Pemerintah Siap Bawa Kasus Freeport ke Mahkamah Abritase

Oleh : Herry Barus | Jumat, 24 Februari 2017 - 04:17 WIB

Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. . (Foto: Setkab/Jay)
Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. . (Foto: Setkab/Jay)

INDUSTRY.co.id - Surabaya- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan pemerintah sudah siap jika pihak PT Freeport Indonesia benar-benar membawa kasus perubahan status kontrak karya ke Mahkamah Arbitrase Internasional.

"Tidak hanya siap menghadapi, tapi pemerintah juga bisa membawa kasus ini ke arbitrase," kata Jonan usai pengukuhan mahasiswa baru Program Doktor, Magister di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (23/2/2017)

Dirinya mengatakan gugatakan ke arbitrase itu memang lebih baik dilakukan Freeport jika tidak menerima syarat-syarat yang diajukan pemerintah.

"Kan ada beberapa pilihannya. Pertama jika tidak berkenan silahkan pembicaraan kepada parlemen dan pemerintah untuk mengadakan amandemen UU Minerba kalau bisa. Selain itu, silakan bawa ke arbitrase," ucapnya, menegaskan.

Ditanya apakah membawa kasus ini ke arbitrase sebelum Freeport, Jonan memilih bungkam.

Jonan menagatakan Presiden Joko Widodo arahnya tetap mendorong adanya investasi, baik dari swasta asing maupun domestik supaya ada pertumbuhan ekonomi, namun dirinya menegaskan perusahaan yang akan melakukan investasi agar mematuhi syarat-syarat yang sudah diberikan Indonesia.

"Pemerintah sudah menerbitkan izin usaha pertambangan umum sebagai pengganti perjanjian kontrak karya. Dalam izin usaha itu pemegang perjanjian kontrak karya dapat tetap mempertahankan kontrak karya tersebut," kata Jonan.

Dia mencontohkan, perusahaan lain juga tetap kontrak karya tapi tetap mengikuti Undang-undang Minerba tahun 2009. Dalam UU tersebut mengatakan bahwa pemegang kontrak karya sudah melakukan pengolahan dan pemurnian (membangun smelter dan sebagainya) agar konsep hilirisasi terjadi.

"Pada pasal 170 UU Minerba itu, mewajibkan semua pemegang kontrak karya wajib melakukan pengolahan dan pemurnian dalam jangka waktu lima tahun sejak UU ini diterbitkan," ujar mantan menteri perhubungan ini.

Sebelumnya PT Freeport Indonesia menyatakan tidak dapat meneria syarat-syarat yang diajukan pemerintah dan akan berpegang teguh pada kontrak karya. Sampai saat ini upaya negosiasi pemerintah dengan PT Freeport belum menemukan titik terang.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Kamis, 19 Mei 2022 - 19:00 WIB

Menperin Agus Resmikan xEV Center Milik Raksasa Otomotif Asal Jepang di Karawang

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meresmikan xEV Center, yang berlokasi di pabrik PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Karawang 3, Kamis (19/5/2022).

DR. Basuki Ranto, Dewan Pakar ICMI

Kamis, 19 Mei 2022 - 18:55 WIB

Perekonomian Daerah Nyata Bergerak Naik Dampak Mudik Lebaran

Jakarta-Masyarakat gegap-gempita melakukan mudik lebaran 2022, setelahdianya akses mudik tahun ini juga disinyalir mendorong perekonomian daerah.

Changemakers Nusantara Day

Kamis, 19 Mei 2022 - 16:52 WIB

Changemakers Nusantara Day: Pertemuan Akbar Ribuan Pembawa Perubahan Tanah Air

Yayasan Anak Bangsa Bisa (YABB), organisasi nirlaba pembawa perubahan bagian dari Grup GoTo, menggelar Changemakers Nusantara Day untuk merayakan keberhasilan ribuan pembawa perubahan yang telah…

PLN (Foto/Rizki Meirino)

Kamis, 19 Mei 2022 - 16:43 WIB

PLN Batam Setop Rencana Ekspor Listrik ke Singapura

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam) menghentikan rencana ekspor listrik ke Singapura. Hal tersebut diutarakan Komisaris PT PLN Batam Rizal Calvary Marimbo di Jakarta, kemarin usai…

Tugu Insurance

Kamis, 19 Mei 2022 - 16:39 WIB

Laba Meningkat, Tugu Insurance Tebar Dividen Sebesar Rp 126,6 Miliar

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2022 menyetujui pemberian dividen sebesar Rp 126.592.140.666…