INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai keterbatasan tenaga kerja berkualitas di daerah menjadi kendala pemerintah dalam mengembangkan kawasan industri di luar pulau Jawa.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Haris Munandar mengatakan, masalah yang muncul adalah tenaga kerja di kawasan itu (diluar pulau Jawa), karena tidak link and match dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
"Dalam menciptakan tenaga kerja berkualitas di daerah, Kemenperin memiliki sembilan Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) yang menggunakan sistem pembelajaran 30 persen teori dan 70 persen praktik," ungkap Haris di Jakarta (20/8/2017)
Ia menambahkan, sembilan SMK ini menerapkan sistem pembelajaran yang berbasis kompetensi, sehingga siswa-siswa ini pulangnya agak sore sampai pukul 16.00 WIB dan para lulusannya hampir semuanya terserap di dunia kerja.
Sembilan SMK tersebut di antaranya di Banda Aceh dengan spesialisasi pengolahan produk berbasis kelapa sawit, Bandar Lampung spesialisi pengolahan karet dan singkong. Yogyakarta spesialis produksi minyak atsiri, Pontianak spesialisasi teknik mesin dan kimia, serta Makassar spesialisasi pengolahan kakao.
Seperti diketahui, Kementerian Perindustrian siap memasok kebutuhan industri terhadap tenaga kerja yang kompeten, salah satunya melalui lulusan program pendidikan vokasi. Pasalnya, sumber daya manusia (SDM) yang terampil menjadi faktor penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing sektor manufaktur, selain modal dan teknologi.
Berdasarkan perhitungan Kemenperin, dengan rata-rata pertumbuhan industri sekitar 5-6 persen per tahun, dibutuhkan lebih dari 500-600 ribu tenaga kerja baru per tahun.
"Kami menargetkan dapat menghasilkan pekerja kompeten yang tersertifikasi sebanyak 220 ribu orang di tahun 2017. Setidaknya kami berkontribusi separuhnya dari kebutuhan industri melalui pendidikan vokasi," papar Haris.
Haris memastikan, unit-unit pendidikan di lingkungan Kemenperin selama ini telah menerapkan sistem pembelajaran yang berbasis kompetensi. Para lulusannya hampir semua terserap di dunia kerja.
"Kami sudah teruji dan terbukti. Makanya kami mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk menjadi role model dalam pelaksanaan pendidikan vokasi yang link and match dengan industri," pungkasnya.
