Kasus Asabri-Jiwasraya, Pakar Hukum Minta Agar Dirdik Tak Membuat Opini Pada Proses yang Masih Prematur

Oleh : Hariyanto | Selasa, 20 April 2021 - 13:18 WIB

Jiwasraya (ist)
Jiwasraya (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Pernyataan Direktur Penyidikan Jampidsus Febrie Ardiansyah baru-baru ini tentang adanya aliran dana dugaan korupsi PT Asabri ke dalam bentuk bitcoin, mengundang komentar sejumlah pengamat. Mereka menganggap Febrie dalam menyampaikan keterangannya telah menyertakan opini pribadi sehingga tidak lagi obyektif.

Apalagi kejaksaan hingga saat ini belum menyelesaikan perhitungan kerugian negara sehingga dapat nilai yang pasti dari tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, seyogyanya Dirdik tidak membuat opini pada proses yang masih prematur. 

"Meski dalam kerangka transparansi, namun jika membuat opini yang salah dikhawatirkan bisa menjadi bumerang bagi institusi kejaksaan. Proses penegakan hukum tidak boleh dibumbui dengan opini," kata Suparji di Jakarta, Selasa (20/4/2021).

Suparji menyarankan agar kejaksaan dalam memberikan pernyataan harus menjaga obyektivitasnya sebagai penegak hukum. Jika serampangan, lanjutnya, maka bisa menimbulkan kegaduhan nasional.

"Maka pernyataan penyidik juga harus memperhitungkan dampak negatif terhadap politik, sosial dan ekonomi. Dan penyidik Kejagung tak boleh membekukan rekening efek tanpa memeriksa emiten serta memastikan bahwa rekening tersebut terkait dengan tindak pidananya sebagaimana amanat Pasal 39 KUHP," kata dia.

Menurutnya, jika tidak ada kaitannya dengan kejahatan, penyidik tidak boleh sembarangan beropini maupun menyita. Sebabnya, proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum tak boleh mengganggu sektor perekonomian. Apalagi di situasi pandemi seperti saat ini, ekonomi negara sudah sangat tertekan. Jadi sebaiknya jangan bikin gaduh.

Senada, pakar hukum Universitas Pelita Harapan, Rizky Karo-Karo menilai penegak hukum yang menangani kasus Asabri maupun Jiwasraya, sejatinya dalam melakukan tugas dan kewenangan harus berdasar bukti permulaan yang cukup, minimal terdapat 2 (dua) alat bukti dalam hukum acara pidana.

"Penegak hukum pun wajib tidak melupakan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga akhirnya terdapat putusan peradilan dari hakim pemeriksa perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)," kata dia.

Sementara terkait tudingan kejaksaan soal aliran dana ke bitcoin, kuasa hukum Benny Tjokro, Bob Hasan membantahnya. Ia menegaskan bahwa penegak hukum diduga sudah serampangan.

"Wah saya baru tahu ada tudingan tersebut. Kami pun tidak tahu jika ada aliran dana ke bitcoin. Dasarnya memang jaksa segitu serampangan dalam memproses hukum ini," kata Bob Hasan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

 Prajurit Yontaifib 2 Mar Surabaya

Minggu, 09 Mei 2021 - 06:00 WIB

Prajurit Yontaifib 2 Marinir Tingkatkan Kemampuan Menembak

Dalam rangka mengasah kemampuan prajurit dalam menembak dan untuk mempererat tali silaturahmi di bulan Ramadhan, Prajurit Yontaifib 2 Mar dan prajurit Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut berlatih…

Prajurit Resimen Bantuan Tempur 1

Minggu, 09 Mei 2021 - 05:30 WIB

Prajurit Menbanpur 1 Mar Berbuka 650 Takjil Sebagai Berkah Ramadhan

Dalam rangka berbagi kebaikan dalam Bulan Ramadhan ini, Prajurit Resimen Bantuan Tempur 1 Marinir (Menbanpur 1 Mar) membagikan takjil dan hidangan nasi kotak untuk berbuka puasa kepada Yayasan…

Nicholas Youwe

Minggu, 09 Mei 2021 - 05:00 WIB

Nicholas Youwe: Veronica Koman Anda Tidak Punya Hak Bicara Masalah Papu

Nicholas Youwe mengatakan, dalam kondisi sekarang sudah tidak ada lagi keraguan dari Pemerintah Republik Indonesia didalam membangun Papua. Karena itu, berbagai pihak yang selaku memprovokasi…

Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB)

Minggu, 09 Mei 2021 - 04:00 WIB

Pimpinan Kelompok Teroris OPM Tega Tipu Keluarga Sendiri

Kejahatan Kelompok teroris Organisasi Papua Merdeka (OPM) dinilai sudah dikenal sejak lama. Mulai dari membunuh guru, membantai warga, hingga membakar sekolah tempat anak-anak Papua belajar…

Ilustrasi Perumahan

Minggu, 09 Mei 2021 - 03:45 WIB

Tahu Kah Kamu! 70 Persen Milenial Lebih Pilih Beli Rumah Daripada Apartemen

Berdasarkan data portal properti Lamudi.co.id, sepanjang kuartal pertama 2021 ternyata 70 persen milenial lebih tertarik untuk membeli rumah daripada apartemen melalui daring. Rentan umur milenial…