Batasan Produksi Rokok Mesin Digabung, Tekanan SKT Akan Turun

Oleh : Kormen Barus | Selasa, 24 September 2019 - 12:44 WIB

Ilustrasi Pabrik Rokok
Ilustrasi Pabrik Rokok

INDUSTRY.co.id, Jakarta– Kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23 persen, dan harga jual eceran 35 persen pada 2020 mengejutkan para pelaku industri hasil tembakau (IHT), termasuk PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP). Meskipun kebijakan yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut akan memberatkan, perusahaan rokok terbesar di Indonesia itu mengatakan menghormati keputusan pemerintah.

Sebagai perusahaan yang sudah beroperasi lebih dari 106 tahun di Indonesia, HMSP memastikan akan menerima keputusan tersebut. 

"Kami akan menjalankan keputusan itu,"kata Direktur Corporate Affairs Sampoerna, Troy Modlin, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Namun demikian, lanjut dia, HMSP memberikan dua rekomendasi kepada pemerintah. Dua rekomendasi ini dinilai  akan mengurangi tekanan kepada IHT, khususnya segmen sigaret kretek tangan (SKT), yang menyerap ratusan ribu pelinting di seluruh Indonesia. 

Pertama, Troy menyarankan dijalankannya penggabungan batasan produksi  Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan Sigaret Kretek Mesin (SKM) menjadi tiga miliar batang per tahun. 

"Penggabungan ini  akan memberikan ruang yang lebih luas bagi segmen SKT untuk dapat bertahan. Karena dengan di gabung   akan menjauhkan tarif cukai SKT dengan rokok mesin,"tegasnya.

Saat ini, masih ada tarif cukai SKT yang dekat dengan tarif cukai SKM dan SPM golongan 2. Tarif cukai rokok buatan mesin tersebut bahkan dinikmati oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang beromset triliunan.

Akibatnya, banyak rokok mesin yang harganya nyaris sama dengan rokok SKT sehingga membuat segmen ini semakin terpuruk. Selama beberapa tahun belakangan, banyak pelinting yang terpaksa kehilangan pekerjaannya lantaran produk SKT kalah bersaing dengan rokok mesin.

"Penggabungan batasan rokok mesin menjadi tiga miliar batang per tahun juga akan menciptakan persaingan yang adil. Selama ini kami harus bersaing dengan perusahaan multinasional yang membayar cukai yang jauh lebih rendah, meski produk yang ditawarkan memiliki karakteristik yang sama," katanya.

Rekomendasi kedua, kata dia,   mempertahankan tarif cukai dan batasan produksi SKT. Pasalnya, SKT memiliki karakteristik padat karya dan rentan terhadap perubahan harga.

Sebab, 75% pekerja di kategori SKT berasal dari pabrikan pembayar cukai golongan 1. "Jika ada perubahan dalam struktur cukai SKT, sudah pasti akan memengaruhi volume produksi dan jumlah pekerja di dalamnya,” ujarnya.

SKT, lanjut Troy, mengalami penurunan yang terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu membuat Sampoerna harus terus mengatur strategi dengan jeli, agar dapat mempertahankan segmen SKT-nya. 

"Saat ini, kami mempekerjakan 67.000 orang secara langsung dan tak langsung, di mana sebagian besarnya adalah pelinting SKT,"ungkap Troy

Sampoerna, misalnya, melakukan subsidi dari profit yang didapat dari produk SPM untuk diberikan kepada SKT. Dengan cara itu, produsen SKT terbesar di Indonesia tersebut dapat menjaga keberlanjutan industri yang memproduksi Dji Sam Soe, dan Sampoerna Hijau.

Troy juga mengatakan, jika pemerintah benar-benar memperhatikan serapan tenaga kerja di SKT, maka volume produksi SKT golongan 2 sebaiknya diturunkan dari 2 miliar batang per tahun menjadi 1 miliar batang per tahun. Dengan demikian, para produsen SKT golongan 1 dapat mempertahankan serapan tenaga kerjanya. Langkah ini juga dapat menciptakan persaingan yang adil bagi pabrikan SKT golongan 2 dan 3, serta meningkatkan penerimaan negara.

Sebelumnya, Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) , juga meminta pemerintah mempercepat penggabungan batasan produksi SKM dan SPM. Ketua Harian Formasi Heri Susanto mengatakan, struktur tarif cukai hasil tembakau, khususnya untuk SKM dan SPM, masih memiliki celah yang dimanfaatkan beberapa pabrikan besar asing untuk melakukan penghindaran pajak.

Siasat yang digunakan adalah membatasi volume produksi mereka agar tetap di bawah golongan 1, yakni tiga miliar batang, sehingga terhindar dari kewajiban membayar tarif cukai tertinggi. Padahal tarif cukai golongan 2 SPM dan SKM lebih murah sekitar 50-60% dibandingkan golongan 1. 

Dia mengatakan, penggabungan batasan produksi rokok mesin ini akan mendorong penerimaan negara yang lebih besar. 

“Harapan kami, ekonomi terus tumbuh, khususnya penerimaan negara di bidang industri hasil tembakau meningkat, tanpa mengorbankan pabrikan kecil dan penyerapan tenaga kerja tetap berlangsung,” ujarnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Senin, 24 Februari 2020 - 06:00 WIB

Wapres Ma'ruf Amin dan Ketua MPR RI Hadiri Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan begitu banyak filosofi bikers yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Seorang biker harus menjaga keseimbangan agar dapat melaju…

PT Telkom Indonesia. (Foto: IST)

Senin, 24 Februari 2020 - 05:37 WIB

Mengupas Saham Pilihan Awal Pekan

IHSG masih terlihat berusaha untuk keluar dari fase konsolidasi wajarnya, memanfaatkan momentum koreksi wajar masih bisa dijadikan peluang oleh investor. IHSG akan berada di level 5821 - 6024.

Ilustrasi ATM BCA (Foto Ist)

Senin, 24 Februari 2020 - 05:28 WIB

IHSG Konsolidasi, Enam Saham Jadi Perhatian

Secara teknikal seakan pulled back Moving Average 20 hari dan upper bollinger bands dengan konfirmasi break out support Moving Average 5 hari dilevel 5900. indikator Stochastic terkonsolidasi…

Fintech payment aplikasi Cashbac

Senin, 24 Februari 2020 - 05:05 WIB

Berburu Cashbac Reward 4 Kali Lipat

Tahun Kabisat (leap year) adalah tahun spesial, karena tahun ini tidak terdiri dari 365 hari akan tetapi 366 hari. Inilah keunikan lain dari bulan Februari yang membuatnya kian spesial. Tahun…

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M.

Senin, 24 Februari 2020 - 04:00 WIB

Bakamla RI Tindak Lanjuti Arahan Presiden Dalam Penguatan Indonesian Coast Guard

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., langsung menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo tentang Penguatan Bakamla RI menjadi Indonesian Coast Guard dengan melaksanakan…