Indonesia Halal Watch Kritisi Ketiadaan Lembaga Pemeriksa Halal

Oleh : Herry Barus | Kamis, 25 Januari 2018 - 08:22 WIB

Halal makanan (Foto Dok Industry.co.id)
Halal makanan (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Lembaga Indonesia Halal Watch mengkritisi ketiadaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) padahal UU Jaminan Produk Halal mewajibkan keberadaannya sehingga bisa mensertifikasi produk halal sebelum tenggat akhirnya di penghujung 2019.

"Artinya, semua produk tanpa sertifikat halal tidak boleh beredar setelah 2019. Tapi sampai saat ini belum ada LPH," kata Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Halal Ikhsan Abdullah di acara Tasyakur Milad ke-5 Indonesia Halal Watch (Lembaga Advokasi Halal) di Jakarta, Rabu (24/1/2018)

Dia mengatakan LPH merupakan salah satu unsur penting yang dalam proses penerbitan sertifikat halal dari produk-produk yang beredar di tengah masyarakat. Selain itu, terdapat regulator JPH yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan unsur pemberi akreditasi LPH dari Majelis Ulama Indonesia.

Menurut dia, belum lengkapnya unsur-unsur yang mengurusi JPH membuat penerbitan sertifikasi halal akan semakin lama. Alasannya, penerbitan sertifikat halal itu memakan waktu yang cukup lama. Jika sampai saat ini belum ada LPH maka proses penerbitan sertifikat halal akan semakin terkatung-katung.

Seharusnya, kata dia, BPJPH bersama MUI dan LPH saat ini sudah ada sehingga bisa memproses sertifikasi produk yang jumlahnya sangat banyak. Tiga unsur dalam penerbitan sertifikat halal itu merujuk pada Bab V UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Jika instrumen pemroses sertifikasi halal belum terbentuk, kata dia, maka dikhawatirkan banyak produk yang belum mendapatkan sertifikat halal hingga tenggat waktu mandatory sertifikat halal di akhir 2019.

Persoalan berikutnya, kata Ikhsan, BPJPH sebagai regulator belum dapat menerbitkan tarif sertifikasi produk halal. BPJPH adalah lembaga di bawah kementerian bukan Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat menentukan tarif. Penentuan tarif hanya dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan terbit.

Soal kesiapan infrastruktur sertifikasi halal daring/online, Ikhsan mengatakan BPJPH belum kunjung memiliki sistem teknologi informasi yang memadai. Dengan begitu, jika belum ada fasilitas itu akan membuat industri di daerah kesulitan mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produknya.

"Untuk memudahkan sertifikasi harus dilakukan sistem seperti yang dilakukan LPPOM MUI sehingga orang di daerah bisa lebih mudah kecuali ada verifikasi yang penting. Saat ini, sistem yang dilakukan BPJPH belum ada, sistem yang menjamin kemudahan bagi pemohon sertifikasi halal. Entah sampai kapan dirumuskan," kata dia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Waze Perkenalkan Fitur Baru untuk Para Wazers

Rabu, 19 Juni 2019 - 18:38 WIB

Alianz Partners Gandeng Waze Perluas Layanan Bantuan Pinggir Jalan di Asia Pasifik 

Sebanyak enam negara seluruh kawasan APAC, pengemudi yang membutuhkan bantuan di jalan akan dapat mengakses layanan bantuan pinggir jalan secara real-time melalui aplikasi Waze

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih

Rabu, 19 Juni 2019 - 18:20 WIB

Lewat 'The Big Start Season 4', Kemenperin Gembleng IKM Masuk Ranah Digital

Kemenperin semakin aktif bawa IKM masuk ke pasar digital, dalah satunya dengan kembali menyelenggarakan kompetisis 'The Big Start Season 4' yang menawarkan total hadiah Rp 1,3 miliar.

Direktur Strategic Portfolio Telkom Achmad Sugiarto (kedua dari kanan)

Rabu, 19 Juni 2019 - 18:02 WIB

Startup Portfolio Telkom Listing di Australia Stock Exchange

Jakarta – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menghadiri acara pencatatan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) Whispir di Australian Securities Exchange (ASX) dengan kode…

e-Commerce Tokopedia (Ist)

Rabu, 19 Juni 2019 - 17:45 WIB

Sepanjang Bulan Mei 2019, Tokopedia Catat Transaksi Penjualan Hingga Rp 18,5 Triliun

Sepanjang bulan Mei 2019, Tokopedia mencatatkan nilai total transaksi (Gross Merchandise Value/GMV) sebesar US$1.3 miliar atau setara lebih dari Rp18,5 triliun.

Sun Life Financial Indonesia dan Muamalat Indonesia Menandatangani Peresmian Kerja Sama Strategis Bancassurance

Rabu, 19 Juni 2019 - 17:35 WIB

Kerjasama Sun Life Financial Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia

PT Sun Life Financial Indonesia (“Sun Life”) perusahaan perencana keuangan keluarga tepercaya, hari ini mengumumkan komitmen kemitraan strategis bersama bank syariah pertama di Indonesia,…