Industri TPT Porak-poranda! Sejumlah Perusahaan Terang-terangan Desak Jokowi Benahi Birokrasi Pro Impor

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menyoal kegeraman Presiden Jokowi atas serbuan produk impor dibanyak sektor perdagangan barang, Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) menilai bahwa perlu dilakukan pembenahan birokrasi dibeberapa Kementerian terkait perekonomian.

IKATSI menilai pengaruh pola pikir sebagian birokrasi yang pro impor menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor manufaktur termasuk sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).

Direktur Eksekutif IKATSI, Riza Muhidin menyoroti kasus safeguard garment, dimana hasil penyelidikan Komite Perlindungan Pasar Indonesia (KPPI) KEMENDAG selama hampir satu tahun dan merekomendasikan pengenaan safeguard terhadap 134 HS (7 segment) pakaian jadi selama 3 tahun justru berusaha dipereteli oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP).

"Dari informasi yang kami dapat, BPPP meminta agar 75 nomor HS hanya dikenakan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) sebesar 5%," ungkap Riza kepada Industry.co.id di Jakarta, Rabu (7/4/2021).

IKATSI menilai usulan BPPP sangat tidak masuk akal karena jika dihitung harga pakaian impor yang dijual sekitar Rp30.000,- berarti BMTP nya hanya Rp1.500,- per potong.

Riza menilai usulan ini mempermainkan hasil penyidikan KPPI yang merekomendasikan BMTP rata-rata Rp.100.000,- perpotong.

"Disini kita bisa menilai bagaimana BPPP Kemendag sangat melindungi barang impor agar bisa tetap membanjiri pasar dalam negeri, padahal penyidikan KPPI membuktikan adanya injury yang diderita oleh produsen pakaian jadi nasional atas banjirnya barang impor selama bertahun-tahun," ungkap Riza.

Analisa yang dilakukan IKATSI memperlihatkan bahwa jika 130 ribu ton garment yang selama ini diimpor bisa disubstitusi oleh produk dalam negeri maka perekonomian negara akan mendapat benefit yang sangat besar, karena dampaknya bukan hanya untuk industri garment itu sendiri namun juga untuk produsen di mid-stream dan di up-stream.

"Kita bisa lihat bahwa safeguard tidak hanya menghemat USD 850 juta devisa, tetapi juga mendorong kegiatan produksi sebesar Rp. 22,6 Triliun atau USD 1,5 miliar” jelas Riza. Belum lagi setoran BPJS tenaga kerja yang diambil dari gaji tenaga kerja yang memproduksi barang substitusi itu," tambahnya.

IKATSI berharap agar BPPP Kemendag dan Bappenas segera menyetujui implementasi BMTP ini menyusul Kemenperin, Kemenkeu dam Kemenko Perekonomian yang sudah lebih dulu menyetujuinya.

Kemudian Riza menekankan agar Presiden Jokowi segera bertindak membenahi para birokrat dan pejabat yang tidak satu visi membangun negeri melalui kegiatan ekonomi dalam negeri khususnya di sektor manufaktur.

"Birokrasi dan pejabat yang beda visi dengan Presiden ini akan membuat kita selamanya ketergantungan dengan produk impor, dan terus menggerogoti devisa," jelas Riza.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menanggapi bahwa safeguard pakaian jadi sangat penting bagi seluruh rantai nilai sektor TPT hingga petrokimia nasional.

"Bahan baku pakaian jadi yang diproduksi oleh Industri Kecil Menegah (IKM) adalah kain dari industri tenun dan rajut, kemudian, benang, serat, asam thereptalat (PTA) hingga paraxylene (PX) yang diproduksi oleh pertamina," jelas Redma.

"Jadi ini menyangkut nasib seluruh rantai nilai yang melibatkan lebih dari 5 juta tenaga kerja langsung dan ribuan perusahaan berskala kecil, menengah hingga besar," tambahnya.

Redma pun menyoal kajian internal Bappenas yang menolak pengenaan safeguard yang dianggapnya terlalu dangkal dan membandingkannya dengan hasil kajian IKATSI. Kajian Bappenas hanya menghitung dampak inflasi bagi konsumen jika dikenakan BMTP pakaian jadi tanpa menghitung dampak dari kegiatan produksi didalam negeri.

"Kajian dampak pemberlakuan safeguard yang dilakukan IKATSI tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan bisa membayar dampak inflasinya," jelas Redma.

"Bahkan kajian IKATSI belum memperhitungkan setoran PPH badan, pembayaran listrik, penggunaan logistik hingga dampak ekonomi lainnya yang terjadi jika 130 ribu ton garment itu diproduksi didalam negeri dan belum lagi menghitung dampaknya kesektor petrokimia sebagai bahan baku serat," tambahnya.

Redma pun menyoal kesimpulan Bappenas bahwa pengenaan BMTP akan menurunkan kinerja ekspor adalah hal yang mengada-ada dan menunjukan bahwa Bappenas tidak memahami struktur bisnis industri TPT.

"Produsen ekspor itu 85% persen berada di Kawasan Berikat yang tidak terkait aturan safeguard, 15%-nya mengunakan fasilitas KITE, coba baca lagi aturan terkait KB atau KITE. Dan produsen brand internasional itu ditunjuk oleh Buying Agent berbasis di Hongkong atau Singapura dan tidak ada hubungannya dengan importir pemegang lisensi distribusi didalam negeri," jelas Redma.

"Ini kan lagi lagu lama, setiap kita ajukan kebijakan yang pro produsen dalam negeri selalu ditakut-takuti dengan inflasi dan ekspor yang turun, tapi kalo ada usulan fasiliitasi impor, wah cepet banget diimplementasi," pungkasnya.