Telkom Resmikan Bukittinggi menjadi "Modern Broadband City" BCA Syariah Optimis Gapai Kenaikan Rekening RDN Tahun Depan Mobvista: Peluang Besar Mobile Marketing Konten Video Mahfud MD: Mahasiswa Instrumen Utama Bela Negara Diperlukan Kolaborasi Untuk Pemanfaatan Fintech Dalam Mencapai SDGs Kolaborasi dan Komitmen Diperlukan Guna Membangun Ekosistem Startup Di Ajang TEI 2019, Menperin Airlangga Paparkan Strategi Genjot Daya Saing Industri Nasional

Jumat, 18 Oktober 2019 | 01:27

COMPOSITE 6181.014 11.42 0.19%

MBX 1715.444 3.16 0.19%

KOMPAS100 1239.716 2.96 0.24%

DBX 1145.869 2.17 0.19%

LQ45 967.765 5.15 0.54%

INFOBANK15 951.455 1.36 0.14%

JII 683.246 3.75 0.55%

BISNIS-27 536.964 2.91 0.55%

IDX30 527.349 2.98 0.57%

IDXHIDIV20 479.9 3 0.63%

Investor33 450.449 1.83 0.41%

SRI-KEHATI 384.921 0.8 0.21%

IDXBUMN20 383.436 2.72 0.71%

PEFINDO25 349.397 3.04 0.88%

MNC36 336.661 0.74 0.22%

SMInfra18 324.662 1.47 0.46%

IDXSMC-LIQ 318.193 -0.09 -0.03%

IDXSMC-COM 266.591 0.16 0.06%

JII70 232.478 1.09 0.47%

ISSI 189.376 0.7 0.37%

I-GRADE 172.359 0.52 0.3%

IDXV30 137.795 0.91 0.66%

IDXG30 138.014 0.86 0.62%

IDX80 138.036 0.89 0.65%

Berada di Lokasi Dilindungi, Masyarakat Tolak Pembangunan Pabrik Semen Aceh

Oleh : Herry Barus | Kamis, 11 Januari 2018 - 08:40 WIB

Ilustrasi Pabrik Semen.

INDUSTRY.co.id - Banda Aceh- Anggota Komisi Penilai Amdal Kabupaten Aceh Tamiang M Oki Kurniawan menolak pembangunan pabrik semen yang rencananya akan dibangun PT Tripa Semen Aceh di kabupaten tersebut karena lokasinya berada di kawasan geologi karst yang harus dilindungi.

"Kami menolak pembangunan pabrik semen PT Tripa Semen Aceh karena jika ini dibangun akan mengancam kawasan geologi karst," kata M Oki Kurniawan di Banda Aceh, kemarin.

Pernyataan tersebut dikemukakan M Oki Kurniawan dari LSM Kawasan Ekosistem Mangrove Pantai Timur Aceh (Kempra) dalam forum grup diskusi yang diinisiasi Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA).

Diskusi selain menghadirkan kalangan aktivis lingkungan hidup, juga turut mengundang unsur dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Pemerintah Aceh.

M Oki Kurniawan menyebutkan, pabrik semen tersebut rencananya dibangun di kawasan Kaloi, Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang. Berdasarkan peraturan daerah tata ruang Aceh Tamiang, wilayah itu merupakan kawasan geologi karst yang harus dilindungi.

"Jika pembangunan pabrik semen dipaksakan, maka Kabupaten Aceh Tamiang akan mengalami bencana ekologi beberapa tahun ke depan. Karena itu, pembangunan pabrik semen harus ditolak," tegas dia.

LSM Kempra, sebut dia, dalam sidang Komisi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Aceh Tamiang yang membahas izin lingkungan pembangunan pabrik semen tersebut dengan menolak.

Namun, lanjut dia, penolakan tersebut tidak menjadi rekomendasi oleh pemangku kepentingan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Buktinya, Bupati Aceh Tamiang izin lingkungan pembangunan pabrik semen pada 15 Desember 2017.

"Surat ini seolah-olah amdal pembangunan pabrik semen tidak bermasalah dan sudah disetujui Komisi Penilai Amdal. Padahal tidak. Karena itu, kami mempertanyakan mengapa Bupati Aceh Tamiang mengeluarkan surat izin lingkungannya," ketus M Oki Kurniawan.

Nurul Ikhsan dari Yayasan HAkA menyebutkan, Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Tamiang 2012-2032 menyatakan Kecamatan Tamiang Hulu bukan merupakan kawasan industri.

"Kecamatan Tamiang Hulu, termasuk wilayah Kaloi merupakan kawasan lindung geologi karst serta kawasan rawan bencana geologi. Jika pabrik semen diizinkan dibangun di Tamiang Hulu, maka jelas melanggar qanun atau peraturan daerah rencana tata ruang wilayah atau RTRW," tegas Nurul Ikhsan seperti dilansir Antara.

Sementara itu, Hayatuddin, aktivis antikorupsi Aceh, menegaskan jika izin pabrik semen PT Tripa Semen Aceh diberikan, maka pihaknya akan menggalang dukungan guna melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

"Kami akan lapor KPK karena ada diduga sesuatu dibalik pemberian izin pembangunan pabrik semen di Tamiang Hulu, Tamiang Hulu merupakan benteng bagi masyarakat Aceh Tamiang terhadap bencana ekologi. Jika ini rusak, maka hancurlah Aceh Tamiang," kata Hayatuddin.