Ekspor Produk Kulit dan Alas Kaki, RI Kejar China dan Vietnam

Oleh : Ridwan | Selasa, 07 November 2017 - 17:13 WIB

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto saat mengunjungi industri sepatu PT Aggiomultimex di Sidoarjo, Jawa Timur

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara mengatakan, saat ini ekspor kulit, produk kulit, dan alas kaki nasional sedang mengejar China dan Vietnam.

Seperti diketahui, Indonesia berada di posisi ke-5 di Dunia untuk ekspor kulit, produk kulit, dan alas kaki, sedangkan China dan Vietnam masing-masing berada di posisi ke satu dan tiga.

"Paling tidak daya saing insustri kita sudah kelihatan, tinggal bagaimana meningkatkan kualitas desain, bahan baku, dan keberlangsungan usaha termasuk dari segala sisinya," ujar Ngakan di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Ia menambahkan, yang paling penting dari segi desain, kalau produk semacam ini desainnya sangat utama plus branding. "Branding kita masih ketinggalan, belum banyak brand yang muncul," terangnya.

Sektor industri alas kaki nasional memiliki pangsa pasar mencapai 4,4 persen di pasar internasional. Bahkan, berdasarkan data Trade Map, pertumbuhan ekspornya positif dari 4,85 miliar dollar AS pada 2015 atau naik 3,3 persen menjadi 5,01 miliar dollar AS pada 2016.

Terkait dengan hal tersebut ada tiga faktor yang mendorong industri dapat maju, tambahnya, yakni teknologi, modal, dan skill.

"Ketiga faktor itu harus saling melengkapi, khusus faktor skill, sekolah kejuruan diharapkan menyiapkan tenaga yang andal untuk mengisi kebutuhan dunia industri saat ini," ujarnya.

Terkait tantangan, Ngakan menjelaskan, masih ada beberapa tantangan untuk industri kulit nasional saat ini diantaranya terkait lingkungan dan bahan baku. "Terkait masalah lingkungan, kami mendorong supaya industri ramah lingkungan memakai bahan yang alami, karena ke depan kan industri mengarah ke go green," tambah Ngakan.

Selain itu, lanjut Ngakan, impor bahan baku kulit itu sangat selektif, kita tidak bisa impor dari negara-negara yang masih terkena penyakit kuku dan mulut, dan itu masih menjadi kendala. "Kedepan kemungkinan kita harus bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan untuk pengendalian impor,"ucapnya.

Ngakan menilai masih ada yang harus diperbaiki dari sisi tata niaga. Dalam hal harga, menurutnya harga jual ekapor lebih tinggi jika dibandingkan harga jual dalam negeri.

"Sekarang bagaimana pemerintah memberikan insentif berupa bea keluar agar harga jual impor dan dalam negeri tidak jauh berbeda. Disatu sisi jika industri ini berkembang maka mereka bisa membeli bahan baku dengan harga yang lebih bagus," tutup Ngakan.