OnlinePajak Dukung Peraturan Baru DJP Tentang e-Filing

Oleh : Hariyanto | Senin, 12 Maret 2018 - 11:35 WIB

Founder dan Direktur OnlinePajak Charles Guinot
Founder dan Direktur OnlinePajak Charles Guinot

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Mulai 1 April 2018, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerapkan peraturan baru terkait wajib lapor pajak online, atau e-Filing SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan PPN. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterbitkan pada 26 Januari 2018. 

Berdasarkan informasi yang diterima INDUSTRY.co.id, Senin (12/3/2018) menyebutkan, peraturan tersebut diterbitkan untuk modernisasi dan penyederhanaan administrasi pengelolaan SPT dalam mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business). 

Peraturan yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tersebut menegaskan format dokumen elektronik tidak dapat lagi disampaikan secara langsung ke KPP, seperti yang sebelumnya dilakukan oleh wajib pajak. 

Di samping itu, wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan PPN melalui e-Filing, dianggap tidak menyampaikan SPT.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2a) PMK SPT terbaru, OnlinePajak merupakan salah satu saluran resmi yang diakui pemerintah untuk melakukan e-Filing. Artinya, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang diperoleh dari OnlinePajak juga diakui legalitasnya.

Berangkat dengan misi untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak guna  pembangunan Indonesia yang lebih baik, perusahaan teknologi finansial (tekfin) yang telah berhasil mengelola Rp 43 triliun pajak di 2017 itu, hadir untuk membantu wajib pajak mempermudah administrasi dan pelaksanaan perpajakan perusahaan secara instan dan terintegrasi. 

Telah dipercaya oleh lebih dari 500 ribu pengguna dan 80 ribu perusahaan, OnlinePajak menyediakan sebuah aplikasi pajak berbasis web yang lebih efektif dan efisien.

“Kami percaya bahwa inovasi teknologi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mempermudah pengelolaan pajak untuk fungsi pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Inovasi e-Filing merupakan bukti nyata kontribusi OnlinePajak dalam membantu  wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan,” jelas Charles Guinot, Founder dan Direktur OnlinePajak.

OnlinePajak memungkinkan pengguna untuk melacak bukti lapor dengan mudah karena pendokumetasian yang tersimpan aman. Selain itu, e-Filing OnlinePajak juga dapat mengakomodasi pelaporan semua jenis pajak dengan beragam status pembayaran, sehingga berbagai macam perusahaan dengan latar belakang industri dan skala bisnis yang berbeda, dapat menggunakan fitur e-Filing OnlinePajak tanpa merogoh kocek.

Kelebihan lain dari aplikasi OnlinePajak adalah fitur e-Filing CSV. Melalui fitur ini, pengguna dapat melakukan pemindahan data file CSV Pelaporan dari e-SPT ke aplikasi OnlinePajak secara otomatis, langkah selanjutnya e-Filing dilakukan hanya dengan sekali klik. 

Bagi perusahaan yang berskala besar, OnlinePajak menyediakan fitur e-Filing Bulk Upload, yang memungkinkan pengguna mengunggah banyak data CSV pelaporan sekaligus, untuk beragam jenis SPT dan NPWP perusahaan secara otomatis, serta melakukan lapor pajak online dengan praktis. 

“Sebagai perusahaan yang melayani wajib pajak di Indonesia, kami mendukung sepenuhnya langkah pemerintah mereformasi administrasi perpajakan, sehingga  dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Kami pastikan wajib pajak akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik yang resmi dari DJP,” tutur Charles.

SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan PPN Nihil Tidak Wajib Dilaporkan  

PMK Nomor 9/PMK.03/2018 juga menyebutkan, kewajiban pelaporan untuk SPT Masa PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 25, dan PPN dengan pajak terutang nihil alias nol, telah dihapuskan, kecuali untuk masa pajak Desember. 

Artinya, pengusaha yang memiliki karyawan dengan pendapatan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pemerintah tidak wajib melaporkan SPT. 

Selain itu, wajib pajak yang tidak memiliki transaksi PPN atau memiliki transaksi dengan jenis-jenis objek pajak yang dipungut PPN tertentu, seperti PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri, PPN Impor Barang dan Jasa Luar Negeri, juga tidak diwajibkan lapor SPT.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Finance & Bussiness Relationship Mandiri Utama Finance, Rully Setiawan (kanan) saat gelar pameran MUF Auto Fest di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa (7/5/2024). Mandiri Utama Finance Bidik Pembiayaan Kendaraan Rp 200 Miliar dari Auto Fest Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 - 20:58 WIB

Dorong Penjualan Otomotif Tanah Air, Mandiri Utama Finance Kembali Gelar MUF Auto Fest 2024 di Jakarta

Jakarta– Mandiri Utama Finance (MUF), anak perusahaan Bank Mandiri yang bergerak di bidang pembiayaan, pada tahun ini kembali menggelar MUF Auto Fest yang diadakan secara roadshow beberapa…

Menteri ESDM Arifin Tasrif

Selasa, 07 Mei 2024 - 17:42 WIB

Kabar Gembira Buat Pelaku Industri! Menteri ESDM Pastikan Program HGBT US$ 6 Lanjut....

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU untuk industri akan terus berlanjut. Hal ini selaras dengan arahan…

BNI support tim Thomas dan Uber

Selasa, 07 Mei 2024 - 16:28 WIB

BNI Sambut Kepulangan Tim Thomas dan Uber Indonesia ke Tanah Air

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberikan sambutan hangat kepada Tim Thomas dan Uber Indonesia yang baru saja menyelesaikan perjuangan mereka di Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu…

Ilustrasi Penurunan Harga Gas Industri (foto-Sindonews.com)

Selasa, 07 Mei 2024 - 16:02 WIB

Usai Dikirimi Surat oleh Menperin Agus, Hilal Berlanjutnya Program HGBT Industri Terlihat! Menteri ESDM: Insya Allah Kita Teruskan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif memberi sinyal akan melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri.

PT Pertamina Marine Engineering (PME)

Selasa, 07 Mei 2024 - 15:44 WIB

Pertamina Marine Engineering Garap 4 Proyek Bawah Laut Strategis

PT Pertamina Marine Engineering (PME), anak perusahaan PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) tuntaskan 4 project underwater work services (UWS) atau layanan pekerjaan bawah air selama periode…