Industri Keramik Dititik Nadir, Safeguards Harus Segera Diimplementasikan

Oleh : Ahmad Fadli | Kamis, 26 Juli 2018 - 21:32 WIB

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) dorong pemerintah implementasikan safeguards terhadap impor keramik pada Agustus mendatang. (Dok: INDUSTRY.co.id)
Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) dorong pemerintah implementasikan safeguards terhadap impor keramik pada Agustus mendatang. (Dok: INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) mendorong pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia segera mengimplementasikan tindakan pengamanan perdagangan (Safeguards) terhadap impor keramik pada Agustus mendatang.

Ketua Umum Asaki, Elisa Sinaga kepada INDUSTRY.co.id, Kamis (26/7/2018) mengatakan industri keramik dalam kondisi yang sangat terpuruk akibat produk impor. Pihaknya berharap kenaikan tarif impor sebesar 30 persen pada produk keramik.

Kami berharap supaya safeguards ini dapat diimplementasikan segera mungkin. Paling tidak, Asaki berharap agar tarif bea masuk pengamanan sementara segera diberlakukan dalam minggu ini. Awal Agustus mestinya bisa diterapkan untuk melindungi industri nasional, ujar Elisa

Ia menjelaskan salah satu dampak meningkatnya produk impor sangat mempengaruhi terhadap kinerja industri keramik dalam negeri. Saat ini tingkat utilisasi produksi nasional hanya berkisar 65 persen, dengan tingkat kebutuhan akan keramik dalam negeri yang mencapai 580 juta meter persegi,sebut dia

Asaki menegaskan industri dalam negeri mampu memproduksi ubin porselen dengan kualitas lebih baik dari produk impor dan kuantitas yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa produk impor sekalipun.

Saya sebagai sebagai Ketua Asaki sangat tersinggung dikatakan industri keramik nasional tidak mampu membuat ubin porselen. Yang mengatakan demikian tidak memiliki nasionalisme. Padahal teknologi itu sederhana sekali, pungkasnya.

Dengan diberlakukannya safeguards industri dalam negeri akan bangkit memenuhi kebutuhan nasional. Pihaknya tidak melarang masuknya produk impor, hanya saja dengan regulasi yang tepat harga produk lokal dapat bersaing dengan produk impor.

Pemerintah harus melalukan pemeriksaaan terhadap kualitas produk barang impor, yang kami duga tidak memenuhi standard yang dipersyarakatkan dalam SNI, tegasnya. Disebutnya juga mereka para importir tidak bisa menjaga konsistensi dari kualitas produknya, bahkan mereka tidak memiliki perwakilan di Indonesia.

Asaki terus melakukan dialog dengan pemerintah untuk melakukan pengendalian produk impor, supaya industri dalam negeri dapat bertahan dan bertumbuh sehingga dapat menciptakan lapang pekerjaan dan memenuhi dan menopang kebutuhan pembangunan nasional.

Karena industri keramik merupakan industri padat karya, satu pabrik keramik saja bisa mempekerjakan 500 ribu orang bahkan ada yang mencapai 3.000 ribuan, ujarnya.

Dalam masa pemberlakuan safeguard , industri keramik lokal berharap dukungan pemerintah dalam hal harga gas supaya diturunkan sesuai dengan janji pemerintah. Harga gas yang bersaing akan meningkatkan daya saing Industri Dalam Negeri.

Karenanya Asaki mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bangga dan cinta akan produk Nasional supaya industri dalam negeri bertumbuh dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa.

Sebelumnya diberitakan dari Forum Pengguna Keramik Seluruh Indonesia (FPKSI) meminta pemerintah khususnya Kementerian terkait untuk tidak terlalu banyak memproteksi industri keramik.

FPKSI juga menilai industri keramik tidak mampu memproduksi ubin porselen dengan ukuran dan kualitas sesuai standar permintaan pasar atau trend penggunaan keramik yang ada di Indonesia (ukuran 60cm x 60cm keatas).

Komentar Berita

Industri Hari Ini

KPBS Pengalengan

Selasa, 14 Juli 2020 - 21:10 WIB

Tetap Bertaji Kala Pandemi, Ternyata Ini Strategi KPBS Pengalengan

Sejak mewabahnya penyebaran virus corona, banyak usaha yang gulung tikar sehingga jutaan orang terancam kehilangan pekerjaan. Perusahaan yang masih bertahan pun terpaksa melakukan efisiensi…

Presiden Jokowi (ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 20:36 WIB

Siap Pangkas 18 Lembaga, Jokowi Yakin 'Kapal' Bakal Bergerak Lebih Cepat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa saat ini sedang dilakukan persiapan untuk merampingkan 18 organisasi atau lembaga.

Wisatawan menikmati Tanjung Lesung (foto Heriyanto/industry.co.id)

Selasa, 14 Juli 2020 - 20:16 WIB

Selain Tiket Wisata Harus Murah, Komisi X: Pejabat Pemerintah Harus Turun Duluan ke Destinasi Wisata untuk Memastikan Keamanan Wisatawan

Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri mengatakan bahwa untuk membangkitkan kembali minat wisatawan domestik mengunjungi destinasi wisata Tanah Air, perlu dilakukan promosi berupa tiket wisata…

Politisi PDIP Rahmad Handoyo Ajak Masyarakat Gotong-Royong Selamatkan BPJS Kesehatan

Selasa, 14 Juli 2020 - 19:40 WIB

PDIP Ingatkan Pemerintah: Hati-hati! Ditengah Pandemi Ini, Banyak Orang dan Perusahaan Jahat, Mereka Hanya Ingin Mengeruk Untung

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam permainan perusahaan pemburu rente dalam upaya pengadaan dan produksi vaksin Covid-19, yang hanya ingin…

Ilustrasi Indonesia Eximbank. (Foto: Ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 19:15 WIB

Halo Bank Exim! Komisi XI: Pak James Rompas, Jangan Cuma Urus Debitur Besar, Pembiayaan Ekspor Pengusaha UMKM di Perbanyak

Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengimbau kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank (Bank Exim), untuk tidak hanya menaruh prioritas pembiayaannya…