Halal Watch: Sate Khas Senayan, JCO dan Breadtalk Belum Tersertifikasi Halal

Oleh : Ahmad Fadli | Rabu, 23 Mei 2018 - 08:23 WIB

Lembaga Advokasi Halal, Indonesia Halal Watch meminta kepada pemerintah untuk memberikan subsidi kepada pelaku usaha mikro atau UKM dalam mengurus sertifikasi halal.
Lembaga Advokasi Halal, Indonesia Halal Watch meminta kepada pemerintah untuk memberikan subsidi kepada pelaku usaha mikro atau UKM dalam mengurus sertifikasi halal.

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Lembaga Advokasi Halal, Indonesia Halal Watch menilai restoran Sate Khas Senayan tidak memiliki komitmen dalam kehalalan produknya. Hal tersebut lantaran belum juga diurusnya sertifikasi halal yang telah  diamanatkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah mengatakan tahun 2019 mendatang sesuai amanat UU Nomor 33 tahun 2014 semua produk yang dipasarkan di Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri wajib bersertifikat halal.

“Sejak 2014 kita sudah bersurat kepada Sate Khas Senayan untuk sertifikasi halal, kita undang acara juga mereka tidak pernah datang. Dan mereka kalau tidak komitmen harusnya umat islam meninggalkan dan jangan ke restoran itu. Selain itu, ada dari JCO dan Breadtalk yang juga belum mengurus sertifikasi halal,” kata Ikhsan dalam acara Silaturahim dan Buka Puasa bersama Media “Saatnya berpartisipasi melaksanakan Sistem Jaminan Halal”, di Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Lanjutnya, mungkin karena belum mandatory mereka jadi mengabaikan, padahal tidak mungkin sertifkasi halal itu dilakukan hari ini diajukan belum tentu besok tersertifikasi halal.  Akan tetapi melewati tahap proses antara lain seperti dapurnya dicek, bahan-bahannya dicek,  resepnya dicek dan kalau semua dinyatakan halal maka difatwakan halal.

Adapun tahapannya yaitu, proses pemeriksaan, proses pemfatwaan dan proses labelisasi prosesnya sebulan hingga tiga bulan.

Jadi bagi pelaku usaha agar mengurus sertifkasi halal supaya jelas posisinya. Undang-undang ini bisa menjadi barrier atau daya tahan dari produk asing kalau kita bisa memanfaatkan undang-undang tersebut.

“Mulai tahun 2019, bagi produk yang belum bersertifikat halal akan ada sanksinya mulai hukum pidana empat tahun penjara dan denda Rp 5 milyar,” ucapnya

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Aplikasi BTN Properti Mobile yang dapat diunduh melalui Google Playstore. (Foto: Abraham Sihombing)

Sabtu, 25 Januari 2020 - 05:17 WIB

Aplikasi BTN Properti Mobile Bantu Generasi Milenial Realisasikan Rumah Ideal

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Banjir yang terjadi di awal 2020 ini membuat hati dan pikiran pasangan pengantin baru Doni dan Anita, berkecamuk. Banjir telah memporak-porandakan rumah kontrakan…

KN Gajah Laut-404 Terima Kunjungan Siswa SMA Kosgoro

Sabtu, 25 Januari 2020 - 05:00 WIB

KN Gajah Laut-404 Terima Kunjungan Siswa SMA Kosgoro

Sebanyak 30 siswa didampingi 5 guru dan Kepala Sekolah SMA Kosgoro Yolance Balanca, S.Pd, berkesempatan melaksanakan kunjungan ke KN Gajah Laut-404 yang sedang bersandar di Pangkalan Armada…

TNI-Polri Gelar Karya Bakti Pembersihan Lingkungan di PLBN Sota Papua

Sabtu, 25 Januari 2020 - 04:45 WIB

TNI-Polri Gelar Karya Bakti Pembersihan Lingkungan di PLBN Sota Papua

Sebagai wujud kepedulian terhadap keindahan lingkungan, TNI-Polri, Pemerintah Distrik Sota dan Unsur CIQ (Custom Immigration Quarantine) menggelar karya bakti pembersihan lingkungan di area…

Mabes TNI Gelar Ceramah Rohani

Sabtu, 25 Januari 2020 - 04:30 WIB

Mabes TNI Gelar Ceramah Rohani

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menggelar ceramah rohani yang dilaksanakan secara serentak di masing-masing rumah ibadah, bertempat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur,…

Malindo Air

Sabtu, 25 Januari 2020 - 04:06 WIB

Pembatalan Sementara Penerbangan Malindo Air dari dan ke Wuhan RRC

Malindo Air (kode penerbangan OD) member of Lion Air Group secara resmi mengumumkan penghentian/ pembatalan sementara (suspends) penerbangan internasional pergi pulang (PP) rute Bandar Udara…