Konsumsi Obat dan Makanan dengan Benar, Tak Ada Barang Ilegal yang Beredar

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Jika masyarakat mengkonsumsi obat dan makanan dengan benar, maka tak ada obat dan makanan yang beredar," kata Ketua Umum GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Seluruh Indonesia) Adhi S Lukman dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 menggelar diskusi media dengan mengusung tema “Peningkatan Perlindungan Masyarakat serta Daya Saing Obat dan Makanan” di Ruang Serba Guna Gedung Kemenkominfo, Jakarta, pada Senin (16/9/2019), pukul 13.00 WIB hingga selesai.

Adhi S. Lukman berusahan menanggapi lahirnya RUU Waspom (Pengawasan Obat dan Makanan) yang jadi topik diskusi FMB 9. Juga menanggapi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang dilkukan badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan).

Ia menambahkan visi kedua dari Presiden Jokowi adalah pembangunan SDM (Sumberdaya Manusia). Pembangunan SDM berhubungan dengan penanganan kesehatan, dan tak lepas dari makanan dan minuman.

"Pada akhirnya penyakit-penyakit yang timbul di masyarakat menguras anggaran BPJS akibat konsumsi obat dan makanan yang tidak benar.  Namun jika kita semua bersama-sama menyiapkan ini dengan baik atau aman, maka barang ilegal berupa obat dan makanan ilegal akan sulit beredar di negara ini. Ini menjadi perhatian bersama upaya kolaborasi pemerintah, akamedisi, dan juga masyarakat karena masalahnya sangat penting sekali. Sekarang ini masih banyak produk yang iegal. Untuk itu kita harus membangkitkan kesadaran kepada masyarakat untuk sadar sendiri tentang masalah ini," tambahnya.

Adhi S. Lukman juga bilang bahwa ia selalu mendorong anggota GAPMMI untuk patuh dengan regulasi, ini merupakan salah satu peranan untuk mengurangi beredarnya produk ilegal tersebut. "Harus ada kolaborasi. Ada gerakan bersama semua pemangku kepentingan untuk mengawasi konsumsi obat dan makanan secara benar. Kami berharap pengawasan ini periu diperkuat karena peranan pengawasan ini sangat penting sekali untuk produk yang baik, aman dan berkualitas," tegasnya.

Selanjutnya, ia percaya dengan Badan POM sebagai lembaga yang berwenang mengawsi obat dan makanan ingin berbuat banyak."Sayangnya Badan POM tak memiliki kekuatan untuk penindakan. Juga perlu memiliki infrastruktur, anggaran, dan SDM yang memadai. Sehingga Badan POM ini mampu menjangkau kewenagannya hingga ke pulau-pulau terpencil. Badan POM perlu diperkuat. Meski Badan POM telah membuka cabangnya di daerah-daerah, tapi kecepatan industri obat dan makanan tumbuh belum diimbangi dengan kecepatan berkembangnya Badan POM," paparnya lagi.

Ia juga menyoroti masalah sistemnya, Badan POM memang selalu ingin memperbaiki sistemnya. Tapi upaya pengawasannya harus selalu ditingkatkan. Badan POM tugasnya berat tapi tidak memiliki kekuatan yang seimbang. Ini masalah besar yang harus kolaborasi bersama sebagai solusinya. Sedangkan dari industri makanan harus ada kebijakan satu pintu. Karena fungsi pengawasan makanan juga ada di Badan POM yang hanya menyangkut industri besar. Sedangkan industri pangan yang kecil (UKM) ada di Dinas Kesehatan daerah. Hal ini harus dibenahi lagi," tukas Ketua GAPMMI.

"Kita perlu gerakan untuk kesadaran bersama untuk mengkonsumsi obat dan makanan secara benar, termasuk turut mengawasinya. Gerakan ini yang harus kita bangun bersama, menjadi gerakan bersama. Lalu mempromosikannya kepada masyarakat agar turut melaksanakannya." pungkasnya.

Hadir pula sebagai narasumber dalam diskusi tersebut, Kepala Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) Penny K Lukito, Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes Kuwat Sri Hudoyo, dan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf.