Kementan Minta Kepala Daerah Alokasikan APBD Untuk Cadangan Pangan

Oleh : Wiyanto | Senin, 19 Agustus 2019 - 15:38 WIB

Ilustrasi Sawah (Dok. Kementan)
Ilustrasi Sawah (Dok. Kementan)

INDUSTRY.co.id - Bali - Beberapa wilayah di Indonesia rentan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir dan tsunami. Musim hujan atau kemarau ekstrim (fenomena El Nino dan La Nina) juga berpotensi menyebabkan gagal panen, yang dapat mempengaruhi gejolak harga dan memicu inflasi.

"Kondisi ini berpotensi menghambat akses pangan masyarakat yang dapat menyebabkan kondisi rentan rawan pangan," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi, dalam pertemuan koordinasi Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) Wilayah Timur di Bali, Senin (19/8/2019).

Untuk itu, lanjut Agung, pemerintah wajib hadir mengantisipasi, yaitu melalui CBPD sebagai Instrumen strategis menjaga stabilisasi harga pangan dan memenuhi stok pangan untuk menjamin akses pangan masyarakat pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi darurat lainnya.

Dengan adanya CBPD, jika terjadi bencana, pemerintah daerah dapat langsung menyalurkan bantuan kepada korban, tanpa prosedur berkepanjangan seperti adanya penetapan status tanggap darurat terlebih dahulu dan lainnya.

"Karena itu, pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota harus mengalokasikan APBD (Red-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk pengelolaan CBPD," tegas Agung dihadapan beberapa Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dari 14 Provinsi dan Divre Bulog.

"CBPD ditetapkan secara berkala oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan setempat," tambah Agung.

Regulasi tentang CPPD, antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai CPP Provinsi oleh Gubernur dan CPP Kabupaten/kota oleh Bupati melalui Peraturan Daerah.

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Risfaheri, mengharapkan semua daerah memiliki CBPD.

"Melalui pertemuan ini, kami mengharapkan para pimpinan daerah segera membentuk dan mengelola cadangan berasnya, karena ini sangat penting untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi terbatasnya akses pangan, terutama saat terjadi bencana alam," tegas Risfaheri.

Dalam acara ini diceritakan pengalaman Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah membantu korban bencana alam melalui CBPD.

Hingga kini baru 26 provinsi dan 208 kabupaten/kota yang mengalokasikan CBPD. Untuk itu Risfaheri meminta, daerah yang belum memiliki CBPD segera mengadakannya, dan yang jumlahnya kurang. untuk ditambah.

"Dengan demikian, nantinya seluruh daerah memiliki CBPD yang cukup," pungkas Risfaheri.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Jaringan ATM BRI (Foto st)

Kamis, 23 Januari 2020 - 18:05 WIB

Fee Based Income BRI Tercatat Rp14,29 Triliun

Perseroan juga berhasil mengakselerasi Fee Based Income. Hingga akhir Desember 2019, perolehan FBI BRI tercatat Rp 14,29 Triliun atau tumbuh 20,1% yoy.

Bank Indonesia Nobatkan BRI Sebagai Bank Pendukung UMKM Terbaik

Kamis, 23 Januari 2020 - 17:56 WIB

Dana Murah BRI Capai 57,71 Persen

Direktur Utama Bank BRI Sunarso menyatakan, pada sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), hingga akhir tahun 2019, DPK BRI berhasil menembus angka di atas Rp 1.000 triliun yakni mencapai Rp 1.021,39 triliun…

S.D. Darmono (dok Jababeka)

Kamis, 23 Januari 2020 - 17:48 WIB

Kawasan Industri dan Pertumbuhan 7 Persen

Dengan pasar yang besar, Indonesia masih akan menjadi daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi. Capaian 6-7 persen sebenarnya masih sangat mungkin. Hanya saja perlu adanya gebrakan.…

Penandatanganan perjanjian kerjasama teknologi digitalisasi bisnis pengendalian hama antara ASPPHAMI dan DATUM

Kamis, 23 Januari 2020 - 17:40 WIB

ASPPHAMI - DATUM Teken Kerjasama Tingkatkan Teknologi Digitalisasi Bisnis Pengendalian Hama

Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI) bersama perusahaan teknologi informasi dan komunikasi asal Malaysia, DATUM menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk meningkatkan…

Jaringan ATM BRI (Foto st)

Kamis, 23 Januari 2020 - 17:22 WIB

2019, BRI Bukukan Laba Rp 34,41 Triliun

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menorehkan kinerja positif dan diatas rata-rata industri perbankan nasional. Tercatat, di sepanjang tahun 2019 perseroan mencetak laba sebesar…