Jokowi dan Persatuan Indonesia

Oleh : Joni Welman Simatupang | Jumat, 21 April 2017 - 11:26 WIB

 Joni Welman Simatupang
Joni Welman Simatupang

INDUSTRY.co.id - Salah satu tugas pokok kepemimpinan adalah mempersatukan pengikut-pengikutnya dalam suatu organisasi. Apakah dalam lingkup yang kecil seperti perkumpulan olahraga dan lembaga sosial, atau dalam lingkup yang lebih besar seperti Perseroan Terbatas (PT) dan partai politik, atau bahkan dalam lingkup yang jauh lebih besar dan luas seperti negara dan dunia, maka tugas utama seorang pemimpin adalah sebagai pemersatu.

Tugas sebagai pemersatu ini muncul dan menjadi vital karena seorang pemimpin pada dasarnya ‘harus mampu’ menggiring anggotanya mencapai visi atau tujuan jangka panjang.

Persatuan sangat diperlukan dalam mewujudkan suatu bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Bahkan telah menjadi cita-cita pendiri bangsa kita (our founding fathers) sejak awal, jauh sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah bukti konkret dari tekad dan semangat baja kaum muda Indonesia pada masa itu untuk bersatu dalam ‘nusa, bangsa, dan bahasa, Indonesia.’

Bukti lain adalah lahirnya rumusan Pancasila  sebagai dasar negara kita, yang mencantumkan sila ketiga secara singkat, padat, dan jelas: “Persatuan Indonesia.”

Untuk mewujudkan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera sangat dibutuhkan pemimpin yang visioner, cakap, dan tangguh serta mampu menjaga keseimbangan stabilitas politik dan demokrasi, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, hukum dan keadilan, dlsbnya.

Persatuan Indonesia

Dalam isi pidatonya memperingati 70 tahun kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 2015), Presiden Joko Widodo menekankan tiga poin penting tentang persatuan Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil analisis dari perenungan pribadi penulis tentang isi pidato tersebut.

Poin pertama terletak di bagian awal paragraf yang ketiga. Jokowi membuka dengan kalimat demikian: “Persatuan Indonesia sudah kokoh, pendidikan rakyat semakin maju dan peluang peserta didik untuk melakukan mobilitas sosial terbuka lebar.”  Timbul pertanyaan: apakah benar bahwa persatuan Indonesia sudah kokoh, pendidikan warga semakin maju, dan peluang peserta didik semakin terbuka lebar?

Satu dari sepuluh impian yang dibacakan oleh dua orang siswa pada acara HUT ke-70 RI adalah agar Indonesia bebas korupsi dalam 10 tahun mendatang sehingga uang untuk pendidikan tidak lagi kurang. Memang benar bahwa rendahnya mutu pendidikan Indonesia tidak terlepas dari problem korupsi.

Misalnya, penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) oleh sejumlah kepala sekolah bisa jadi disebabkan karena sistem birokrasi yang tidak akuntabel dan transparan yang masih menciptakan dan memelihara sistem setoran atau upeti dari kepala sekolah ke pihak dinas pendidikan.

Melihat kenyataan ini, kita merenung: Mungkinkah impian tersebut bukan menjadi sekadar angan-angan, melainkan sebuah komitmen yang bisa direalisasikan? Namun, bagaimana hal itu mungkin terjadi jika persatuan Indonesia tidak kokoh?

Indonesia memang sudah berusia 70 tahun. Tetapi, korupsi masih tetap marak dan menjadi perilaku elit politik dan ekonomi bangsa ini. Saya setuju bahwa pendidikan sebagai solusi yang tepat untuk menjembatani gap antara daerah Indonesia bagian Timur dan Barat, antara “si miskin” dan “si kaya.”

Karena itu pendidikan harus merata dan berkualitas di semua wilayah Indonesia. Program-program pendidikan seperti “Indonesia Mengajar” harus terus dipertahankan.

Dibutuhkan guru-guru yang memiliki hati dan jiwa yang penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan sehingga mereka sanggup melayani masyarakat dengan cinta kasih dan pengorbanan yang luar biasa tanpa pamrih. “Di depan memberi teladan (Ing ngarso sung tulodo), di tengah memberi dukungan (Ing madya mangun karso), dan di belakang memberi dorongan (Tut wuri handayani),” bukankah itu semboyan pendidikan nasional kita?

Saya teringat kalimat seorang negarawan dan mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy: “Jangan tanya apa yang telah negara berikan kepadamu. Tetapi, tanyalah apa yang telah engkau berikan pada negara.”

Melalui teladan para pendidik, diharapkan peserta didik dapat menyadari tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan transformasi sosial dengan melahirkan kreativitas dan inovasi yang konstruktif demi kemajuan bangsa. Dengan demikian, cita-cita revolusi mental yang didengung-dengungkan Jokowi sedikit demi sedikit bisa terealisasi.

Peluang warga mendapatkan akses pendidikan pun semakin terbuka lebar. Dengan demikian, hakikat pendidikan untuk melahirkan individu-individu yang merdeka lahir dan batin bisa tercapai.

Kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat, institusi pendidikan, dan pemerintah daerah sangat diperlukan secara konsisten dan kontinu. Persatuan yang kokoh pada gilirannya akan menyediakan lingkungan yang kondusif, yang membuat kita merasa betah, aman, nyaman untuk bekerja, menghasilkan karya-karya terbaik di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan melalui profesi kita bagi kesejahteraan dan kejayaan bangsa. 

Poin kedua disampaikan secara implisit di bagian kedua dan ketiga isi pidatonya. Jokowi memaparkan segala persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita mulai dari bidang sosial ekonomi, budaya, politik, demokrasi, bidang kedaulatan pangan, kemaritiman, dan kesehatan, serta bencana alam.

“Sebagai bangsa yang besar, kita harus percaya diri, harus optimis, bahwa kita dapat mengatasi segala persoalan yang menghadang di hadapan kita,” demikian Jokowi. Mengapa ia begitu optimis dan percaya diri bahwa segala persoalan akan dapat diatasi?

Meminjam istilah Pak Yohanes Surya, jawabannya adalah mestakung (semesta mendukung). Jokowi yakin bahwa jika sistem yang baik bisa dijalankan maka seluruh elemen bangsa akan bekerja dengan baik sesuai dengan fungsi masing-masing. Asalkan semua bekerja dengan disiplin dan teratur, fokus pada tanggung jawabnya, dan taat pada instruksi sang komandan. Dalam hal ini, peran Jokowi seperti seorang pilot pesawat terbang sangat vital. Seperti halnya juga peran nahkoda dalam mengarahkan kapal yang sedang berlayar sangat krusial. Dia harus tahu ke mana arah dan tujuan yang mesti dicapai.

Beberapa contoh kebijakan yang telah dilakukan Jokowi: (1) Mengurangi subsidi BBM dan mengalihkannya ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial adalah langkah awal yang ditempuh untuk meninggalkan perilaku konsumtif ke produktif. (2) Membangun tol laut yang menghubungkan pulau-pulau besar dan kecil, memperhatikan nasib para pelayan, dan mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim dunia, adalah cita-cita untuk mewujudkan kedaulatan di bidang maritim yang selayaknya didukung oleh semua pihak terkait. (3) Melakukan tindakan tegas jika kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diganggu atau diancam oleh bangsa-bangsa lain sehingga tidak terjadi lagi kasus seperti Sipadan-Ligitan.

Bagi Jokowi, mempertahankan kedaulatan teritorial (batas-batas negara) merupakan harga mati. Jika warga masyarakat di daerah-daerah perbatasan aman dan sejahtera, maka nasionalisme dan kedaulatan bangsa akan bisa terjaga dengan kuat.

Poin ketiga muncul di bagian keempat paragraf pertama. Kembali Jokowi menegaskan bahwa “Sejarah telah mengajarkan kepada kita, kunci untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut adalah persatuan. Persatuan!” Ia mengingatkan seluruh elemen bangsa: “Oleh sebab itu, untuk mengatasi seluruh persoalan bangsa dewasa ini, kita harus tetap utuh, bekerja bahu membahu, tidak boleh  terpecah belah oleh pertentangan politik dan kepentingan jangka pendek.

Sehingga kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dapat terwujud.” Persatuan adalah kunci mengatasi persoalan. Ibarat lidi, jika hanya sendiri kurang berguna dan mudah dipatahkan, tetapi jika berkumpul menjadi sebuah sapu lidi akan menjadi bermanfaat dan (sulit) tidak bisa dihancurkan.

Semboyan “bersatu kita teguh bercerai kita runtuh” menjadi penting untuk dipegang teguh dan dihidupi oleh setiap elemen bangsa. Etos kerja yang baik, semangat gotong royong, dan karakter bangsa yang kuat akan tumbuh dan berkembang jika kita tidak terjebak pada lingkaran ego masing-masing. 

Untuk memperjuangkan persatuan bangsa seperti yang telah dipaparkan, sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang berani, visioner, skillful, dan berintegritas, serta tahu jelas ke mana arah yang dituju.

Pemimpin yang menyadari bahwa dirinya bukanlah Superman yang berjuang sendirian dalam membasmi kejahatan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Melainkan, pemimpin yang berusaha melibatkan sebanyak mungkin orang dalam membangun sebuah ‘orkestra yang berfungsi dan bekerja dengan baik sehingga dapat menghasilkan sebuah simfoni yang sempurna’ dengan cara menempatkan anggota/pengikutnya sesuai dengan passion masing-masing (the right man on the right place).

Pemimpin yang secara sukarela mau berkurban demi kepentingan orang banyak, sebagaimana Idul Adha mengingatkan kita betapa pentingnya kerelaan berkurban meski nyawa sebagai taruhannya.

 

JONI WELMAN SIMATUPANG

Staf Pengajar di Program Studi Teknik Elektro

Direktur Lembaga Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (LRPM)

President University, Cikarang-Jawa Barat

 

 

         

         

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

Minggu, 16 Juni 2019 - 10:00 WIB

Menperin: Perang Dagang Untungkan Indonesia

Indonesia dinilai memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Sebab, Indonesia masih memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi…

Pembangunan drainase jalan nasional

Minggu, 16 Juni 2019 - 07:50 WIB

Kementerian PUPR Siapkan Program Pembangunan Drainase Jalan Secara Nasional

Keberadaan drainase jalan yang terhubung dengan sistem drainase kawasan atau lingkungan sangat penting untuk menghindari terjadinya genangan dan memperpanjang usia layanan jalan.

Bank Mandiri Syariah (Foto Ist)

Minggu, 16 Juni 2019 - 06:36 WIB

Libur Lebaran 2019 Transaksi Electronic Channel Mandiri Syariah Naik 60%

Jakarta -- Selama libur lebaran Mei 2019 transaksi electronic channel PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) naik 60% (year on year) dari Mei 2018.

Kunjungan Wisman ke Bali (Foto ist)

Sabtu, 15 Juni 2019 - 18:00 WIB

Kunjungan Wisman ke Bali Turun 7,83 Persen

BPS Provinsi Bali mencatat jumlah kunjungan wisatawan asing ke beberapa destinasi pariwisata di Bali mengalami penurunan hingga 7,83 persen untuk bulan April 2019 jika dibandingkan dengan bulan…

BAZNAS Buka Dapur Umum di Daerah Terisolir Banjir Konawe

Sabtu, 15 Juni 2019 - 17:04 WIB

BAZNAS Buka Dapur Umum di Daerah Terisolir Banjir Konawe

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendirikan layanan Dapur Umum untuk melayani pengungsi banjir bandang di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Dapur umum…