Halal Watch: Sate Khas Senayan, JCO dan Breadtalk Belum Tersertifikasi Halal

Oleh : Ahmad Fadli | Rabu, 23 Mei 2018 - 08:23 WIB

Lembaga Advokasi Halal, Indonesia Halal Watch meminta kepada pemerintah untuk memberikan subsidi kepada pelaku usaha mikro atau UKM dalam mengurus sertifikasi halal.
Lembaga Advokasi Halal, Indonesia Halal Watch meminta kepada pemerintah untuk memberikan subsidi kepada pelaku usaha mikro atau UKM dalam mengurus sertifikasi halal.

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Lembaga Advokasi Halal, Indonesia Halal Watch menilai restoran Sate Khas Senayan tidak memiliki komitmen dalam kehalalan produknya. Hal tersebut lantaran belum juga diurusnya sertifikasi halal yang telah  diamanatkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah mengatakan tahun 2019 mendatang sesuai amanat UU Nomor 33 tahun 2014 semua produk yang dipasarkan di Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri wajib bersertifikat halal.

“Sejak 2014 kita sudah bersurat kepada Sate Khas Senayan untuk sertifikasi halal, kita undang acara juga mereka tidak pernah datang. Dan mereka kalau tidak komitmen harusnya umat islam meninggalkan dan jangan ke restoran itu. Selain itu, ada dari JCO dan Breadtalk yang juga belum mengurus sertifikasi halal,” kata Ikhsan dalam acara Silaturahim dan Buka Puasa bersama Media “Saatnya berpartisipasi melaksanakan Sistem Jaminan Halal”, di Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Lanjutnya, mungkin karena belum mandatory mereka jadi mengabaikan, padahal tidak mungkin sertifkasi halal itu dilakukan hari ini diajukan belum tentu besok tersertifikasi halal.  Akan tetapi melewati tahap proses antara lain seperti dapurnya dicek, bahan-bahannya dicek,  resepnya dicek dan kalau semua dinyatakan halal maka difatwakan halal.

Adapun tahapannya yaitu, proses pemeriksaan, proses pemfatwaan dan proses labelisasi prosesnya sebulan hingga tiga bulan.

Jadi bagi pelaku usaha agar mengurus sertifkasi halal supaya jelas posisinya. Undang-undang ini bisa menjadi barrier atau daya tahan dari produk asing kalau kita bisa memanfaatkan undang-undang tersebut.

“Mulai tahun 2019, bagi produk yang belum bersertifikat halal akan ada sanksinya mulai hukum pidana empat tahun penjara dan denda Rp 5 milyar,” ucapnya

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Laman resmi SehatQ

Minggu, 05 April 2020 - 15:30 WIB

Mengetahui Cara Penyebaran dan Cek Risiko Covid-19 di SehatQ

Seperti yang sudah disampaikan oleh World Health Organization (WHO), virus ini tidak menyebar lewat udara. Covid-19 hanya bisa menular melalui percikan batuk, bersin, atau air liur yang terpercik…

Ilustrasi Minyak Mentah Indonesia

Minggu, 05 April 2020 - 15:30 WIB

Gegara Covid-19, Harga Minyak Mentah Indonesia Tertekan Menjadi USD34,23/Barel

Agung menjelaskan, penyebab utama dari penurunan ICP adalah penyebaran Covid-19 di sebagian besar negara-negara produksi minyak mentah sehingga mengakibatkan anjloknya penurunan produksi. "Travel…

Pegadaian Salurkan Bantuan Tanggulangi Pandemi Covid-19

Minggu, 05 April 2020 - 15:25 WIB

Pegadaian Terus Salurkan Bantuan Tanggulangi Pandemi Covid-19

Kepala Divisi KBL PT Pegadaian (Persero) Hertin Maulida mengatakan, pemberian bantuan terus dilakukan sebagai salah satu wujud komitmen PT Pegadaian (Persero) untuk terus memberikan dukungan…

Digital Launge Bank Bukopin

Minggu, 05 April 2020 - 15:23 WIB

Trade Finance dan Funding Retail Jadi Andalan Bank Bukopin

Bank Bukopin berhasil menutup tahun 2019 dengan membukukan pertumbuhan kinerja secara signifikan. Selama periode tersebut, sektor trade finance menjadi salah satu andalan Perseroan untuk memacu…

Bendungn Bendo

Minggu, 05 April 2020 - 15:08 WIB

Bendungan Bendo Berkapasitas 43,11 Juta m3 Siap Digenangi Akhir Tahun 2020

Saat ini konstruksi Bendungan Bendo sudah 73,26%. Bendungan ini ditargetkan selesai konstruksinya dan siap digenangi pada akhir tahun 2020.