INDUSTRY.co.id - Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempercepat integrasi SAPA UMKM sebagai sistem layanan terpadu nasional yang akan menghubungkan berbagai layanan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam satu platform.
Langkah tersebut diperkuat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan UMKM melalui SAPA UMKM yang dihadiri pimpinan dan perwakilan dari puluhan kementerian serta lembaga.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, mayoritas kementerian dan lembaga telah menyatakan komitmen untuk bersinergi dalam membangun sistem pelayanan yang terintegrasi bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
“Sebagian besar kementerian dan lembaga telah menyatakan kesepakatan untuk melakukan sinergi sekaligus membangun kesepahaman dalam pemanfaatan SAPA UMKM sebagai satu sistem pelayanan terintegrasi bagi seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Tanah Air,” ujar Maman dalam keterangan resmi di Jakarta.
Menurut Maman, rakor tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah dalam konsolidasi serta reorientasi program pemberdayaan UMKM. Pemerintah menargetkan SAPA UMKM menjadi aplikasi satu pintu layanan pemberdayaan UMKM nasional.
Maman menjelaskan, integrasi SAPA UMKM telah mulai dilakukan dengan sejumlah instansi, di antaranya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk layanan sertifikasi halal, pemerintah provinsi untuk layanan Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk aspek pengawasan.
Melalui integrasi tersebut, pelaku UMKM diharapkan tidak lagi harus mengakses berbagai layanan pemerintah secara terpisah di banyak instansi.
“Pengusaha UMKM dapat memperoleh akses terhadap program yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usahanya,” kata Maman.
Meski demikian, ia menegaskan proses integrasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing kementerian dan lembaga.
“Kami ingin semuanya berjalan proporsional dan bertahap. Kami tidak ingin terburu-buru sehingga justru kurang tepat sasaran bagi pengusaha UMKM,” ujarnya.
Kementerian UMKM menilai berbagai program dan layanan pemerintah untuk UMKM selama ini masih tersebar di sejumlah instansi dengan mekanisme dan basis data yang berbeda-beda.
Kondisi tersebut menyebabkan data UMKM belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi program dan layanan.
Melalui SAPA UMKM, pemerintah ingin membangun ekosistem layanan yang lebih terhubung, mudah diakses, dan tepat sasaran. Integrasi ini juga diharapkan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan UMKM.
Maman menegaskan bahwa penguatan ekosistem UMKM bukan sekadar program sektoral, melainkan agenda nasional yang membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Kementerian UMKM berharap komitmen yang telah dibangun melalui rakor dapat segera diterjemahkan menjadi langkah konkret antar kementerian dan lembaga, sehingga UMKM Indonesia semakin produktif, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
