Kadin Harapkan Perhatian Pemerintah Pada Sektor Ini di 2017

INDUSTRY.co.id -  Jakarta, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan (KP) mengharapkan perhatian dan keberpihakan pemerintah untuk mendukung kinerja sektor tersebut pada 2017.

"Kami berharap pemerintah bisa memberikan perhatian dan keberpihakan kepada dunia usaha di sektor kelautan dan perikanan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Jakarta, Jumat (30/12).

Yugi menuturkan, berdasarkan pengalaman dan evaluasi kinerja Kadin KP selama 2016, masih sangat banyak hambatan yang terjadi di sektor KP. Utamanya, dalam upaya Kadin KP memfasilitasi para nelayan dan dunia usaha yang bergerak di sektor tersebut dan yang terkena dampak dari kebijakan pemerintah.

Menurut dia, beberapa kebijakan pemerintah yang diterbitkan kurun waktu tahun 2016, cukup memberikan dampak negatif bagi investasi di sektor KP. Selain itu, dampak kebijakan tersebut juga memengaruhi kehidupan banyak nelayan yang bekerja di perairan Indonesia.

Ia mengatakan ada ketakutan nelayan untuk melaut dengan beberapa kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kami sangat berharap tahun depan pemerintah bisa mendukung dan menyatakan keberpihakannya kepada dunia usaha dalam negeri yang bergerak di sektor KP.

"Dan jika memang ada kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha dalam negeri, sebaiknya diproses secara hukum sehingga tercipta iklim investasi kondusif dan kejelasan dalam berusaha," ujarnya.

Ia menambahkan pada 2017 mendatang, ekonomi dunia masih terus mengalami kontraksi sehingga banyak investor dan masyarakat yang mencoba menahan belanjanya.

Jika hal itu terus dibiarkan, kata Yugi, kemungkinan berdampak pada perekonomian nasional. Apalagi, sektor kelautan dan perikanan yang memiliki kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional juga mengalami kontraksi.

"Jadi banyak investor yang "wait and see" dengan kondisi global saat ini. Karena itu, menjadi penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian serius kepada sektor ini, yang sudah mengalami kontraksi sejak beberapa waktu lalu," ucap Yugi.

Selain itu, Yugi menambahkan masih terdapat sejumlah kebijakan pemerintah di sektor perikanan dan kelautan yang harus ditinjau ulang. Pasalnya, sejumlah kebijakan itu dianggap kontra produktif bagi pengembangan sektor perikanan nasional.

"Kami mengharapkan ke depan pemerintah mengeluarkan kebijakan didukung dengan proses kajian, melalui proses konsultasi publik, proses sinkronisasi peraturan dan juga sosialisasi, sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014) dan Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (UU Nomor 12 Tahun 2011). Sehingga bisa efektif berlaku di lapangan," katanya.

Meski perekonomian gobal mengalami kontraksi, kata dia, namun pihaknya masih tetap menyatakan optimistis terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, agar peran Kadin KP terus signifikan bagi perekonomian, pihaknya berharap dukungan dan perhatian pemerintah menjadi hal penting yang perlu diwujudkan. (Hry/ tar)