Ketua KTNA: Masih Parsial, Data Beras BPS Bisa Ciderai Petani

Oleh : Wiyanto | Rabu, 31 Oktober 2018 - 16:38 WIB

Beras (Foto/Rizki Meirino)
Beras (Foto/Rizki Meirino)

INDUSTRY.co.id -

Jakarta Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tentang produksi beras masih menjadi sorotan banyak pihak. Kali ini, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir turut angkat suara. Winarno menilai produksi beras tahun 2018 masih parsial karena tidak memasukkan data dari tahun-tahun sebelumnya.

BPS cuma rilis data beras tahun 2018 bahwa kita surplus 2,85 juta ton. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya, mereka tidak pernah rilis data yang menggunakan metode KSA (kerangka sampel area.red). Data beras tahun 2018 itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada data pendukung dari tahun sebelumnya untuk memastikan kondisi stok beras saat ini, ungkapnya saat dimintai keterangan, Rabu (31/10).

Winarno menyebutkan karena pada tahun sebelumnya BPS tidak merilis data beras, maka pihaknya merujuk kepada data survey yang dilakukan Succofindo. Pada bulan Juni 2017, Succofindo merilis bahwa sebanyak 15 juta kepala keluarga petani memiliki stok beras sebanyak 5,6 juta ton. Dengan ditambah stok yang ada di masyarakat, maka total ada 8,1 juta ton.

Jika kita menggunakan data hasil survey Succofindo untuk ditambahkan ke produksi surplus 2,85 juta, maka total kita memiliki sekitar 9,1 juta ton beras. Sebetulnya data ini tidak berbeda jauh dengan data yang dirilis BPS bersama Kementan sebelumnya, ungkap Winarno.

Lebih lanjut, Winarno memastikan pihaknya tidak akan memperdebatkan data BPS. Tapi jika data yang dirilis BPS tidak komprehensif, dirinya mengkhawatirkan data BPS bisa menciderai petani. Oke lah kita menerima semuanya. BPS memang dilindungi undang-undang. Tapi petani saat ini posisinya diinjak dan dicekik, tandasnya.

Bulog, menurut Winarno kesulitan menyerap gabah karena pemerintah masih menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP) yang diatur oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2015. Meskipun Kementerian Pertanian sudah memberikan fleksibilitas 10 persen, Winarno menilai itu belum cukup untuk menutupi biaya produksi petani.

Bulog menggunakan instrument itu untuk menyerap gabah, ya akhirnya kesulitan untuk dapat barang. Akhirnya harga jadi mahal dan barang tidak ada di gudang Bulog. Lalu pemerintah menyebutkan harus impor. Padahal barang itu sebetulnya ada, keluh Winarno.

Untuk itu, Winarno mengharapkan BPS lebih bijak dalam merilis data. Jika data yang dirilis BPS dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mendorong terjadinya impor beras, maka petani akan sangat terluka. Kalau dilakukan impor lagi, petani bisa marah. Petani saat ini tercekik. Mari kita jangan buat marah petani, tegas Winarno.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PATRIA mendapatkan apresiasi penghargaan “The 5th Outstanding Corporate Innovator Indonesia Award”

Rabu, 19 Juni 2019 - 21:56 WIB

PATRIA Raih Penghargaan The 5th Outstanding Corporate Innovator Indonesia Award

Sebagai perusahaan engineering & manufacturing yang fokus akan inovasi, PT United Tractors Pandu Engineering (PATRIA) selalu berusaha mengembangkan bisnisnya dengan masuk ke sektor-sektor baru…

Presiden Jokowi dan Presiden Donald Trump di KTT G20 (Foto Setpres)

Rabu, 19 Juni 2019 - 21:00 WIB

Presiden Jokowi akan Bahas Tiga Topik di KTT G-20

Mengenai KTT negara-negara yang tergabung dalam Group 20 (G-20), di Osaka, Jepang, 28-29 Juni mendatang, Presiden Jokowi mengatakan, ingin mengangkat, membicarakan yang pertama mengenai persoalan…

Pasukan Perdamaian PBB (Foto Ist)

Rabu, 19 Juni 2019 - 19:30 WIB

Satuan Batalion Prajurit TNI Laksanakan Misi Perdamaian PBB

Satuan Batalyon Infanteri 141/AYJP terpilih menjadi satuan tugas misi perdamaian PBB.

Pengerukan Sendimen ditepi sungai Citarum oleh PT. South Pacific Viscose

Rabu, 19 Juni 2019 - 19:08 WIB

Investor Austria Apresiasi Pemerintah Indonesia Atas Pemberian Izin Pengerukan Sendimen Ditepi Sungai Citarum

Pada pekerjaan pengerukan tersebut, PT. South Pacific Viscose yang merupakan bagian bisnis Lenzing AG dari negara Austria bekerjasama dengan PT. Barokah Jaya untuk pekerjaan di sungai serta…

Presiden Jokowi (Dok Industry.co.id)

Rabu, 19 Juni 2019 - 19:00 WIB

RI-ASEAN Bersatu Hadapi Perang Dagang AS-Tiongkok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, di Bangkok, Thailand, 22—23 Juni mendatang, akan mengajak negara-negara ASEAN bersatu dalam mengantisipasi…