Pengusaha Desak Pemerintah Tinjau Kebijakan Impor Baja Ringan

Oleh : Hariyanto | Kamis, 07 Desember 2017 - 10:15 WIB

Ilustrasi Baja ringan (Foto Dok Industry.co.id)
Ilustrasi Baja ringan (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Tiga asosiasi minta kepada pemerintah untuk meninjau kebijakan impor baja ringan dengan diberlakukannya Bea Masuk Anti Dumping untuk komoditi baja lapis aluminium seng (BJLAS) dari RRT (Tiongkok) dan Vietnam masing-masing 49 persen dan 18 persen.

"Kami khawatir kebijakan ini akan membuat BJLAS hilang di pasar mengingat kapasitas produksi di dalam negeri hanya 150.000 ton per tahun, sementara konsumsi BJLAS warna 350.000 ton per tahun," kata Ketua Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Novia Budiman dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (6/12/2017)

Hadir dalam jumpa pers Ketua Asosiasi Baja Ringan dan Atap Ringan Indonesia (ASBARINDO), Dwi Sudaryono dan Ketua Asosiasi Produsen Baja Ringan Indonesia (APBRI), Benny Lau.

Dwi menambahkan, kalau harga BJLAS naik 10-15 persen masih wajar, namun kalau kemudian hilang di pasar karena kebijakan tersebut maka harganya bisa naik 20-30 persen, tentunya akan berpengaruh harga atap baja ringan di pasar.

"Khususnya untuk BJLAS tebal 0,2 milimeter yang banyak digunakan bagi atap rumah untuk program pemerintah (program sejuta rumah). Kami berharap kebijakan tersebut jangan sampai menggangu program yang tengah berjalan," kata Dwi.

Novia mengatakan, hampir 60 persen konsumsi atap baja ringan merupakan konsumen menengah ke bawah, dikhawatirkan kalau harga mengalami kenaikan konsumen akan beralih kembali menggunakan kayu, tentunya tidak ramah lingkungan.

Benny Lau mengatakan, kebijakan Bea Masuk Anti Dumping merupakan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berdasarkan permohonan PT NS BlueScoope Indonesia sebagai pemasok bahan baku BJLAS warna di dalam negeri.

"Kami khawatir dengan diberlakukannya kebijakan tersebut akan berakibat banyaknya industri di hilir, produsen atap baja ringan yang tutup akibat kekurangan pasokan bahan baku," kata Benny kepada awak media.

Benny minta kepada pemerintah mengkaji ulang penetapan Bea Masuk Anti Dumping khususnya RRT. Maraknya impor selain adanya keterbatasan pasokan di dalam negeri, juga selisih harga yang jauh antara baja produksi dalam negeri dan impor.

Menurut dia, apabila pemerintah ingin mempertahankan industri hilir baja dalam negeri, maka pemerintah harus mengkaji kembali kebijakan ini. Harga bahan baku lokal tidak kompetitif, kalau dipaksakan, produsen ata baja ringan akan kesulitan.

Lebih jauh Novia menepis anggapan RRT sebagai produsen baja terbesar sengaja membanjiri negara-negara di Asia khususnya Asia Tenggara karena kelebihan pasok. Menurut dia saat ini negara tersebut justru sedang membatasi industri beratnya karena persoalan lingkungan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pakaian Tradisional Jepang, Yukata dan Kimono (Foto: saibumi.com)

Selasa, 17 Mei 2022 - 11:00 WIB

Jepang Pertimbangkan Buka Kunjungan Wisatawan Pada Juni 2022

Pandemi dua tahun ini membuat Jepang menutup perbatasannya untuk wisatawan asing. Tetapi, baru-baru ini Jepang telah dibuka pada April untuk beberapa penduduk luar negeri misalnya, pelancong…

Juru bicara pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia Maudy Ayunda

Selasa, 17 Mei 2022 - 10:55 WIB

Jubir G20 Maudy Ayunda Ungkap Pentingnya Ekosistem Kendaraan Listrik

Penggunaan kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian baterai bahkan mendai keseriusan pemerintah dalam menjalankan transisi energi berkelanjutan dan berkesibambungan.

Tambang Batubara (ist)

Selasa, 17 Mei 2022 - 10:44 WIB

Pasokan Batubara Dunia Melimpah, HBA Mei Turun Jadi USD275,64 per Ton

Harga Batubara Acuan (HBA) bulan Mei 2022 turun USD12,76 dari bulan sebelumnya ke angka USD275,64 per Ton. Penurunan HBA bulan Mei 2022 disebabkan oleh meningkatnya jumlah pasokan batubara dunia,…

Petani Sawit menyampaikan aspirasi

Selasa, 17 Mei 2022 - 10:11 WIB

Petani Sawit Minta Larangan Ekspor Minyak Goreng dan CPO Dicabut

Petani Sawit mengharapkan larangan minyak goreng dan CPO dicabut.

Ketua DPR Puan Maharani

Selasa, 17 Mei 2022 - 09:57 WIB

Mengecam Keras! Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

Jakarta-Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengecam keras penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai dengan kekerasan seksual.