Kian Prospektif, Stakeholder Harap Insentif Properti Hijau

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mendorong konsep bisnis berkelanjutan di sektor properti termasuk sektor pembiayaannya. 

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna  saat membuka Bincang Santai bertajuk "Tuntutan Implementasi Bisnis Properti & Pembiayaan Hijau” di Jakarta, Rabu (24/4/2024). 

Dirinya menyebut bahwa Kementerian PUPR tengah menginisiasi gerakan Indonesia Green Affordable Housing di sektoe properti. 

Adapun, gerakan tersebut akan dimulai terlebih dahulu di affordable housing. Pasalnya, rumah subsidi diatur oleh pemerintah, pengembangan dan pembiayaan kepemilikannya melalui pemberian subsidi. 

"Jadi, bisa lebih mudah memulai gerakannya, karena rumah subsidi itu regulated dan kebutuhannya besar," terangnya.

Menurutnya, penerapan ESG (Environment, Social, Governance) di sektor perumahan memang masih memiliki tantangan. Oleh karenanya dibutuhkan kerja sama semua pihak terkait untuk mengimplementasikan konsep ESG di bisnis properti termasuk pembiayaannya.

"Selain itu, juga diperlukan regulasi yang mendukung serta inisiatif, entah berupa kemudahan perizinan, pajak, pendanaan murah seperti Bank Dunia dan lain-lain," ucap Herry.

Sementara itu, Kepala Badan Kajian Strategis Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), Ignesiz Kemalawarta mengungkapkan, konsep ESG suka tidak suka harus segera diterapkan oleh pengusaha, baik dalam proses produksi maupun operasional. Pasalnya, pemanasan global dan perubahan iklim akibat emisi CO2 yang berlebihan sudah semakin meresahkan.

"Pengembang tidak bisa hanya berorientasi profit, karena profit tidak akan bisa dicapai kalau alamnya sudah rusak. Pebisnis harus berpartisipasi mengurangi kerusakan alam itu," jelas Ignesiz.

Untuk itu pemerintah melalui Kementerian PUPR, OJK, dan institusi terkait lain bersama provider sertifikasi hijau atau Green Building Council Indonesia (GBCI), sangat perlu menginisiasi gerakan hijau melalui regulasi dan pemberian insentif, termasuk untuk pebisnis properti dan industri keuangan agar mereka terdorong menerapkan konsep ESG. 

Saat ini, jelas Ignesiz, sektor perkantoran lebih getol melakukan penerapan industri hijau, karena ada insentif dari berbagai perusahaan besar untuk lebih memilih gedung perkantoran yang sudah mendapat sertifikat hijau. Terutama terkait dengan upaya mereka meningkatkan daya saing, dengan mendapatkan rate yang lebih kompetitif di pasar keuangan dan dari investor.  

"Jadi, insentif menerapkan konsep hijau itu di subsektor perkantoran cukup tinggi, termasuk dari sisi cost," katanya. 

Dia menyebut bahwa tambahan investasi untuk menerapkan konsep hijau di gedung perkantoran mencapai 4-5%, meski demikian mampu memberikan energy saving atau energy effieciency antara 30-45%.

Dikesempatan yang sama, Executive Vice President (EVP) Consumer Loan PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Welly Yandoko mengatakan, pihaknya terus mendukung penerapan ESG termasuk di sektor properti melalui penyaluran pembiayaan hijau. 

Bahkan, BCA siap memberikan rate kredit yang bersaing, biaya kredit lebih rendah, dan proses persetujuan aplikask yang lebih cepat dan mudah untuk merangsang developer mengembangkan properti hijau dan juga mendorong konsumen membeli produk properti yang sudah bersertifikasi hijau.

"Komitmen terhadap keberlanjutan (sustainabilitas) atau ESG tidak hanya ditunjukkan BCA dalam penyaluran kredit hijau, tapi juga dalam proses bisnis," kata Welly.

Hingga saat ini, BCA sudah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) hijau senilai Rp1,14 triliun. Green mortgage itu disalurkan untuk membiayai pemilikan rumah dan apartemen yang sudah mendapat sertifikasi hijau (greenship) di lima proyek. 

Adapun, kelima proyek tersebut adalah Citra Maja Raya (Maja, Lebak-Banten), Kota Baru Parahyangan (Padalarang Barat, Bandung Barat-Jawa Barat), Samanea Hill (Parung Panjang, Bogor-Jawa Barat), Navapark, dan Verde Two (Kuningan, Jakarta Selatan-DKI Jakarta).

"Maunya kami bisa menyalurkan KPR Hijau yang lebih besar lagi. Karena itu kami berharap ke depan makin banyak proyek properti yang mendapat sertifikasi hijau. Jadi, kami sangat berkomitmen menyalurkan pembiayaan hijau, tapi di bisnis properti (realisasi) komitmen itu juga sangat tergantung pada suplai properti yang sudah mendapat sertifikasi hijau," paparnya.

Chief Marketing Officer Damai Putra Group, Binsar Pandiangan menambahkan, penerapan konsep ESG di sektor properti memang tidak bisa digantungkan hanya pada satu dua pihak seperti bank dan developer melainkan harus melibatkan seluruh stakeholder terutama pemerintah sebagai regulator.

Fungsi regulator terutama menyusun standar keberlanjutan yang diharapkan diterapkan pelaku bisnis dan keuangan, dan memberi insentif entah berupa keringanan pajak, perizinan, atau yang lain.

"Bagaimanapun penerapan konsep hijau itu menambah cost, termasuk proses mendapatkan sertifikasinya. Sementara bisnis berorientasi profit," kata Binsar.

Kendati demikian ia menegaskan, seperti pengembang lain, Damai Putra Group juga berkomitmen menerapkan konsep berkelanjutan di proyek-proyeknya, termasuk di Kota Harapan Indah (KHI) di Bekasi, Jawa Barat. 

Konsep hijau antara lain diterapkan di kawasan hunian Asera Nishi di KHI yang dikembangkan bersama developer Jepang yaitu, dalam bentuk desain rumah yang bisa meminimalisir konsumsi listrik, penyediaan ruang terbuka yang lebih besar, penyediaan sumur resapan, dan penggunaan penutup jalan dan halaman grass block yang memudahkan peresapan air ke dalam tanah.

Sementara di kawasan KHI sendiri disediakan tiga danau besar sebagai tandon air pada musim hujan. 

"Saat hujan lebat beberapa bulan lalu yang membuat kawasan tetangga kami (Kelapa Gading, Red) kebanjiran, kami sepenuhnya tidak tergenang," jelas Binsar. 

Ia menambahkan, konsumen sendiri secara umum belum concern terhadap properti hijau. Motivasi pembelian mereka masih ditentukan oleh daya beli atau harga.