Perkuat Devisa Negara, Kementrian ESDM Wajibkan Pelaku Industri Minerba Bertransaksi Dengan Bank Domestik

Oleh : Hariyanto | Senin, 10 September 2018 - 12:22 WIB

Tambang Batubara (ist)
Tambang Batubara (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan seluruh pelaku industri mineral dan batu bara (minerba) melakukan transaksi hasil ekspor dengan menggunakan rekening bank domestik. 

Hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan seluruh hasil penjualannya ke dalam negeri sekaligus memperkuat devisa negara. 

Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak tanggal 5 September 2018 yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1952 /84/MEM/2018 tentang Penggunaan Perbankan di Dalam Negeri atau Cabang Perbankan Indonesia di Luar Negeri untuk Penjualan Mineral dan Batu Bara ke Luar Negeri.

"Spirit-nya harus masuk rekening bank devisa nasional yang mendapat otoritas dari Bank Indonesia itu saja," jelas Direktur Jendral Minerba Bambang Gatot Ariyono pada acara Coffee Morning: Sosialisasi Keputusan Menteri ESDM di Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Ada enam kriteria yang wajib menjalankan keputusan Pemerintah tersebut, yaitu para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

Dalam proses pembayaran hasil ekspor minerba, perusahaan harus juga menggunakan Letter of Credit (LOC), yakni sejenis surat pernyataan atas permintaan atas permintaan pembeli atau importir kepada penjulan atau eksportir untuk memperlancar dan mempermudah arus barang. LOC tersebut akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.

Apabila kebijakan tersebut dihiraukan, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mencabut rekomendasi persetujuan ekspor mineral dan eksportir terdaftar batu bara ke pelaku industri tambang. Nantinya, Kementerian ESDM akan melakukan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di tahun berikutnya terhadap para pelaku industri tambang setelah rekomendasi pencabutan telah diputuskan.

Sanksi berbeda bagai para pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan. Mereka akan mendapat peringatan atau teguran tertulis bahkan sampai pengehentian sementara kegiatan usaha apabila tetap tidak mematuhi aturan tersebut.

Kehadiran beleid baru ini memberikan kewenangan bagi Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi hasil penjualan ekspor minerba yang selama ini hanya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Setiap bulan, Kementerian ESDM kini akan menerima laporan berkala atas penjualan ekspor dari perusahaan tambang.

"Untuk September 2018, saya mau transaksi pembayaran (ekspor) dari Januari-September 2018 dilaporkan. Untuk selanjutnya, laporan (disampaikan) bulanan," pungkas Bambang.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Raisa

Minggu, 05 April 2020 - 13:15 WIB

VLIVE Mendorong Para Artis dan Penggemar Tetap di Rumah

Platform komunitas hiburan global dari Naver Corp, VLIVE, mengajak sejumlah artis dan influencers Indonesia yang tergabung dalam channel VLIVE dalam untuk ikut serta dalam kampanye V PAKET #dirumahaja…

Tips untuk Bekerja atau Belajar dari Rumah

Minggu, 05 April 2020 - 13:15 WIB

Tips untuk Bekerja atau Belajar dari Rumah

Kerja dan Belajar dari Rumah (work from home, school from home) menjadi tren global beberapa waktu terakhir ini.

PT Indika Energy Tbk (INDY) (Foto Tambang)

Minggu, 05 April 2020 - 13:00 WIB

PT Indika Energy Tbk Raub Laba sebesar US$ 75,5 Juta di Tahun 2019

Perusahaan energi terintegrasi PT Indika Energy Tbk. (Perseroan) merilis Laporan Keuangan konsolidasi yang diaudit untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Perseroan berhasil membukukan…

Obat Kloroquin (foto - Antara)

Minggu, 05 April 2020 - 12:41 WIB

dr. Siti Nadia Tirmizi: Bukan Obati Malaria, Klorokuin adalah Obat Covid-19

Klorokuin saat ini dijadikan sebagai obat Covid-19. Beredar di masyarakat bahwa klorokuin merupakan obat malaria yang masih digunakan. Padahal, Klorokuin tersebut sudah tidak lagi digunakan…

Sony Heru Priyanto, Peneliti President University

Minggu, 05 April 2020 - 12:25 WIB

Meningkatkan Kegiatan CSR di Masa Wabah Covid-19

CSR adalah bagian tak terpisahkan dari perusahaan apakah perusahaan itu untung atau tidak. Ketika perusahaan berdiri, wajib hukumnya untuk menyelenggarakan CSR sebagai bentuk tanggung jawabnya.…