GAGAK Minta Kejagung Bongkar Kasus Korupsi Pengadaan QCC Pelindo II dan Tersangkakan Dana Amin

Oleh : Wiyanto | Kamis, 05 Agustus 2021 - 10:50 WIB

Gagak di depan Kejaksaan Agung

INDUSTRY.co.id-Jakarta-Sejumlah pemuda mengatasnamakan Gerakan Ganyang Koruptor (GAGAK) mendesak kejaksaan Agung untuk membongkar kasus korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) oleh PT Pelindo II.

Mereka melakukan aksi di depan gedung Kejaksaan Agung, Jl. Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (03/8/2021).

Dalam orasinya, koordinator aksi Renaldi, menyampaikan agar Kejagung tegas mentersangkakan Dana Amin yang diduga terlibat.

“Ada nama Dana Amin yang santer disebut sebagai pejabat yang juga mempunyai peran penting saat pengadaan QCC di Pelindo II. Hal itu karena Dana Amin menjabat sebagai salah satu direksi saat proyek itu dilaksanakan,” kata orator Renaldi di depan Kejagung.

Menurut Renaldi, tidak boleh pejabat yang punya rekam jejak terduga terlibat dalam kasus korupsi menduduki posisi penting di BUMN.

“Kejagung harus menyelamatkan BUMN, sekarang Dana Amin menjabat sebagai Dirut di PT Antam. Dengan mentersangkakan Dana Amin maka Kejagung telah membersihkan perusahaan pelat merah dari rongrongan koruptor,” tambahnya.

Diketahui, Kejagung sedang mengusut dugaan penyelewengan dalam proses perpanjangan sewa dermaga PT Pelindo II dan PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT).

Renaldi menyebut belum ada kejelasan dalam pengusutan itu karena yang terduga terlibat masih menjabat sebagai petinggi di PT Antam.

“Kejagung tidak boleh setengah-setengah, harus tuntas. Sampai sekarang rakyat masih menunggu hasil proses hukumnya. Kalau dibiarkan maka Dana Amin akan tetap menjadi petinggi PT Antam,” ujarnya.

Ia dengan tegas akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas agar koruptor bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah merugikan negara.

“Dana Amin mempunyai track record jelek, bukan hanya diduga terlibat dalam kasus di Pelindo II tapi saat sekarang manjadi Dirut PT Antam juga diduga menjadi aktor adanya impor emas 47,1 triliun yang sedang menjadi sorotan publik maka Kejagung harus periksa juga soal itu,” tutup Renaldi.