Anggota DPRD Sumut Terkait Korupsi Telah Kembalikan Uang Rp7,15 Miliar

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 22 September 2018 - 06:03 WIB

DPRD Sumut (Foto Industry.co.id)
DPRD Sumut (Foto Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara telah mengembalikan uang yang pernah mereka terima dengan total Rp7,15 miliar terkait dengan kasus suap kepada DPRD Sumut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (21/8/2018) , mengatakan bahwa ppengembalian selama 88 kali, di antaranya ada yang mengembalikan secara bertahap atau lebih dari satu kali pembayaran.

"Kisaran nilai pengembalian secara mencicil tersebut mulai dari Rp500 ribu, Rp2,5 juta, Rp50 juta, Rp100 juta, hingga Rp400 juta," kata Febri Diansyah kepada awak media.

Seluruh uang yang dikembalikan tersebut disita KPK dan menjadi bagian dari pemberkasan perkara.

"Meskipun pengembalian uang yang pernah diterima tidak menghapus pidana, KPK menghargai hal tersebut dan tentu akan diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan," katanya.

KPK mengingatkan kembali kepada seluruh pihak yang pernah menerima uang terkait kasus tersebut ataupun kasus lain yang diproses KPK agar segera mengembalikan uang tersebut ke negara melalui KPK.

"Sikap kooperatif terhadap proses hukum akan lebih baik bagi penanganan perkara dan kepentingan tersangka sendiri," ucap Febri.

Dari 38 orang tersangka yang diproses dalam kasus ini, terhadap 21 orang baik mantan maupun anggota DPRD Sumut telah ditahan KPK, antara lain, Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Sonny Firdaus, Muslim Simbolon, Helmiati, Mustofawiyah, Tiaisah Ritonga, Arifin Nainggolan, Elezaro Duha, Tahan Manahan Pangabean, dan Passiruddin Daulay.

Selanjutnya, Biller Pasaribu, John Hugo Silalahi, Richard Eddy Marsaut, Syafrida Fitrie, Restu Kurniawan Sarumaha, Musdalifah, Rahmianna Delima Pulungan, dan Abdul Hasan Maturidi.

Sebelumnya, KPK pada tanggal 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumut 2009 s.d. 2014 dan/atau 2014 s.d.2019.

Atas perbuatannya itu, mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dirjen IKM Kemenperin, Gati Wibawaningsih

Sabtu, 19 Januari 2019 - 19:35 WIB

Kemeneperin Bidik Industri Perhiasan Tumbuh 5 Persen

Kementerian Perindustrian terus mendorong penguatan branding produk perhiasan Indonesia agar lebih berdaya saing di tingkat global.

Peluncuran Kampanye #KomuterTegar Redoxon

Sabtu, 19 Januari 2019 - 19:30 WIB

Kampanye #KomuterTegar Redoxon, Siapkan Komuter Indonesia untuk Jaga Daya Tahan Tubuh Sehat dan Kuat

Redoxon, merek vitamin daya tahan tubuh terkemuka dari Bayer. hari ini meluncurkan kampanye #KomuterTegar guna menyebarluaskan kesadaran kepada para komuter di Indonesia untuk menjaga daya tahan…

Jenius solusi life financebagi masyarakat melek digital ataudigital savvy.

Sabtu, 19 Januari 2019 - 17:53 WIB

Jenius Hadirkan Solusi Dongkrak Penetrasi Keuangan di Jawa Timur

Diciptakan melalui semangat kokreasi, Jenius terus berinovasi menciptakan fitur-fitur unik sebagai solusilife financebagi masyarakat melek digital ataudigital savvy. Setelah diperkenalkan kepada…

Sabtu, 19 Januari 2019 - 16:49 WIB

Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa menikmati subsidi rumah seperti program KPR Fasilitas Likuiditas…

Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan

Sabtu, 19 Januari 2019 - 16:23 WIB

Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan

Salah satu Rusun yang dibangun tahun 2018 adalah Rusun Pondok Pesantren Darul Arqom di Desa Ngamplangsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut.