Memastikan Rantai Nilai Argoforesty Bebas Asap

INDUSTRY co.id, Jakarta - Satu pertanyaan terlontar dari salah seorang staf bank di Singapura di tengah perbincangan hangat beberapa warga negara berbeda di satu meja bundar dalam Singapura Dialog untuk Sumber Daya Dunia Berkelanjutan ke-4 yang digelar Singapore Institute of International Affairs (SIIA) di Singapura, Kamis ((6/4),"Siapa sebenarnya yang membakar?" Jika ingin menduga-duga tentu dengan mudah pertanyaan itu bisa dijawab. Namun jika ingin mendapat jawaban sebenarnya tentu perlu menunggu proses hukum dari setiap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selesai dilaksanakan berdasarkan hukum di Indonesia.

Aparat penegak hukum dari Kepolisan hingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), termasuk hakim di pengadilan Indonesia sudah banyak menangkap, menyidik, mengadili, menjatuhkan vonis pada pelaku-pelaku karhutla. Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, tindak tegas para pelaku kejahatan yang menimbulkan bencana asap yang menelan korban jiwa tersebut.

Bukan hanya menyeret pelaku ke penjara, baru-baru ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan sanksi kepada tiga perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang menjadi anak usaha dua raksasa bubur kertas dan kertas yakni Asia Pulp and Paper (APP) dan Asia Pasific Resources International (APRIL).

Menteri LHK memberikan sanksi administatif paksaan pemerintah lantaran mereka melakukan penyiapan dan penanaman di area bekas terbakar yang berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup tidak boleh lagi ditanami. Sanksi juga diberikan lantaran ternyata mereka belum memiliki sarana dan prasarana optimal untuk penanggulangan karhutla, melakukan pembukaan dan pembuatan kanal baru.

Perusahaan-perusahan itu antara lain PT Bumi Andalas Permai (BAP) di Sumatera Selatan, PT Sekato Pratama Makmur (SPM) di Riau yang keduanya menjadi pemasok kayu untuk PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. di bawah APP. Serta PT RAPP Estate Pelalawan yang beroperasi di Riau yang menjadi pemasok kayu RAPP di bawah APRIL.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan ketiga perusahaan tersebut harus menghentikan semua kegiatan di lokasi bekas terbakar dan mencabut semua pohon akasia yang terlanjut tertanam, menghentikan pembuatan kanal dan harus menimbunnya kembali. Jika semua itu tidak dijalankan maka sanksi lebih berat akan diberikan.

Masih dalam kaitan dengan upaya mencegah munculnya kembali karhutla, KLHK juga baru-baru ini juga menginstruksikan semua pembangunan kanal oleh PT Mohairson Pawan Khatulistiwa di daerah gambut Sungai Putri, Kalimantan Barat, untuk dihentikan karena ternyata masuk dalam Peta Indikatif Restorasi Gambut. Perusahaan yang mengantongi Ijin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) ini ternyata bekerja di kawasan gambut dalam dan menjadi habitat dari orangutan.

Kolaborasi holistik Bukan perkara mudah memastikan tidak akan ada lagi asap di masa depan, meski negara-negara anggota ASEAN telah menetapkan target bebas asap di 2020. Bagaimanapun banyak aktor yang ada di kawasan Asia Tenggara harus berperan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam upaya menghentikan bencana asap yang berdampak pada kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat.

Komitmen dari para aktor nonpemerintah, mulai dari pengusaha di sektor wanatani atau "agroforestry" dari hulu hingga hilir, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga penelitian, akademisi hingga masyarakat harus ada. Mereka bersama-sama harus mampu memastikan rantai nilai produksi wanatani di kawasan regional Asia Tenggara bebas dari asap.

Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Air Singapura Masagos Zulkifli mengaku senang dengan progres yang telah dicapai oleh berbagai pemangku kepentingan dalam satu tahun terakhir dalam upaya mendorong pembangunan berkelanjutan di sektor wanatani ini berjalan.

Bagaimana pun banyak perusahaan dan lembaga keuangan besar dari Singapura yang beroperasi dan mendanai usaha wanatani di Indonesia, salah satunya Cargill dan Temasek.

Tidak cukup hanya dengan menyatakan komitmen keberlanjutan saja, ia mendesak aksi nyata dari perusahaan dan lembaga keuangan Singapura ini mengamankan pasok rantai produksi hulu mereka mengingat sulit dipahaminya keterlacakan komoditas wanatani.

Laporan dari the Rainforest Action Network (RAN) baru-baru ini tentang aktivitas ilegal di situs warisan dunia hutan hujan UNESCO di Sumatera, memunculkan kekhawatiran Nestle akan produk hulu minyak sawit sehingga menahan pembelian hasil produksi pemasok yang diduga tidak menjalankan praktik berkelanjutan.

Hanya dengan tetap waspada seperti itu, menurut dia, akan terus bisa membuat pemasok menjadi akuntabel, menyortir pemain yang buruk dan sebagainya, sehingga semua dapat bergerak ke arah sektor wanatani yang berkelanjutan dan bereputasi.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang juga hadir dalam Singapura Dialog ke-4 mengatakan pemerintahannya sangat membuka diri untuk berbagai kerja sama dengan para mitra demi mencegah karhutla terjadi lagi di wilayahnya.

Sekitar 162 desa, menurut dia, telah dilatih dan dilengkapi peralatan untuk antisipasi karhutla di tahap awal. Tidak langsung puas dengan keberhasilan mengurangi jumlah titik panas di 2016, maka kordinasi semua sektor, komitmen dan kepemimpinan kuat untuk memastikan api tidak muncul kembali harus tetap ada di 2017.

Alex mengatakan the 1st Asia Bonn Challenge High Level Roundtable Meeting yang akan digelar di Sumatera Selatan pada 9 hingga 10 Mei 2017 memperlihatkan pemerintahannya membuka diri untuk melakukan restorasi hutan dan gambut yang rusak terbakar di 2015, sekaligus mencegah kembali terjadinya karhutla yang mengakibatkan kabut asap.

Direktur World Resources Institute (WRI) Indonesia Nirarta Samadhi mengatakan karhutla terjadi erat kaitannya dengan lemahnya tata kelola lahan yang antara lain diakibatkan oleh informasi data yang tidak akurat, dalam hal ini adalah peta. Tujuan adanya peta memang salah satunya untuk memperbaiki kualitas informasi tadi.

Jika kualitas informasi baik maka banyak hal yang, termasuk tata kelola lahan, menurut dia, bisa diperbaiki. "Jika sudah diketahui titik satu milik siapa dan titik lain punya siapa dan siapa yang bertanggung jawab tentu akan mudah dan cepat mengatasi karhutla".

Dan jika dikaitkan dengan peta konsesi, ia mengatakan KLHK memiliki hak untuk meminta peta konsesi skala 1:50.000 dari perusahaan karena menjadi salah satu persyaratan dalam perijinan. Penetapan tata batas juga perlu ditagih ke perusahaan sehingga persoalan tumpang tindih lahan dapat selesai.

Jika itu semua jelas maka,menurut Nirartha, kontrol akan terjadinya karhutla terutama di kawasan konsesi akan dapat ditekan.