2018, Pemerintah Terapkan Sistem Perizinan Terintegrasi

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 07 November 2017 - 06:18 WIB

Menkumham, Yasonna Laoly

INDUSTRY.co.id, Jakarta -Pemerintah memastikan penerapan sistem perizinan terintegrasi (single submission) dapat diterapkan di tahun depan. Pemerintah pun bakal membentuk satuan tugas (satgas) guna memantau dan juga mengatur jalannya sistem tersebut.

"Targetnya presiden minta April tahun depan semua selesai, jadi perizinan untuk berusaha dengan single submission harus diwujudkan," ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasona Laoly

Sejalan dengan hal tersebut, ia menegaskan pemerintah juga akan menerapkan sistem reward and punishment bagi daerah-daerah yang masih belum memudahkan perizinan berusaha, terutama daerah kecil.

"Daerah-daerah yang tidak comply, dana intensif daerahnya akan dipotong," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, sistem reward and punisment tidak hanya akan diterapkan kepada daerah, tetapi juga kepada pengusaha yang tidak segera mengurus perizinan penerbitan usaha tersebut.

Adapun guna memastikan sistem perizinan terintegrasi tersebut berjalan, menurut Darmin, pemerintah akan membentuk satgas yang terdiri dari beberapa unsur pemerintah.

Nantinya, menurut Darmin, satgas tersebut akan dibagi menjadi satgas leading sector dan juga satgas pendukung. Satgas leading sector akan memiliki tiga tugas utama, yakni untuk memonitor perizinan yang sudah diperoleh investor yang sudah mendaftar.

Selain itu, satgas leading sector juga bertugas untuk menyelesaikan permasalahan (debottlenecking) keterlambatan izin usaha tersebut. Sedangkan satgas pendukung, bertugas untuk mendukung segala hal administratif investor, seperti penamaan dan juga pembakuan nama investor tersebut."Jadi ada kementerian lembaga yang tugasnya kita sebut sebagai satgas pendukung." lanjutnya.

Adapun pemerintah, menurut Darmin, saat ini juga tengah mengkaji aturan atau pedoman mengenai sistem perizinan tersebut, agar para investor bisa mengetahui mekanisme dan sistem pendaftaran izin usaha tersebut.

"Kita akan buat dasarnya secara baku supaya investor bisa mengetahui secara jelas berapa lama dia mengurus masing-masing itu (perizinannya)," jelasnya