulit bekerja sama," katanya.
Dalam paparannya, Anis juga mengajak peserta melihat keterhubungan sejarah dunia. Ia menyinggung jatuhnya Konstantinopel pada 1453, berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia pada 1492, hingga kedatangan Portugis ke Nusantara pada 1511 sebagai rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dalam perubahan geopolitik global.
Menurut dia, keterhubungan dunia pada era modern bahkan jauh lebih cepat sehingga dampak konflik di suatu kawasan dapat dirasakan secara langsung oleh negara lain.
"Dengan cara pandang seperti ini, kita punya tugas menciptakan narasi baru yang membantu kita memahami persoalan secara lebih utuh," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Anis juga menyoroti peran media. Ia menegaskan pemberitaan tidak semestinya diukur dari kesesuaiannya dengan arah kebijakan pemerintah. Sebaliknya, media merupakan instrumen sosial yang mendorong lahirnya diskursus publik.
"Pemerintah seharusnya mendengarkan perdebatan publik dan memahami denyut nadi masyarakat," katanya.
Ia menilai kualitas ruang publik harus diarahkan pada pendalaman pengetahuan, bukan sekadar memperbanyak perdebatan yang dangkal. Menurutnya, masyarakat akan semakin sehat apabila diskursus publik mendorong lahirnya pengetahuan dan gagasan baru.
Anis juga mengingatkan bahaya model bisnis media sosial yang bertumpu pada sensasi dan provokasi demi mengejar lalu lintas pengguna. Menurut dia, algoritma platform digital bekerja dengan memanfaatkan emosi pengguna melalui fitur seperti like dan dislike sehingga mendorong konten yang memancing kemarahan atau sensasi.
"Bisnis media sosial bertumpu pada sensasi dan provokasi karena itu yang menghasilkan trafik. Padahal, pada akhirnya yang paling diuntungkan justru pemilik platform," ujarnya.
Karena itu, ia menilai media yang berorientasi pada pendidikan dan pencerahan memerlukan model pendanaan yang tidak semata bergantung pada trafik, melainkan ditopang oleh dana abadi (endowment) agar dapat menjaga kualitas jurnalisme.
Anis berharap jurnalis dapat mengambil peran dalam membangun narasi yang mendorong pemahaman, mengurangi prasangka, dan memperkuat dialog di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dunia.
