Halal Watch: UU JPH Belum Berdampak Nyata

Oleh : Anisa Triyuli | Selasa, 17 April 2018 - 12:29 WIB

Halal makanan (Foto Dok Industry.co.id)
Halal makanan (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diundangkan tetapi belum berdampak nyata bagi masyarakat, termasuk dunia usaha dan percepatan industri halal di Tanah Air.

"Sejak 17 Oktober 2014 UU JPH diundangkan sampai saat ini belum dirasakan kehadirannya bagi masyarakat... Kita tertinggal dari Malaysia, Singapura bahkan Thailand," kata Ikhsan di Jakarta, Senin (16/4/2018)

Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan kurang seriusnya perhatian pemerintah terhadap industri halal dan ketersediaan produk halal sesuai harapan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama terlihat gamang untuk melaksanakan Sistem Jaminan Halal sesuai perintah undang-undang.

Dia mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Jaminan Produk Halal sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang tidak kunjung terbit berkontribusi menjadikan tidak berfungsinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Sampai saat ini belum lahir satupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan MUI, karena syarat terbentuknya LPH harus terlebih dahulu memiliki auditor halal yang telah disertifikasi oleh MUI," kata dia.

Hingga kini, kata dia, 1.700-an auditor halal yang ada adalah dari LPPOM MUI yang dihasilkan selama 29 tahun terakhir. BPJPH dan MUI hingga kini juga belum rampung merumuskan standar akreditasi bagi LPH dan sertifikasi bagi auditor halal pasca diundangkannya UU JPH.

Keadaan itu, lanjut dia, teramat serius guna menjawab apakah Mandatori Sertifikasi Halal dapat dijalankan sesuai amanat UU JPH. Kondisi tersebut diharapkan tidak menimbulkan keraguan dan kegamangan apalagi kegalauan bagi dunia usaha dan industri serta UKM yang akan mengajukan permohonan dan perpanjangan sertifikasi halal.

"Serta tidak perlu juga harus menunggu karena UU JPH telah cukup memberikan instrumen untuk mengantisipasi keadaan demikian, yakni melalui skema yang telah disiapkan pembuat undang-undang, yaitu menunjuk Pasal 59 dan 60 UU JPH," kata dia.

Masyarakat, kata dia, agak gamang untuk mengajukan permohonan dan perpanjangan sertifikasi halal, apakah diajukan kepada LPPOM MUI ataukah ke BPJPH. Sementara kewajiban sertifikasi sesuai UU semakin dekat, yaitu 17 Oktober tahun 2019.

"Maka perlu diberikan jawaban berupa kepastian agar tidak menimbulkan keadaan yang tidak pasti bagi dunia usaha dan industri," kata dia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Duta Besar untuk Republik Tiongkok Djauhari Oratmangun

Jumat, 22 November 2019 - 10:05 WIB

Gebrakan Kebijakan Investasi RI Menggema di New Economic Forum

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mengembalikan pengurusan perizinan mengenai investasi dikembalikan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kebijakan ini diambil untuk mengatasi…

Startup Tekfin Gradana Menangi Ajang Kompetisi AETP dari Pemerintah Switzerland

Jumat, 22 November 2019 - 10:00 WIB

Startup Tekfin Gradana Menangi Ajang Kompetisi AETP dari Pemerintah Switzerland

Perusahaan peer to peer lending khusus properti, Gradana, menjadi satu-satunya perwakilan startup bidang tekfin yang memenangi ajang The Asia Entrepreneurship Training Program (AETP) yang diadakan…

Petani desa di tengah sawah (Foto: Dok Industry.co.id)

Jumat, 22 November 2019 - 09:48 WIB

Pertanian Indonesia Menunjukkan Perbaikan dan Berkualitas

Jakarta - Tata kelola pertanian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir makin menunjukkan perbaikan. Bahkan, diprediksi sektor pertanian bakal makin meningkat kualitasnya ke depan.

Jumat, 22 November 2019 - 09:00 WIB

Empat Anak Usaha Pupuk Indonesia Boyong Prestasi dalam Ajang SNI Award 2019

Empat anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil memboyong prestasi dalam ajang SNI Award 2019. Ajang apreasiasi tersebut digelar oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) di Balai Kartini,…

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia (dok INDUSTRY.co.id)

Jumat, 22 November 2019 - 08:52 WIB

Akhir Pekan Lirik Saham Pilihan Ini

Jakarta - Pada perdagangan Jumat (22/11/2019) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di level 6024 - 6202. Ini saham pilihan bagi para investor.