Tiga Pakar Hukum Ini Kompak Sebut Tidak Ada Unsur Pidana dalam Kasus Jaksa Chuck

Oleh : Hariyanto | Sabtu, 14 September 2019 - 11:09 WIB

Chuck Suryosumpeno
Chuck Suryosumpeno

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kasus kriminalisasi jaksa Chuck Suryosumpeno dinilai sejumlah pakar hukum ada kesalahan korelasi antara perkara pidana dan Tata Usaha Negara. Hal tersebut diamini Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Prof Marcus Priyo Gunarto.

Marcus mengatakan, jika berbicara sistem peradilan pada umumnya, hukum adalah satu kesatuan sistem. Baik itu hukum Tata Usaha Negara (TUN) maupun hukum pidana meski ada perbedaan dan persamaan dalam implementasinya.

Termasuk kasus yang dialami Chuck. Jika dilihat dari perspektif hukum tata negara, Marcus berpendapat bahwa yang diperbuat oleh pencatat administrasi dalam kasus yang ditudingkan terhadap mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku tersebut keliru, sehingga perbuatan Chuck bisa dibenarkan.

"Artinya perbuatan yang dilakukan oleh Chuck yang kemudian menimbulkan keputusan administrasi. Seperti pemindahan tugas Chuck itu oleh pengadilan dianggap salah dan Chuck yang benar. Kalau dilihat dari sisi kesalahannya" ujar Marcus dalam kegiatan eksaminasi akademik kasus Chuck Suryosumpeno beberapa waktu lalu di Jakarta.

Ketika kasus TUN Chuck kemudian jika ditarik ke dalam perkara pidana, Marcus pun ikut mengkritisi tindakan penyidik Jampidsus Kejagung. Menurut dia, yang jadi persoalan pokok adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.

Setidaknya ada tiga faktor terkait hal tersebut, yakni pertama perbuatan itu bisa aktif dan bisa pasif, faktor kedua yakni soal kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. 

"Ketiga adalah soal pidana. Lalu titik sambungnya di mana? Titik sambungnya pada aspek kesalahan. Kaitannya pada unsur melawan hukum. Bagaimana hubungan dengan kasus Chuck, apakah alasan-alasan yang dipakai pengadilan didasarkan pada perbuatan menurut hukum atau melawan hukum?," ujarnya.

Apabila alasan yang dipakai untuk membebaskan Chuck di dalam perkara TUN sebagai bentuk perbuatan yang sesuai ketentuan hukum, maka tentunya di dalam hukum pidana seharusnya juga tak ditemukan hukum pidana yang melawan hukum. 

“Karena perbuatan yang dilakukan sudah menurut hukum, sesuai putusan Mahkamah Agung. Dan jika tak ditemukan unsur yang melawan hukum maka itu tak bisa dipidana,” ungkapnya.

"Jadi saya melihat antara peradilan pidana dan peradilan tata usaha negara tak boleh saling bertentangan dalam melihat unsur kesalahan. Kalau bertentangan maka dengan sendirinya melanggar kepastian hukum," ujarnya lagi.

Sementara pakar Hukum Universitas Al Azhar Suparji Ahmad ikut mengatakan bahwa penetapan Chuck sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana korupsi sebetulnya tak jelas dan tidak terang sebabnya.

Ia juga mengharapkan agar kasus Chuck segera mendapatkan titik terang. "Kita doakan semoga beliau diberi ketabahan dan kekuatan agar segera terbebas dari hukuman ini. Semoga ada perbaikan soal putusan dari kasus ini dan juga perbaikan bagi proses hukum di Indonesia," kata dia.

Senada, Pakar Hukum dari Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting berpendapat, bahwa kasus Chuck sebenarnya sudah clear setelah putusan Peninjauan Kembali TUN yang telah diputus oleh MA. Sebab putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap alias incracht ge wisjde.

"Jadi jika dakwaan atau materi pidana berkaca pada keputusan Jaksa Agung terkait pemberhentian Chuck, dan ada kaitannya dengan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka akan mudah sekali mematahkan kasusnya dari sisi pidana," ujar dia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Topping Off Tower B Apartemen Emerald Bintaro

Kamis, 17 Oktober 2019 - 16:30 WIB

Resmi Gelar Topping Off Tower B, Apartemen Emerald Bintaro Yakinkan Millenials Pasti Bisa Beli Hunia Ideal

Perkembangan zaman, teknologi, dan gaya hidup ternyata mempengaruhi kemampuan generasi millennials untuk memiliki hunian. Banyak pakar memperkirakan bahwa millennials akan mengalami kesulitan…

BNI Syariah. (Foto: IST)

Kamis, 17 Oktober 2019 - 15:36 WIB

BNI Syariah Gandeng Setneg dan Barokah Syariah Properti terkait Pembiayaan Perumahan

Jakarta - BNI Syariah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg) dan PT Barokah Syariah Properti terkait pembiayaan pemilikan rumah…

Lukisan Liu Hsin Ying Taiwan

Kamis, 17 Oktober 2019 - 15:00 WIB

Empat Pelukis Wanita Taiwan Pamerkan Lukisan di WTC 2 Jakarta

Ethereal Minds memberi penghormatan pada karya-karya 4 (empat) seniman kontemporer Taiwan; Yang Yi Shiang, Liu Hsin Ying, Huang Chia Ning dan Wang Liang Yin. Istilah kecantikan Ethereal secara…

United Tractors

Kamis, 17 Oktober 2019 - 14:26 WIB

United Tractors Gelar Kompetisi SOBAT

PT United Tractors Tbk (UT) menciptakan generasi muda yang siap bekerja, mandiri dan berkarakter melalui program Sekolah Binaan United Tractors (SOBAT). SOBAT merupakan program yang dilakukan…

ManageEngine

Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:37 WIB

ManageEngine Ambil Pendekatan Holistik Keamanan Akses Istimewa untuk TI Enterprise

PAM360 Menyediakan Pengelolaan Akan Hak Akses Istimewa, Korelasi Data Akses Istimewa dengan Platform-platform Pengelolaan TI Lainnya