PMN Disetujui DPR, Pembiayaan Rumah MBR Bakal Makin Masif

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyampaikan hasil Rapat Kerja bersama Kementerian BUMN yang digelar pada Rabu sore ini (14/7/2021) berkaitan dengan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Hasilnya, Komisi IV DPR menyetujui usulan PMN Tambahan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 33,9 triliun dan PMN tahun anggaran 2022 yakni Rp 72,449 triliun sehingga total mencapai Rp 106,35 triliun.

Tambahan PMN 2021 yakni untuk penanganan Covid-19 dan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional di masa pandemi dengan catatan dilakukan secara transparan akuntabel dan dilaporkan berkala kepada Komisi VI.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengapresiasi keputusan Komisi VI DPR RI yang menyetujui usulan pemerintah terkait penyertaan modal negara (PMN), termasuk alokasi PMN untuk perseroan sebesar Rp2 triliun pada tahun 2022. Dengan disetujuinya PMN tersebut, Bank BTN optimistis penyaluran pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan lebih masih lagi tahun depan.

“Kami bersyukur dan sangat mengapresiasi disetujuinya PMN. Bagi Bank BTN ini merupakan kabar baik untuk terus berkontribusi bagi program pembangunan sejuta rumah terutama dalam penyaluran pembiayaan rumah MBR,” tegas Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Minggu (18/7/2021).

Nixon menegaskan, sebagai perusahaan terbuka nantinya dana PMN akan masuk dalam program rights issue perseroan yang ditargetkan sebesar Rp5 triliun. Dia optimistis dengan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap pembiayaan rumah rakyat melalui Bank BTN, maka nantinya rights issue perseroan akan mendapatkan respon positif dari investor.

Menurut Nixon, tambahan modal ini akan membuat Bank BTN tahun depan optimistis dapat mencapai target pertumbuhan kredit hingga 12%. Pertumbuhan kredit tahun 2022 masih akan ditopang mayoritas dari penyaluran KPR subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai skema, termasuk FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. “Kami akan mengejar target pertumbuhan yang lebih optimal ke depan seiring dengan penyelesaian tantangan Non Performing Loan atau NPL pasca Covid-19 di tahun 2022,” tegasnya.

Sebelumnya, pengamat ekonomi Josua Pardede menilai Bank BTN sangat layak untuk mendapat penyertaan modal negara (PMN). Hal ini dikarenakan Bank BTN konsisten mendukung program pemerintah dalam pembiayaan rumah rakyat.

Menurut Josua, hingga saat ini, Bank BTN masih terus menyalurkan FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Jika program FLPP ini terus berjalan maka ekspansi kredit dari BTN diperlukan permodalan kuat. “Di situ urgensinya. Apalagi mendukung program utama pemerintah dengan menyediakan perumahan," ujar Josua.

Ditegaskannya, ancang-ancang PMN sebesar Rp2 triliun untuk BTN, akan efektif untuk memperkuat permodalam bank yang concern sektor pembiayaan perumahan ini. Terkait angkanya (PMN), disesuaikan dengan rencana right issue BTN sebesar Rp5 triliun.

Pandangan senada disampaikan Presiden Direktur Center of Banking Crisis (CBC) Deni Daruri. "Sejauh ini, BTN maksimal dalam menjalankan program sejuta rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo. Agar lebih optimal, perlu suntikan modal melalui PMN," ungkapnya.

Strategi PMN untuk BTN, menurut Deni, memiliki daya ungkit yang dahsyat dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena, sektor properti merupakan tulang punggung perekonomian nasional. "Efek domino dari sektor properti terhadap perekonomian, tidak perlu diragukan lagi. Kontribusinya terhadap pertumbuhan, cukup besar. Selain itu, sektor perumahan itu menyerap tenaga kerja yang luar biasa," paparnya.

Sementara, ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menerangkan, BTN sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk menjalankan program pemerintah. Salah satunya adalah program pembangunan sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi. Tentunya, Bank BTN perlu modal yang cukup kuat untuk menopang program tersebut.

Apalagi, kata Piter, kebutuhan perumahan untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah, tidak sebanding dengan ketersediaan. Dengan kata lain, angka backlog-nya masih sangat tinggi, sekitar 11 juta unit. "Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjamin pemenuhan papan untuk rakyat," jelasnya