Tumpang Tindih Pengelolaan Hutan Jadi Pemicu Bencana Jangka Panjang

Oleh : Krishna Anindyo | Senin, 10 Agustus 2020 - 15:30 WIB

Ilustrasi Pengelolaan Hutan (Photo by Republika)
Ilustrasi Pengelolaan Hutan (Photo by Republika)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengingatkan kepada pemerintah akan pentingnya pengelolaan perhutanan sosial yang memiliki kekuatan strategis mulai dari sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hingga keamanan.

Saat ini menurut Akmal, pengelolaan perhutanan sosial masih mengalami tumpang tindih di beberapa wilayah. Ada yang sudah bagus pengelolaannya, tapi sebagian besar masih perlu perbaikan untuk menemukan harmonisasi masyarakat yang hidup sekitar hutan dan kepentingan negara.

"Ada perubahan yang relatif signifikan pada ekosistem kawasan hutan kita. Ini dampaknya selain mengubah lingkungan dalam hutan, juga mengubah lingkungan kawasan sekitar hutan. Kawasan hutan dibabat orang-orang tak bertanggung jawab.  Hutan disulap jadi perkebunan. Tak ada lagi tanaman yang menyerap air. Ini terjadi sudah belasan tahun sejak tahun 1998 hingga sekarang," tegas Akmal dalam siaran persnya Senin (10/8/2020).

Akmal menjelaskan, di berbagai wilayah seperti di Kabupaten Wajo yang telah terjadi banjir merupakan akibat perubahan lingkungan hutan yang biasanya mampu menahan dan menyerap air dalam jumlah besar, kini tak mampu lagi.

Di musim Kemarau, rakyat kekurangan air. Bencana lain yang rutin muncul selain banjir adalah juga disertai longsor saat musim penghujan.

Politisi PKS ini mengatakan, negara memiliki kewenangan sangat besar pada mengatur pengelolaan hutan yang terimplementasi pada pelaksana tugasnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga BUMN.

Dengan besarnya kewenangan ini, pemerintah mesti berlaku sebijak-bijaknya sesuai aturan yang ada. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan seluruh kawasan hutan dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam mengelola hutan, lanjutnya, Perum Perhutani memiliki kewenangan penataan dan perencanaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan, pemanfaatan terkait rehabilitasi dan reklamasi, dan perlindungan kawasan hutan. Sedangkan menunjuk dan menetapkan kawasan hutan menjadi kewenangan KLHK.

"Mesti diperhatikan dengan seksama, bahwa seluruh aktivitas kenegaraan termasuk pengelolaannya ini untuk kemakmuran rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan undang-undang. Jangan sampai ada penyelewengan apalagi hingga menimbulkan kerusakan  jangka panjang," kritik Akmal.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menurut Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif

Rabu, 23 September 2020 - 11:32 WIB

Menteri ESDM Paparkan Langkah Strategis Pemanfaatan Energi Bersih Indonesia pada Pertemuan CEM 11

Menurut Arifin, Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang sangat besar. Dengan potensi energi terbarukan yang mencapai 400 Giga Watt (GW), pengaturan suplai dan penggunaan energi menjadi…

Pelayanan Outreach KJRI Los Angeles (Photo by Kemlu)

Rabu, 23 September 2020 - 11:15 WIB

Bantu WNI di Colorado, KJRI Los Angeles Berikan Pelayanan Outreach

Program outreach ke masyarakat Indonesia dilaksanakan setelah otoritas di Denver memperlonggar protokol selama pandemik COVID-19.

H. Firli Bahuri: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Rabu, 23 September 2020 - 11:00 WIB

Dirgahayu Polantas Ke-65

Polri sebagai induk dan penganyom Korps Lalu Lintas, cepat melakukan beberapa perbaikan internal jajarannya dengan menggandeng KPK.

Presiden Joko Widodo

Rabu, 23 September 2020 - 10:37 WIB

Ini Tiga Pemikiran Presiden Jokowi yang Disampaikan Dalam Pidato Sidang Majelis Umum ke-75 PBB

Presiden Joko Widodo menyerukan tiga pemikiran dalam pidatonya pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disampaikan secara virtual Rabu, (23/9/2020).

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Rabu, 23 September 2020 - 10:33 WIB

Cegah Kluster Perkantoran, Perusahaan Diminta Terapkan Protokol Kesehatan Dengan Ketat

Satgas Penanganan COVID-19 meminta perusahaan-perusahaan swasta melindungi karyawannya agar tidak terpapar COVID-19 dan melahirkan kluster-kluser baru. Perkantoran termasuk pabrik-pabrik juga…