Anggota DPRD Sumut Terkait Korupsi Telah Kembalikan Uang Rp7,15 Miliar

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 22 September 2018 - 06:03 WIB

DPRD Sumut (Foto Industry.co.id)
DPRD Sumut (Foto Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara telah mengembalikan uang yang pernah mereka terima dengan total Rp7,15 miliar terkait dengan kasus suap kepada DPRD Sumut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (21/8/2018) , mengatakan bahwa ppengembalian selama 88 kali, di antaranya ada yang mengembalikan secara bertahap atau lebih dari satu kali pembayaran.

"Kisaran nilai pengembalian secara mencicil tersebut mulai dari Rp500 ribu, Rp2,5 juta, Rp50 juta, Rp100 juta, hingga Rp400 juta," kata Febri Diansyah kepada awak media.

Seluruh uang yang dikembalikan tersebut disita KPK dan menjadi bagian dari pemberkasan perkara.

"Meskipun pengembalian uang yang pernah diterima tidak menghapus pidana, KPK menghargai hal tersebut dan tentu akan diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan," katanya.

KPK mengingatkan kembali kepada seluruh pihak yang pernah menerima uang terkait kasus tersebut ataupun kasus lain yang diproses KPK agar segera mengembalikan uang tersebut ke negara melalui KPK.

"Sikap kooperatif terhadap proses hukum akan lebih baik bagi penanganan perkara dan kepentingan tersangka sendiri," ucap Febri.

Dari 38 orang tersangka yang diproses dalam kasus ini, terhadap 21 orang baik mantan maupun anggota DPRD Sumut telah ditahan KPK, antara lain, Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Sonny Firdaus, Muslim Simbolon, Helmiati, Mustofawiyah, Tiaisah Ritonga, Arifin Nainggolan, Elezaro Duha, Tahan Manahan Pangabean, dan Passiruddin Daulay.

Selanjutnya, Biller Pasaribu, John Hugo Silalahi, Richard Eddy Marsaut, Syafrida Fitrie, Restu Kurniawan Sarumaha, Musdalifah, Rahmianna Delima Pulungan, dan Abdul Hasan Maturidi.

Sebelumnya, KPK pada tanggal 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumut 2009 s.d. 2014 dan/atau 2014 s.d.2019.

Atas perbuatannya itu, mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Foto Doc Kementan

Sabtu, 20 Oktober 2018 - 20:44 WIB

Hasilkan 20 Triliun dalam 3,5 Tahun, Ekspor Obat Hewan Indonesia Meningkat

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Dalam kurun waktu 3,5 tahun, ekspor obat hewan telah signifikan mendatangkan devisa negara yang cukup besar. Berdasarkan data Direktorat…

Bambang Tribaroto Corporate Secretary Bank BRI (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 20 Oktober 2018 - 20:00 WIB

BRI-Pemprov Perkuat Sistem Informasi Pertanian di Jawa Tengah.

Bank BRI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan acara puncak perayaan Hari Tani 2018 yang dilaksanakan di Alun-alun Bung Karno, Kabupaten Ungaran, Jawa Tengah Sabtu (20/10/2018).…

Garuda-Polri Sepakat Kemitraan Strategis Layanan Jasa Penerbangan (Foto Dok Garuda Indonesia)

Sabtu, 20 Oktober 2018 - 18:00 WIB

Garuda-Polri Sepakat Kemitraan Strategis Layanan Jasa Penerbangan

Maskapai nasional Garuda Indonesia bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Jumat (19/10/2018) melakukan penandatanganan nota kesepahaman perpanjangan komitmen kemitraan strategis…

Taufik Hidayat, Direktur Utama PT. PP Properti Tbk (Dok. Industry)

Sabtu, 20 Oktober 2018 - 17:00 WIB

PT PP Bukukan Kontrak Baru Rp32,45 Triliun

PT PP (Persero) Tbk, perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia berhasil membukukan kontrak baru Rp32,45 triliun sampai akhir September 2018, naik 1,5 persen dibanding periode yang sama…

Ilustrasi Pertamina EP

Sabtu, 20 Oktober 2018 - 16:30 WIB

Pertamina EP Capai Produksi 102 Persen

PT Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) mencatat pencapaian produksi minyak PT Pertamina EP Asset 3 sebesar 12.408 BOPD atau 102 persen dari target 2018 sebesar 12.138 BOPD.