INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan berbagai program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, khususnya untuk meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.

Program tersebut antara lain adalah program insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP).

Menurutnya, program tersebut terbukti mampu menopang pertumbuhan dan peningkatan produksi kendaraan dan berdampak pada IKM yang menjadi produsen komponen bagi produsen mobil.

PPnBM DTP juga meningkatkan permintaan input di sektor industri (backward linkage) sebesar Rp36 Triliun, yaitu Rp29 triliun di sektor industri dan Rp6 Triliun di sektor non-industri.

Di samping itu, terdapat peningkatan output sektor otomotif (forward linkage) sebesar Rp43 Triliun (Rp33 Triliun di sektor industri dan non-Industri sebesar Rp10 Triliun.

“Dampak positifnya terhadap penciptaan kesempatan kerja baru pada sektor lainnya sebanyak 175.674 orang,” tegas Menperin Agus pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (2/2/2022).

Selanjutnya, program andalan kedua adalah pengembangan industri halal. Kemenperin telah mengambil beberapa inisiatif, antara lain penyusunan regulasi tentang industri halal dan penyusunan masterplan industri produk halal bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

“Program-program yang kami jalankan adalah substitusi impor dan fasilitasi peningkatan daya saing, pemanfaatan Indonesia-UAE Comprehensive Economic Partnership (CEPA) untuk ekspor industri halal, penciptaan kawasan industri halal terintegrasi, termasuk juga penyelenggaraan Indonesia Halal Industri Awards (IHYA) untuk menstimulasi sekaligus mengapresiasi para pelaku industri halal,” sebut Menperin.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan dalam kesimpulan rapat, pihaknya mengapresiasi apa yang telah dijalankan oleh Menperin Agus dan jajarannya pada tahun 2021 lalu.

Selanjutnya, pada tahun 2022, Komisi VII DPR-RI meminta Menperin dan jajarannya mengupayakan peningkatan ekspor dan investasi yang sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Tanah Air.

“Kami juga meminta agar Kemenperin bisa memanfaatkan momen G20 dalam mendorong percepatan hilirisasi industri dan investasi,” pungkasnya.