Usai Putusan MK, Bulog Siap Lanjutkan Impor Daging Kerbau

Oleh : Ridwan | Rabu, 15 Februari 2017 - 10:51 WIB

Ilustrasi kerbau. (Foto: Fairfax Media)
Ilustrasi kerbau. (Foto: Fairfax Media)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kementerian Perdagangan pastikan impor daging India tetap jalan pasca pautusan Mahkaamah Konstitusi (MK). Namun untuk melakukannya, harus ada definisi jelas mengenai mekanisme kehati-hatian dari undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak gugatan uji materi oleh pemohon yang dimotori oleh Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana atas pasal 36 C Ayat (1), Pasal 36 C Ayat (3), Pasal 36 D Ayat (1), dan Pasal 36 E Ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2014.

Kemendag menjamin impor ternak berbasis zona (zona based) tetap berlaku. Hal ini menyusul hasil uji materi Undang-undang Peternakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, impor daging kerbau India akan dilanjutkan.

"Intinya zona based diperbolehkan MK, khusus pasal 36 e ada prinsip kondisi tertentu dan kehati-hatian maksimal" ungkap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan di Jakarta (14/2/2017).

Dalam impor daging kerbau India yang dijalankan oleh Perum Bulog selama ini, prinsip kehati-hatian telah dilaksanakan secara maksimal oleh Badan Karantina. Prinsip kehati-hatian itu misalnya dengan mengirim petugas Badan Karantika untuk menginspeksi peternakan hingga rumah potong hewan.

Sementara, terkait “prinsip mendesak dan kebutuhan masyarakat” yang disebut MK, Kementerian Perdagangan menjelaskan bahwa kondisi di Indonesia juga memenuhi persyaratan itu.

Oke kemudian mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut konsumsi daging sapi penduduk Indonesia pada 2016 hanya 2,58 kilogram per kapita per tahun. Angka itu jauh di bawah Negara tetangga di Asia.

Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Djarot Kusumayakti, mengatakan pasca putusan MK pihaknya sudah mengirim surat ke pemerintah untuk meminta kejelasan, mengenai kelanjutan impor daging dari India.

Menurut Djarot sampai saat ini belum ada penugasan lebih lanjut soal impor daging. Meski masih ada kewajiban pengiriman daging India sebesar 21 ribu ton. Dia melihat selama ini memang aturan sudah ketat soal impor daging India.

Sementara, Bulog pun menyatakan siap untuk melanjutkan impor daging kerbau dari India. Sebab, dari 70 ribu ton izin impor yang didapatnya tahun lalu, masih ada 21 ribu ton yang belum didatangkan.

"Kami kan operator, kalau memang dikehendaki oleh pemerintah, kami menunggu penugasan" terang Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

KA Bandara Soekarno-Hatta (Ist)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:15 WIB

Penyesuaian Tarif, Kini Kereta Api Bandara Batu Ceper-Soetta Hanya Rp35.000

PT Railink memutuskan menyesuaikan tarif antar-stasiun kereta Bandara Soekarno-Hatta. Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, kini masyarakat dari Kota Tangerang atau sekitar Stasiun Batuceper…

 Oesman Sapta Odang (OSO) Ketum Umum Hanura Oesman

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:07 WIB

Konflik Partai Hanura, OSO-Daryatmo Harus Temukan Kompromi Politik

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyarankan para elit politik Hanura harus secepatnya bertemu untuk menemukan kompromi politik yang terbaik bagi partai…

Menhan Ryamizard Ryacudu-foto RiauOnline.com

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:57 WIB

Menhan Ungkap Empat Isu Krusial Ganggu Keamanan Kawasan

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, menyebutkan, saat ini dunia tengah menghadapi empat isu krusial yang dapat mengganggu keamanan kawasan regional dan wilayah.

Partai Solidaritas Indoensia (PSI) (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:52 WIB

PSI Galang Dana Publik untuk Perbaiki Iklim Politik Tanah Air

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggalang dana donasi publik untuk pembiayaan partai dan mendorong perbaikan iklim politik di Tanah Air.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Foto Ist)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:39 WIB

MPR: Indonesia Butuh Haluan Negara

Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kembali pola pembangunan sejenis garis besar haluan negara(GBHN), ditengah munculnya fenomena Demokrasi Pancasila menghasilkan…