Buruh Desak MK Batalkan UU Cipta Kerja

Oleh : Herry Barus | Rabu, 21 April 2021 - 17:00 WIB

KSPI
KSPI

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan uji formil judicial review UU Cipta Kerja, Rabu (21/4/2021). Uji formil ini dimohonkan oleh Riden Hatam Aziz dan kawan-kawan, yang merupakan anggota dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Usai mengikuti persidangan, Riden menyampaikan, Mahkamah Konstitusi merespon positif terhadap uji formil yang diajukannya. “Saya optimis, dalam persidangan ke depan, Majelis Hakim akan memperhatikan permohonan yang kami ajukan,” ujarnya.

Riden menambahkan, judicial review yang diajukannya adalah bagian dari upaya kaum buruh untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan. “Ini adalah bentuk kesungguhan kami dalam berjuang, agar kaum buruh memiliki harapan di masa depan,” tegasnya.

Menyambung apa yang disampaikan Riden Hatam Aziz, kuasa hukum para pemohon Said Salahudin menyampaikan, dalam persidangan tadi Mahkamah Konstitusi memberi catatan yang positif terhadap permohonan yang diajukan.

“Namun demikian, sesuai dengan ketentuan, Mahkamah Konstitusi berkewajiban memberikan nasehat jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki,” kata Said. “Kami akan menyempurnakan permohonan awal itu, untuk nantinya disampaikan pada sidang berikutnya tanggal 4 Mei 2021 pukul 10.00 WIB.”

“Kita berharap, Mahkamah Konstitusi betul-betul bisa memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dengan membatalkan U Cipta Kerja secara keseluruhan. Karena itulah petitum yang kami mohonkan dalam permohonan uji formil terhadap UUD 1945,” tegasnya.

* * *

Bersamaan dengan persidangan, ribuan buruh yang tergabung di dalam Konfederasi  Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan unjuk rasa serentak di berbagai daerah. Di Jakarta, aksi dipusatkan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi.

Dalam aksi ini, buruh melakukan aksi teatrikal “mengubur omnibus law”. Teatrikal diperankan 5 (lima) orang buruh dengan pakaian APD yang sedang penguburan keranda bertuliskan omnibus law.

Sama seperti virus Covid-19 yang harus diperlakukan khusus, Omnibus Law pun harus diperlakukan selayaknya virus yang berbahaya. Buruh menilai, beleid ini lebih banyak merugikan hak-hak mereka. Karena itu, penguburannya pun harus dilakukan dengan menggunakan APD lengkap.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Perumahan Cibubur Jaktim

Selasa, 18 Mei 2021 - 17:00 WIB

Gerbang Tol, CBD hingga Mall Tingkatkan Nilai Properti di Kota Wisata Cibubur

Sebagai primadona di kawasan Cibubur, Kota Wisata menambah kelengkapan fasilitasnya dengan gerbang tol langsung di dalam kompleks tersebut. Keberadaan akses langsung pintu tol di dalam kawasan…

Founder & Chairman Jababeka Group Setyono Djuandi Darmono

Selasa, 18 Mei 2021 - 16:15 WIB

Kisruh di Jababeka Berakhir! Budianto Liman Tetap Dirut, Darmono Komut

Jakarta - Kisruh di PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) sudah berakhir. Manajemen lama perseroan memenangkan persidangan di pengadilan setelah proses hukumnya terus bergulir sejak 2019.

Irfan Setiaputra Dirut Garuda Indonesia

Selasa, 18 Mei 2021 - 16:00 WIB

GIA Group Layani Penerbangan dengan Pilot dan Awak Kabin yang Telah Mendapat Vaksinasi

Garuda Indonesia Group melalui lini layanan penerbangan Garuda Indonesia dan Citilink, menjadi maskapai penerbangan nasional pertama di Indonesia yang melayani penerbangan dengan pilot dan awak…

Kawasan Industri Jababeka (Istimewa)

Selasa, 18 Mei 2021 - 15:39 WIB

Triwulan I-2021, Pendapatan Jababeka Melesat 35% Jadi Rp640,60 Miliar

Jakarta - PT Jababeka Tbk (KIJA) membukukan total pendapatan Rp 640,60 miliar pada triwulan pertama 2021. Itu artinya, pendapatan perusahaan properti tersebut tumbuh 35% jika dibandingkan di…

Chairman INEOS Sir Jim Ratcliffe

Selasa, 18 Mei 2021 - 15:00 WIB

INEOS Grenadier Teruji Tangguh di Medan Pegunungan

Prototipe Grenadier generasi terbaru ini telah disetujui oleh Chairman INEOS, Sir Jim Ratcliffe, setelah menaklukkan jalur menantang di gunung Schöckl, di dekat kantor pusat Magna Steyr di…