INDUSTRY.co.id - Jakarta – Masuknya produk plastik impor berharga murah, terutama dari China, kembali menjadi perhatian. Sejumlah ekonom menilai derasnya arus impor tersebut tidak hanya menekan daya saing industri plastik nasional, tetapi juga berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), menghambat investasi, hingga mengurangi penerimaan negara.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tekanan terhadap industri plastik nasional kini semakin terasa, baik di sektor petrokimia hulu maupun hilir.
Menurut Esther, membanjirnya bahan baku dan produk plastik dari negara seperti China, Thailand, dan Korea telah menekan utilisasi pabrik dalam negeri.
"Dampaknya adalah penurunan utilisasi pabrik bahkan berpotensi memicu penutupan operasi. Industri petrokimia hulu dan hilir terpukul akibat membanjirnya bahan baku dari negara seperti China, Thailand, dan Korea," kata Esther, Rabu (15/7).
Ia mengingatkan, apabila kondisi tersebut terus berlanjut tanpa adanya langkah pengamanan perdagangan, jutaan tenaga kerja yang bergantung pada industri plastik nasional dapat terdampak.
"Industri plastik nasional menyerap jutaan tenaga kerja. Persaingan yang tidak adil dari produk impor murah membuat kelangsungan hidup pabrik terancam sehingga berisiko menciptakan gelombang PHK," ujarnya.
Selain industri besar, tekanan juga dirasakan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang memproduksi berbagai produk berbahan plastik.
Menurut Esther, produk impor yang dijual dengan harga sangat rendah membuat UKM lokal semakin sulit bersaing.
"Produk jadi dari luar negeri yang masuk dengan harga sangat murah, bahkan dicurigai ilegal atau dijual di bawah biaya produksi, mematikan pangsa pasar UKM lokal," katanya.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal. Ia menilai industri plastik menjadi salah satu sektor yang paling rentan menghadapi lonjakan impor murah dari China.
Menurutnya, setelah pandemi COVID-19, indikasi praktik dumping dari China semakin terlihat dan berdampak pada berbagai sektor manufaktur.
"Industri plastik termasuk yang mengalami penurunan kinerja pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, apalagi dengan banjirnya impor murah dari China. Setelah pandemi banyak indikasi adanya kecenderungan dumping yang mempengaruhi berbagai industri, termasuk tekstil," ujar Faisal.
Faisal mengungkapkan, berdasarkan analisis data perdagangan internasional melalui metode mirroring trade, produk plastik menjadi salah satu komoditas dengan dugaan impor ilegal terbesar dari China.
Menurutnya, kategori plastik dan barang dari plastik berada di bawah kelompok mesin dan peralatan mekanik, besi baja, serta perabot rumah tangga dalam daftar dugaan impor ilegal.
"Kalau dibandingkan 2023 ke 2024, dugaan impor ilegalnya cenderung meningkat. Dampaknya tentu besar terhadap industri dalam negeri karena mereka harus bersaing dengan produk impor ilegal yang tidak membayar berbagai kewajiban seperti tarif impor dan pungutan lainnya," katanya.
Selain menekan industri nasional, praktik impor ilegal juga dinilai berdampak terhadap penerimaan negara.
Menurut Faisal, produk yang masuk tanpa memenuhi kewajiban kepabeanan berpotensi mengurangi penerimaan pajak dan bea masuk yang seharusnya diterima pemerintah.
"Produk impor ilegal tidak membayar pajak dan berbagai kewajiban lainnya. Ini berpotensi, bahkan mungkin sudah, berdampak terhadap kerugian negara dari sisi penerimaan fiskal atau APBN," ujarnya.
Para ekonom pun berharap pemerintah memperkuat instrumen pengamanan perdagangan, meningkatkan pengawasan impor, serta menindak praktik perdagangan yang melanggar ketentuan agar industri plastik nasional tetap mampu bersaing di tengah meningkatnya tekanan dari produk impor murah.
