IPW Desak Polri Tuntaskan Kasus Bupati Boyolali

INDUSTRY.co.id - Jakata- Setelah menciduk sejumlah pendukung Capres 02 yang diduga terlibat penyebaran kebencian dan hoax lewat media sosial, Polri perlu juga menjelaskan nasib kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Bupati Boyolali Seno Samudro terhadap Capres 02.

“Ind Police Watch (IPW) berharap, dalam melakukan penegakan hukum Polri bisa bersikap adil, tidak memihak dan tidak tebang pilih. Bupati Boyolali sudah dua kali dilaporkan telah melakukan ujaran kebencian terhadap Capres 02, di Polda Jateng dan di Mabes Polri pada 5 November 2018. Tapi hingga kini tidak ada penjelasan dari Polri tentang nasib kasus Bupati Boyolali itu. Sementara dalam kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Mustofa Nahra, Polri bekerja cepat menangkap tim IT capres 02 tersebut, “ujar Neta S PaneKetua Presidium Ind Police, dalam siaran persnya, Selasa (28/5/2019)

Memang, Polri punya pertimbangan sendiri dlm menangani sebuah kasus. Belakangan ini memang cukup banyak pendukung Capres 02 yg dilaporkan ke polisi ketimbang pendukung Capres 01. Sebagian besar yang dilaporkan menyangkut hoax yang bisa mengganggu keamanan masyarakat.

Misalnya dalam kasus Mustofa Nahra, twitannya bisa membuat kemarahan publik terhadap polisi, padahal apa yg ditwitnya tidak benar dan belakangan Mustofa Nahra  "meralat" twitnya tersebut. Kasus Mustofa ini hrs menjadi pembelajaran bagi para publik figur agar jgn mudah terpreovokasi dgn medsos. Sebab jika seorang publik figur mentwit sesuatu yg tdk benar, publik pasti akan cepat mempercayainya.

Kalau dikatakan, polisi terlalu cepat memproses laporan yg menyangkut pendukung Capres 02, sebenarnya tidak juga. Dalam kasus dilaporkannya Djoko Santoso ketua BPN ke Bareskrim misalnya, hingga kini belum juga diproses Polri. Padahal Djoko sudah dilaporkan Kabunang RH sejak 1 Maret 2019 tapi hingga kini Djoko belum juga diperiksa dalam kasus pencemaran nama baik lewat media elektronik itu.

“IPW berharap Polri bekerja profesional dan cepat serta tidak tebang pilih. Dalam kss Bupati Boyolali yg menghina Prabowo misalnya, sudah ada dua laporan, tapi hingga kini belum diproses Polri. Untuk itu IPW berharap polri bertindak profesional, segera memeriksa Bupati Boyolali meskipun ybs pendukung Capres 01. Dengan sikap profesional itu publik akan semakin yakin polri tdk tebang pilih. Jika polri tidak profesional dan tebang pilih, publik akan terus menerus membuly dan menjadikan polisi sebagai musuh bersama. Untuk itu IPW mengimbau polri segera memeriksa Bupati Boyolali dan Djoko Santoso sehingga polri tidak dituding pilih kasih atau tebang pilih, “pungkas Neta S Pane.

Seperti diinforasikan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan para penjahat yang ingin mengacau negara. Dikatakan, negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, Menko Polhukam berharap agar masyarakat tidak terpengaruh dan mewaspadai hal ini untuk tidak menerima penjelasan-penjelasan yang tidak rasional.

“Kita sebenarnya sudah mengetahui dalang aksi tersebut dan aparat keamanan akan bertindak tegas,” kata Menko Polhukam Wiranto dalam menanggapi aksi kerusuhan yang terjadi di Jakarta, belum lama ini.

Menko Polhukam yang diktip dari laman Polkam.go.id mengatakan, ada niatan atau skenario untuk membuat kekacauan dan membangun antipati terhadap pemerintah yang sah di tengah upaya melakukan kesejahteraan bagi rakyat.

“Kesimpulannya ada niatan atau skenario untuk membangun antipati terhadap pemerintah yang sah dan membangun kebencian kepada pemerintah yang sedang melakukan upaya-upaya bagi kesejahteraan kita,” katanya.