Minta Cabut Larangan Ekspor CPO! Legislator Ini Sebut, Jika Harga Sawit Semakin Anjlok, Petani Bisa Kembali Miskin.

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 19 Mei 2022 - 09:09 WIB

Kelapa Sawit (agroindonesia)
Kelapa Sawit (agroindonesia)

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai pemerintah harus segera membuka kembali ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Sebab, larangan ekspor CPO dan turunannya yang sudah berlaku sejak 28 April 2022 tersebut menurutnya telah menimbulkan beberapa dampak yang merugikan, salah satunya bagi petani sawit. Menurutnya jika harga sawit semakin anjlok, petani bisa kembali miskin.

"Harus dibukalah (ekspor CPO dan turunannya). Bukan untuk kepentingan pengusaha minyak goreng dan pengusaha CPO, tapi petani sawit. Jadi petani yang sekarang hasil sawitnya enggak laku, enggak diterima pabrik, busuk di pohon, busuk di mobil, itu sudah merugi beberapa bulan ini. Jadi pemerintah harus melihat itu, ini dampak kebijakannya begini, harus ada kajian kan enggak bisa sesuka-suka. Jangan petani yang jadi korban,” tegas Rudi, seperti dikutip industry.co.id.

Rudi menambahkan, saat ini petani sawit mengalami kerugian yang besar. Selain karena harga tandan buah segar (TBS) yang bisa mencapai Rp1.000 per kilogram, petani sawit kini juga mengalami kesulitan dalam menjual TBS dikarenakan pabrik-pabrik yang belum bisa menerima kembali TBS dari petani karena kelebihan stok.

"Jadi ketika menekan satu atau sekelompok pengusaha agar menormalkan CPO, jangan juga dikorbankan petani-petani kecil yang sejumlah 20 juta lagi. Akhirnya harga TBS anjlok, enggak laku di tingkat-tingkat pabrik dan tingkat-tingkat desa, kecamatan, jadi sekarang petani sawit resah, akhirnya muncullah demonstrasi. Berapa petani sawit yang rugi dari penurunan larangan ekspor? (Ini) harus dipikirkan," imbuh politisi NasDem ini.

Untuk itu, menurut Rudi, pemerintah perlu serius menyelesaikan permasalahan CPO ini dengan menyelesaikan permasalahan mafia minyak goreng. Selain itu, pemerintah juga perlu dengan tegas menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), sehingga rantai pasok dalam negeri dapat lebih aman dan cukup. Termasuk kepada jajaran Kementerian Perdagangan untuk tidak bermain-main.

"Kebijakan DMO dan DPO kuota minyak goreng dalam negeri itu yang serius lah. Itu yang benar-benar Kementerian Perdagangan jangan main mata, kan kebutuhan kita cuma 16 juta ton dalam negeri, produksi kita 65 juta ton. Kalau 16 juta ton pemerintah betul-betul bilang setop jangan diekspor, semua aparaturnya mengawasi, itu stok aman," tegas legislator dapil Sumatera Utara III itu.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Persada Medika Utama, Bakti Energi Abadi dan GC Labs Bekerja Sama Kembangkan Granostic Center

Rabu, 06 Juli 2022 - 22:13 WIB

Persada Medika Utama, Bakti Energi Abadi dan GC Labs Bekerja Sama Kembangkan Granostic Center

PT Persada Medika Utama, atau lebih dikenal sebagai Granostic Diagnostic Centre, adalah laboratorium klinik yang berlokasi di Surabaya dan telah berdiri sejak tahun 2007. Sejak awal pendiriannya,…

Penanaman pohon di Kaki Gunung Salak salah satunya oleh Antam

Rabu, 06 Juli 2022 - 17:21 WIB

TGHNS Lepas Elang Brontok Bareng Brimob dan PT Antam

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TGHNS), Bogor 4 Juli 2022, tepatnya di area Kolat Korps Brimob POLRI, Kawasan TN Gunung Halimun Salak, telah dilakukan kegiatan pelepasliaran tiga ekor Elang…

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2021

Rabu, 06 Juli 2022 - 16:55 WIB

Luar Biasa! Kemenperin Sukses Raih Opini WTP 14 Kali Berturut, Ini Respon Menperin Agus

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya pada Laporan Keuangan tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini…

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk Pegadaian Elvi Rofiqotul Hidayah dan Direktur Lelang (DJKN) Joko Prihanto

Rabu, 06 Juli 2022 - 16:34 WIB

Pegadaian dan DJKN Tingkatkan Kerjasama Akurasi Data Bea Lelang

PT Pegadaian bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan Penandatangan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penatausahaan dan Pelaporan Bea Lelang Pegadaian.

Peresmian Pasar Banyumas

Rabu, 06 Juli 2022 - 16:28 WIB

Bangkitkan Perekonomian Masyarakat Jawa Tengah, Pasar Banyumas Diresmikan

Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti meresmikan Pasar Banyumas di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yang telah selesai…