KKDO Tolak Keberadaan Aplikator sebagai Perusahaan Jasa Angkutan

Oleh : Ahmad Fadli | Kamis, 05 April 2018 - 13:51 WIB

Koalisi Kesejahteraan Driver Online Indonesia (KKDO Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi pengemudi online menolak adanya upaya menjadikan perusahaan aplikator sebagai perusahaan jasa angkutan
Koalisi Kesejahteraan Driver Online Indonesia (KKDO Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi pengemudi online menolak adanya upaya menjadikan perusahaan aplikator sebagai perusahaan jasa angkutan

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Koalisi Kesejahteraan Driver Online Indonesia (KKDO Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi  pengemudi online  menolak adanya upaya menjadikan perusahaan aplikator sebagai perusahaan jasa angkutan

“ Dengan dijadikannya perusahaan aplikator sebagai perusahaan jasa angkutan, prinsip kemitraan akan hilang, yang terjadi adalah prinsip buruh dan majikan. Kami driver online individu yang  memiliki aset sendiri, kendaraan sendiri dan menjunjung ekonomi kerakyatan,” kata Ketua Umum Aliansi Driver Online (ADO), Yansen Wage dalam Deklarasi Koalisi Kesejahteraan Driver Online Indonesia (KKDO), di Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang menunggu keputusan dari pihak aplikator mengenai tarif ojek online. “Pemerintah dalam hal ini kurang memiliki peran dan hanya memediasi saja. Karena ini kami memperjuangkan payung hukum komprehensif untuk melindungi usaha transportasi daring dan profesi pengemudi daring,” pungkasnya

Selain itu, KKDO mendorong terwujudnya ekonomi kerayaktan, dan merencanakan, melaksanakan serta mengawasai terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian pengemudi daring.

Ia menambahkan, bila pemerintah tidak sanggup membuat payung hukum komprehensif maka libatkanlah KKDO.

KKDO terbentuk dari beberapa organisasi komunitas seperti, ADO, APPLIKAN, FKPO Indonesia, Kalongers, PAS Indonesia, Radin Inten Family, RNPO Indonesia dan Turbo Bandung Raya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah ihaknya akan berusaha untuk menampung aspirasi terkait PM No.108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

PM 108/2017 akan berusaha untuk menampung aspirasi bahwasanya keberadaan daripada koperasi atau badan usaha itu sebaiknya tidak ada. Dan aplikator itu juga sebagai perusahaan transportasi agar kontrol itu berjalan dengan baik.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto:Ridwan)

Jumat, 24 Mei 2019 - 19:00 WIB

Kemenperin Dorong Kerja Sama Industri 4.0 dengan Taiwan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan teknologi di sektor industri, salah satu upayanya dengan mendirikan Digital Capability Center (DCC).

PT Telkom Indonesia. (Foto: IST)

Jumat, 24 Mei 2019 - 17:17 WIB

Ririek Ferdiansyah Didapuk Jadi Dirut Telkom

Jakarta - PT Telkom Indonesia mendapuk Ririek Adriansyah sebagai Direktur Utama usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Samsung Galaxy A2 Core

Jumat, 24 Mei 2019 - 16:14 WIB

Samsung Luncurkan Galaxy A2 Core, Smartphone 4G Harga Satu Jutaan

Samsung Galaxy A2 Core dibenamkan Exynos 7870 dan Android Go mengoptimalkan performa dan baterai tahan lebih lama

Beras (Foto/Rizki Meirino)

Jumat, 24 Mei 2019 - 15:21 WIB

Sediakan Pangan Murah, Launching TTI Center Disambut Gembira Warga Bogor

Bogor - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) terus memperluas jaringan Toko Tani Indonesia (TTI), sebagai pusat perbelanjaan yang menjual berbagai komoditas…

Bank Mandiri Syariah (Foto Ist)

Jumat, 24 Mei 2019 - 15:15 WIB

Mandiri Syariah Perluas Penggunaan Data Dukcapil

Jakarta — PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) memperluas pemanfaatan NIK data kependudukan dan KTP Elektronik Dukcapil.