Mentan Amran Bersih Bersih dan Sikat Habis Koruptor

Oleh : Wiyanto | Kamis, 31 Mei 2018 - 14:27 WIB

 Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikuktura, Kementerian Pertanian (Kementan), Prihasto, Setyarto
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikuktura, Kementerian Pertanian (Kementan), Prihasto, Setyarto

INDUSTRY.co.id - Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikuktura, Kementerian Pertanian (Kementan), Prihasto, Setyarto mengatakan di tengah komitmen mewujudkan kepemerintahan yang bersih, pada era kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini tidak henti-hentinya melakukan bersih-bersih dari korupsi. Bersih-bersih ini tidak hanya bagi kalangan intern pegawai Kementan, melainkan juga bagi pihak pihak yang terkait pertanian.

“Iya sikat habis tidak pandang bulu bagi semua pihak yang bermain main di sektor pertanian,” demikian tegasnya di Jakarta, Kamis (31/52018).

Beberapan upaya yang telah dilakukan Kementan guna mewujudkan aparatur yang bersih yakni sosialisasi pencegahan anti korupsi dan pembinaan pengendalian hingga tindakan tegas bagi pegawai intern Kementan. Ini adalah wujud Reformasi Mental aparatur di sektor pertanian sesuai arahan Bapak Presiden RI sebagai Panglima Tertinggi di Republik ini.

“Sejak awal menjabat Oktober 2014, Mentan Amran langsung menggandeng BPKP, Kejagung, Kepolisian untuk mengawal program. Selanjutnya menempatkan Satgas KPK berkantor di Kementan,” ungkap Prihasto.

Reward and punishmant diterapkan bagi aparaturnya mulai pejabat struktural tertinggi Eselon 1 hingga level staf.  Seluruh program dilakukan secara terukur dan kinerja aparatnya dimonitor harian secara ketat.

“Aparaturnya dievaluasi rutin. Bagi yang berprestasi dipromosikan dan sebaliknya bagi yang salah ya dilibas tuntas,” sebutnya.

Lebih lanjut Prihasto menyebutkan sudah 1.295 pejabat dimutasi dan demosi. Bahkan sudah banyak pejabat yang langsung dipecat karena melanggar hukum.

Selanjutnya Amran mengandeng KPPU untuk membersihkan kartel serta bersama Kapolri membentuk Satgas Pangan untuk membasmi mafia pangan. Demikian pula Amran sejak awal 2015 bersama TNi AD untuk membangun infrastruktur hulu, memperlancar distribusi sarana produksi dan hasil pertanian.

Hingga kini, Amran telah mengomandani dalam menangkap lebih dari 40 kasus oplos pupuk. Kartel daging, ayam, jagung dan lainnya diproses KPPU. Menangkap kasus bawang ilegal, oplos minyak goreng, dan lainnya. 

“Sudah lebih dari 300 kasus mafia pangan diproses Satgas Pangan, termasuk Amran bersama Kapolri menggerebek kasus beras PT. IBU yang super dahsyat,” katanya.

Dalam berbagai kesempatan Amran selalu mengatakan, seluruh proyek pengadaan harus transparan, tak boleh ada kongkalikong, termasuk yang terkait dengan perijinan impor.

Amran meminta jajarannya untuk menolak bentuk-bentuk gratifikasi saat bertugas, harus profesional, berintegritas. Ini sesuai perintah Bapak Presiden RI.

Jika ada yang pihak luar memaksa suap dan gratifikasi kepada aparaturnya, Amran minta agar hal tersebut dilaporkan kepada KPK dan penegak hukum, berikut diserahkan barang buktinya.

“Ini membuktikan sudah lebih dari 3,5 tahun menjabat, Amran telah menyikat abis dan tidak main-main bagi koruptor. Tidak ada ampun bagi pelanggar hukum di bumi Indonesia,” terang Prihasto.

Dari capaian ini, kata Prihasto, maka wajarlah Kementan diganjar penghargaan dari KPK pada Desember 2017 sebagai Kementerian dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Sejak dulu salah satu yang diawasi ketat oleh Amran adalah pelayanan perijinan.

Proses pemberian rekomendasi impor komoditas strategis khususnya bawang putih dimana terdapat kebijakan pemerintah terkait wajib tanam dan wajib menghasilkan 5 persen oleh pelaku usaha impor.

“Bau busuk permainan impor bawang putih telah diendus Amran. Ada upaya beberapa pihak untuk memberikan sejumlah uang kepada staf lapang, agar terhindar dari kewajiban tanam ini,” kata Prihasto.

Menurutnya, hal ini terkonfirmasi setelah salah satu staf melaporkan sejumlah uang dalam jumlah besar yang diterimanya dan telah dilaporkan kepada KPK sebagai bentuk suap dan gratifikasi. Pungli bawang putih sebesar Rp. 2000-3000 per kilogram untuk perizinan impor bawang putih. Sehingga jika total impor yang dikeluarkan sebesar 500 ribu ton setiap tahunnya, maka terdapat uang panas sebesar 1 Triliun rupiah yang diberikan kepada oknum yang tidak bertanggungjawab

“Adanya gratifikasi, suap dan sebagainya berujung pada justifikasi pelaku untuk menaikkan harga komoditas impor yang pada akhirnya akan membebani masyarakat karena harga tinggi, merugikan negara dan  menyengsarakan rakyat utamanya petani,” ujarnya.

Prihasto mengungkapkan sesuai arahan Presiden RI, Amran intensif melindungi dan memberdayakan petani. Berbagai bantuan benih, pupuk, alat mesin, irigasi, asuransi dan lainnya disalurkan ke petani utuh tanpa dikorupsi.  Sehingga Amran dijuluki paling dekat dengan petani. Hampir tiap saat blusukan keluar masuk rumah rumah petani.

Dalam hal sapu bersih, lanjutnya, seluruh aparat pada Ditjen Hortikultura telah direformasi mental. Dua  Kasus hukum tahun 2013-2014 bagi aparatnya sudah dan sedang proses hukum.

“Kini aparatnya harus amanah. Buktinya dibawah komando Dirjen Hortikultura, Dr Suwandi telah digencarkan bersih bersih, salah satu direkturnya saya telah menyerahkan bukti suap dan gratifikasi ke KPK dan menjelaskan secara rinci praktik uang panas dari importir bawang putih. Kita tegakkan reformasi mental bagi aparaturnya,” ungkapnya.

“Laporan gratifikasi ini agar menjadi pintu masuk aparat penegak hukum KPK, Kepolisian maupun Kejagung untuk dapat segera menyeret aktor aktor busuk impor bawang putih,” pungkasnya.

 
 
 
 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Jembatan Ampera Palembang

Selasa, 17 Juli 2018 - 23:02 WIB

Kementerian PUPR Rehabilitasi Jembatan Ampera Palembang

Jembatan Ampera yang dibangun tahun 1962 dan selesai tahun 1965 tersebut memiliki panjang 1.177 meter dan lebar 22 meter.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung (Foto Ist)

Selasa, 17 Juli 2018 - 20:00 WIB

Ini Nama-Nama Menteri Kabinet Kerja Berpartisipasi Nyaleg

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja dan pejabat di lingkungan kepresidenan akan ikut berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan…

Wapres Jusuf Kalla (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 17 Juli 2018 - 19:35 WIB

Cawapres Jokowi 2019 Harus Mampu Tingkatkan 15 Persen Suara

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan calon pendamping Joko Widodo dalam Pemilu 2019 harus dapat mendongkrak perolehan suara minimal 15 persen.

Danu Wicaksana, CEO TCASH (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Selasa, 17 Juli 2018 - 19:09 WIB

Buka Layanan Lintas Operator, Ini Tiga Keunggulan TCASH Wallet

TCASH secara resmi telah membuka layanan aplikasi TCASH wallet untuk seluruh operator telekomunikasi. Pelanggan lintas operator dapat menikmati beragam layanan transaksi non-tunai TCASH dengan…

Ilustrasi Jalan Tol (ist)

Selasa, 17 Juli 2018 - 18:55 WIB

BNI Beri Tambahan Kredit Jalan Tol Manado-Bitung

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk turut membiayai Proyek Jalan Tol Ruas Manado-Bitung, Sulawesi Utara, dengan memberikan tambahan fasilitas kredit modal kerja (KMK) dana talangan tanah…