Jaga Kekayaan Laut Indonesia, Menteri Susi Adopsi Teknologi Radar Canggih Jepang

Oleh : Robert Barus | Minggu, 30 April 2017 - 12:30 WIB

Menteri Susi Pudjiastuti
Menteri Susi Pudjiastuti

INDUSTRY.co.id - Pada kunjungannya ke Jepang, pertengahan April lalu, Menteri Susi bertemu President Director of Japan Radio Co (JRC) Kenji Ara di Imperial Hotel, Les Saisons, Tokyo. Sambil menghabiskan brunch time, keduanya membicarakan teknologi radar pengawas buatan JRC yang menarik perhatian Menteri Susi.

“Saya berada di Wakatobi beberapa waktu lalu, dan melihat radar bekerja. Saya berharap, Indonesia bisa memiliki radar setidaknya di empat tempat di Indonesia. Setelah bertanya, ternyata radar tersebut dari Jepang. Untuk itu kami tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai teknologi yang Anda miliki,” ungkap Menteri Susi.

Dalam pengamatan Susi, JRC memiliki enam perusahaan perwakilan di Indonesia yang mempekerjakan 3.200 orang tenaga kerja Indonesia. “Pihak JRC mengaku sangat senang karena mendengar Menteri Susi memiliki ketertarikan terhadap sistem pengawasan yang dikeluarkan JRC.

“Kami akan senang hati berdiskusi dan berkontribusi mengenai sistem radar di Indonesia, mungkin memang bukan saat ini, tetapi nanti,” janji Ara.

Menurut Menteri Susi, Indonesia membutuhkan radar pengawas untuk meningkatkan teknologi pengawasan yang dimiliki KKP, agar pencegahan masuknya kapal pencuri ikan dapat berjalan lebih maksimal.

Menteri Susi tertarik dengan radar yang dimiliki JRC karena mampu mengawasi kapal asing yang masuk ke Indonesia hingga radius 150 kilometer.

Menteri Susi menuturkan, pemerintah Indonesia tengah mengupayakan penjajakan teknologi pengawasan terkini yang mungkin bisa dan tepat digunakan di Indonesia. Menteri Susi tertarik dengan radar terbaru JRC yang dapat memonitor di sembilan titik dengan satu titik kendali dengan jangkauan lebih dari 50 nautical miles.

Adapun radar JRC yang digunakan di Wakatobi memiliki jangkauan 24 nautical miles dengan integrasi maksimal 3 radar.

Namun untuk memperoleh Radar bukanlah perkara mudah. Harga satu radar terbaru JRC mencapai USD2 juta. KKP kata  Menteri Susi tidak akan membeli radar. Melainkan mengupayakan cara lain untuk memperoleh radar.

“KKP tidak akan membeli radar, tetapi kami akan mencari cara untuk mendapatkannya karena kami tidak ingin menghabiskan anggaran KKP (untuk pengadaan radar),” ujar Menteri Susi kepada Ara.

Menurut Menteri Susi, teknologi radar pengawasan yang canggih dibutuhkan untuk di pasang di beberapa titik, di antaranya Natuna, Morotai, Raja Ampat, Arafura, dan Sabang.

Selain radar pengawasan, Menteri Susi juga ingin memasang radar konservasi di tempat-tempat tersebut.

Ara menyatakan siap memberikan informasi teknologi radar yang dibutuhkan Indonesia karena keberhasilan pengawasan kelautan dan perikanan Indonesia juga akan berdampak kepada negara mereka.

“Dari Indonesia, kami mendapat komoditas ekspor seperti udang, ikan, dan tuna. Itu semua karena Indonesia mampu menjaga sumber daya alamnya,” terang Ara.

Setelah bertemu Kenji Ara, Menteri Susi mengunjungi kantor Headquarter of Japan Coast Guard (JCG). Di sana ia diterima oleh Komandan JCG Satoshi Nakajima. Pada pertemuan tersebut, Menteri Susi mengajak JCG untuk bekerjasama dalam penyediaan data, teknologi, dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Lawatan Menteri Susi hari itu dilanjutkan dengan mengunjungi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Liberal Jepang (LDP), Toshihiro Nikai di kantor LDP.

Kepada Nikai, Menteri Susi menyampaikan undangan investasi setidaknya pada pembangunan 6 pelabuhan dari pembangunan 24 pelabuhan yang sedang digalakan Indonesia hingga tahun 2019.

“Saya ingin Jepang berkomitmen ambil (investasi) di 6 pelabuhan, terutama Sabang karena penting untuk Jepang,” tutur Menteri Susi.

Kepada Nikai, Susi kembali menyampaikan keinginannya untuk memasang radar pengawasan perikanan di Indonesia seperti yang telah disampaikan kepada Kenji Ara.

Ia meminta Jepang memberikan bantuan teknis penggunaan radar untuk pengawasan dan pengamanan wilayah terluar di Indonesia terutama di Sabang, Morotai, Natuna dan Biak. Menanggapi permintaan tersebut, Nikai mengatakan akan mengirim tim untuk meninjau lokasi-lokasi tersebut.

Lawatan hari itu diakhiri dengan kunjungan menteri Susi ke Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT) untuk bertemu diaspora Indonesia di sana.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kota Podomoro Tenjo

Jumat, 26 April 2024 - 17:08 WIB

Kota Podomoro Tenjo Luncurkan Tiga Produk Properti Terbaru

Kota Podomoro Tenjo meluncurkan 3 (tiga) produk properti terbaru melalui pameran properti bertajuk “Fantastic Milenial Home; Langkah Mudah Punya Rumah” yang berlangsung selama tanggal 23…

Ilustrasi perumahan

Jumat, 26 April 2024 - 16:44 WIB

Bogor dan Denpasar Jadi Wilayah Paling Konsisten dalam Pertumbuhan Harga Hunian di Kuartal I 2024

Sepanjang Kuartal I 2024, Bogor dan Denpasar menjadi wilayah paling konsisten dan resilient dalam pertumbuhan harga dan selisih tertinggi di atas laju inflasi tahunan

Bank Raya

Jumat, 26 April 2024 - 16:33 WIB

Bank Raya Kembali Torehkan Pertumbuhan Laba Double Digit di Triwulan 1 Tahun 2024

Fokus Bank Raya di 2024 adalah berinvestasi pada pertumbuhan bisnis yang  berkualitas untuk menjadikan Bank Raya sebagai bank digital utama untuk segmen mikro dan kecil. Strategi pengembangan…

Frasers Group Asia dan MAPA Menjalin Kerjasama untuk Hadirkan Sports Direct Pertama di Indonesia, Berlokasi di Kota Kasablanka Mall

Jumat, 26 April 2024 - 15:10 WIB

Frasers Group Asia dan MAPA Menjalin Kerjasama untuk Hadirkan Sports Direct Pertama di Indonesia, Berlokasi di Kota Kasablanka Mall

Sebagai bagian dari ekspansinya di Asia Tenggara, Sports Direct Malaysia, Sdn Bhd ("Frasers Group Asia") – afiliasi dari grup ritel internasional terkemuka Frasers Group plc ("Frasers Group",…

Pengamat hukum Dr. (Cand.) Hardjuno Wiwoho

Jumat, 26 April 2024 - 14:47 WIB

UU Perampasan Aset dan BLBI Jadi PR Prabowo-Gibran

Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus melanjutkan agenda pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan pemerintahan sebelumnya sebagai…