Indonesia Halal Watch Kritisi Ketiadaan Lembaga Pemeriksa Halal

Oleh : Herry Barus | Kamis, 25 Januari 2018 - 08:22 WIB

Halal makanan (Foto Dok Industry.co.id)
Halal makanan (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Lembaga Indonesia Halal Watch mengkritisi ketiadaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) padahal UU Jaminan Produk Halal mewajibkan keberadaannya sehingga bisa mensertifikasi produk halal sebelum tenggat akhirnya di penghujung 2019.

"Artinya, semua produk tanpa sertifikat halal tidak boleh beredar setelah 2019. Tapi sampai saat ini belum ada LPH," kata Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Halal Ikhsan Abdullah di acara Tasyakur Milad ke-5 Indonesia Halal Watch (Lembaga Advokasi Halal) di Jakarta, Rabu (24/1/2018)

Dia mengatakan LPH merupakan salah satu unsur penting yang dalam proses penerbitan sertifikat halal dari produk-produk yang beredar di tengah masyarakat. Selain itu, terdapat regulator JPH yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan unsur pemberi akreditasi LPH dari Majelis Ulama Indonesia.

Menurut dia, belum lengkapnya unsur-unsur yang mengurusi JPH membuat penerbitan sertifikasi halal akan semakin lama. Alasannya, penerbitan sertifikat halal itu memakan waktu yang cukup lama. Jika sampai saat ini belum ada LPH maka proses penerbitan sertifikat halal akan semakin terkatung-katung.

Seharusnya, kata dia, BPJPH bersama MUI dan LPH saat ini sudah ada sehingga bisa memproses sertifikasi produk yang jumlahnya sangat banyak. Tiga unsur dalam penerbitan sertifikat halal itu merujuk pada Bab V UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Jika instrumen pemroses sertifikasi halal belum terbentuk, kata dia, maka dikhawatirkan banyak produk yang belum mendapatkan sertifikat halal hingga tenggat waktu mandatory sertifikat halal di akhir 2019.

Persoalan berikutnya, kata Ikhsan, BPJPH sebagai regulator belum dapat menerbitkan tarif sertifikasi produk halal. BPJPH adalah lembaga di bawah kementerian bukan Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat menentukan tarif. Penentuan tarif hanya dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan terbit.

Soal kesiapan infrastruktur sertifikasi halal daring/online, Ikhsan mengatakan BPJPH belum kunjung memiliki sistem teknologi informasi yang memadai. Dengan begitu, jika belum ada fasilitas itu akan membuat industri di daerah kesulitan mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produknya.

"Untuk memudahkan sertifikasi harus dilakukan sistem seperti yang dilakukan LPPOM MUI sehingga orang di daerah bisa lebih mudah kecuali ada verifikasi yang penting. Saat ini, sistem yang dilakukan BPJPH belum ada, sistem yang menjamin kemudahan bagi pemohon sertifikasi halal. Entah sampai kapan dirumuskan," kata dia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Consumer Service Telkom Indonesia Siti Choiriana (kedua dari kanan), bersama Director of Payment, Fintech, & Virtual Product Bukalapak Victor Lesmana (kedua dari kiri)

Kamis, 14 November 2019 - 06:18 WIB

IndiHome Minipack Kini Hadir di Bukalapak Mulai dari Rp1

Jakarta – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usahanya PT Finnet Indonesia (Finnet) meluncurkan Cross-Selling Add On IndiHome bersama Bukalapak.

Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid

Kamis, 14 November 2019 - 05:35 WIB

Nurdin Halid Siap Infakkan Harta Rp10 Miliar untuk Membangun Kantor Dekopin

Seusai terpilih kembali menjadi ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk ketiga kalinya, Nurdin berencanal menginfakkan Rp10 miliar hartanya untuk membangun kantor Dekopin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (tengah), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (kiri), dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid (kanan) saat menggelar jumpa pers dalam musyawarah nasional tahun 2019 yang digelar oleh Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), di Hotel Claro, Makassar, Selasa malam, 12 November 2019.

Kamis, 14 November 2019 - 05:20 WIB

Tingkatkan Kualitas SDM, Pemerintah Siapkan Pelatihan Pengembangan SDM Koperasi di Era 4.0

Makassar–Data mencatat, jumlah koperasi berskala mikro, kecil, dan menengah ada sebanyak ± 116.923 unit (99,64%). Angka tersebut didominasi oleh koperasi skala usaha mikro sebanyak ± 88.484…

Nurdin Halid (NH) kembali terpilih menjadi ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk ketiga kalinya.

Kamis, 14 November 2019 - 05:09 WIB

Nurdin Halid Kembali Terpilh Menjadi Ketua Umum Dekopin

Makassar — Nurdin Halid (NH) kembali terpilih menjadi ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk ketiga kalinya.

Provinsi Sultra Siap Jadi Tuan Rumah HPN 2021

Kamis, 14 November 2019 - 05:00 WIB

Provinsi Sultra Siap Jadi Tuan Rumah HPN 2021

Provinsi Sulawesi Tenggara siap menjadi tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021. HPN merupakan agenda tahunan yang puncak peringatannya dilaksanakan setiap 9 Februari.