Dampak Peredaran Rokok Ilegal, Negara Dirugikan Rp 1 Triliun Pertahun

Oleh : Ahmad Fadli | Jumat, 21 September 2018 - 19:59 WIB

Ilustrasi Rokok Ilegal ((Ist)
Ilustrasi Rokok Ilegal ((Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Peredaran rokok ilegal (tanpa cukai) di Tanah Air ternyata masih cukup besar. Berdasar temuan tim dari Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui survei cukai rokok ilegal sepanjang tahun 2018, ditemukan ada sebanyak 7,04 persen dari 100 bungkus rokok yang dijual di warung-warung terbukti melakukan pelanggaran ketentuan cukai oleh Kementerian Keuangan.

"Nilai pelanggaran industri yang berpotensi menurunkan penerimaan negara dalam setahun berkisar antara Rp 909 miliar hingga Rp 980 miliar," kata peneliti UGM, Arti Adji dalam paparannya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Survei Penelitian dan Pelatihan Ekonomi dan Bisnis UGM mencatat mayoritas pelanggaran terjadi pada rokok polos alias rokok yang sama sekali tidak ditempeli pita cukai yaitu mencapai 52,6 persen. Selanjutnya yaitu rokok palsu atau rokok tiruan pabrik tapi dipasangi pita cukai asli sebesar 15 persen. Kemudian yaitu pelanggaran berupa salah peruntukan atau pengunaan pita cukai pabrik lain untuk jenis rokok yang berbeda yaitu mencapai 14,9 persen.

Penelitian ini sendiri dilakukan di 29 provinsi di seluruh Indonesia yang terdiri dari 426 kabupaten/kota dan 70.198 desa. Arti mengatakan survei ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sampel rokok dari tiap daerah secara acak untuk kemudian dicek pita cukai masing-masingnya. Ada beberapa alasan dilakukannya survei, salah satunya karena cukai rokok merupakan sumber pendapatan negara yang mencapai 95 persen dari total penerimaan.

Penelitian sebenarnya sudah dilakukan sejak 2010 dan menunjukkan hasil yang beragam. Pada survei pertama tahun 2010, 6,1 dari 100 bungkus rokok (6,1 persen) di warung tenyata ilegal dan melanggar. Dalam waktu enam tahun saja hingga 2016, jumlah menjadi dua kali lipat mencapai 12,1 persen. Lalu barulah pada 2017 dan 2018 menurun, masing-masing 10,9 persen dan 7,04 persen).

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan timnya akan terus menindak produsen rokok dengan cukai ilegal ini. Apalagi, banyak produsen kini mencari cara mengakalinya, mulai dari mendirikan pabrikan kecil hingga berproduksi tengah malam. "Kalau kami berantas yang ilegal ini, harga rokok pasti naik, ini jadi kondisinya yang lebih baik juga dari aspek kesehatan," ujarnya.

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Ismanu Soemiran, menyampaikan bahwa para produsen rokok legal memang dirugikan dengan adanya peredaran rokok tanpa cukai rokok. Karena tanpa cukai, rokok ilegal bisa dijual lebih murah dan memicu persaingan usaha yang tidak sehat. "Modusnya, saat pasar ramai, di situlah yang ilegal banyak muncul," ujarnya

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Game Drive 2 TB The Last of Us Part II

Jumat, 29 Mei 2020 - 10:10 WIB

The Last Of Us Part II Segera Hadir dengan Seagate Game Drive

Seagate memperkenalkan Seagate Game Drive 2 TB The Last of Us Part II Edisi Terbatas Berlisensi Resmi, yang akan diluncurkan bersama gim-nya di PlayStation 4 (PS4) dan PlayStation 4 Pro (PS4…

50.000 Masker Bagi Relawan Medis Donasi Karyawan Multi Bintang Indonesia

Jumat, 29 Mei 2020 - 10:00 WIB

50.000 Masker Bagi Relawan Medis Donasi Karyawan Multi Bintang Indonesia

Melihat luasnya dampak ekonomi yang timbul akibat pandemi COVID-19 terhadap masyarakat sekitar, para karyawan Multi Bintang Indonesia menggalang dana dengan menyisihkan sebagian penghasilan…

KSPN Labuan Bajo

Jumat, 29 Mei 2020 - 09:38 WIB

Anggaran Mencapai Rp 8,82 Triliun, Pembangunan Infrastruktur pada 5 KSPN Mulai Berjalan

Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,82 triliun untuk pembangunan infrastruktur di 5 KSPN Prioritas tersebut yang dilaksanakan sejak 2019 hingga 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Jumat, 29 Mei 2020 - 09:23 WIB

Kementerian PUPR Gandeng 4 Universitas Rancang Program S2 Super Spesialis Bagi SDM Konstruksi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program yang didesain Kementerian PUPR bersama 4 universitas tersebut diatas adalah super spesialis yang akan diakui sebagai Master (S2) oleh Menteri…

Eni Yuniarti Warga Kampung Muka

Jumat, 29 Mei 2020 - 09:15 WIB

ACT Jawab Keluhan Pedagang Kecil Ibu Kota

Jauh masuk ke permukiman padat penduduk di tengah ibu kota, masyarakat prasejahtera yang mencari nafkah dengan berdagang menjeritkan kegundahan. Mereka kini hidup dalam himpitan ekonomi di tengah…