Serapan Anggaran Kemenhub dan PUPR Dibawah 50 Persen Tuai Kritik DPR

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho menyoroti rendahnya penyerapan anggaran Pemerintah dari sisi Kementerian/Lembaga dalam kaitan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Khususnya, mitra kerja Komisi V DPR RI, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang serapan anggarannya masih di bawah 50 persen.

Penilaian itu berdasarkan laporan serapan anggaran Kemenhub di angka 46,2 persen Kementerian PUPR di angka 48 persen.

Hal itu dipaparkan Irwan saat mengikuti Raker Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi Karya Sumadi dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2020).

“Namun demikian, Kementerian Desa PDTT cukup baik serapannya mencapai 55 persen. Ini menjadi sangat penting, di tengah situasi ekonomi saat-saat ini tentu penyerapan anggaran yang maksimal tentu dapat membantu Pemerintah untuk bisa menghindari dampak-dampak dari resesi ekonomi atau situasi ekonomi yang masih minus,” ujar Irwan melalui keterangan yang diterima redaksi pada Selasa (1/9).

Selain itu, politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut menekankan agar Kementerian PUPR, Kemenhub dan Kementerian Desa PDTT betul-betul mengoptimalisasi program padat karya.

“Terutama, tujuannya untuk membantu masyarakat-masyarakat desa terutama di berbagai daerah Indonesia,” ungkap Irwan.

“Program padat karya sepertinya masih rendah dari data yang disampaikan. Seperti contohnya Kemenhub, di Ditjen Perhubungan Darat per 31 Agustus baru Rp 1,4 triliun dari target serapan Rp 7 triliun. Jadi, sangat kecil persentase realisasinya. Ini baru di Ditjen Perhubungan Darat, belum Ditjen-Ditjen lainnya,” ingat Irwan.

Terkait hal itu, Irwan kembali menegaskan secara spesifik kepada Kementerian PUPR untuk lebih memaksimalkan perhatian terhadap program padat karya.

Mengingat, ungkap Irwan, program padat karya seperti program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) khususnya di wilayah Kalimantan Timur masih terbilang tertinggal dimana baru mencapai persentase 30 persen.

“Program ‘Kotaku’ masih tertinggal 30 persen di Kaltim. Mudah-mudahan, ini bisa didorong karena program padat karya sudah terbukti sangat membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kami sangat mengapresiasi kinerja-kinerja Kementerian, mudah-mudahan pada tahun 2020 ini hingga tahun 2021 kedepan bisa meningkat lagi,” pungkas legislator dapil Kaltim itu.