Ditengah Ketegangan Indonesia dan Uni Eropa, Bisnis Kelapa Sawit Makin Menjanjikan

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Diskriminasi dan kampanye negatif Uni Eropa terhadap kelapa sawit mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Penguatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) salah satu upaya yang akan dilanjutkan.  

Ketegangan antara Indonesia dan Uni Eropa terkait kelapa sawit kembali mengemuka. 

Hal ini dipicu terbitnya keputusan Parlemen Uni Eropa pada tanggal 17 Januari 2018 yang meloloskan revisi Arahan Energi Terbarukan (RED) antara lain, meniadakan secara bertahap penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku pembuatan energi terbarukan di Uni Eropa  mulai tahun 2021. 

Merespon kebijakan parlemen Uni Eropa tersebut, pemerintah Indonesia menolak keputusan Parlemen Eropa tadi, artinya tetap menyetujui penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada 2021. 

Indonesia lalu mengemukakan kekecewaan atas tindakan Parlemen Eropa tersebut.

Selain itu Presiden Joko Widodo juga telah menandatangani surat yang ditujukan pada Presiden Uni Eropa dan Parlemen Uni Eropa untuk menyikapi black campaign terhadap sawit tersebut. 

Sekretaris Kabinet Indonesia Pramono Anung mengatakan Presiden mengirim surat protes kepada Presiden dan Ketua Parlemen Uni Eropa atas penolakan sawit Indonesia. 

Isu surat tersebut antara lain menyatakan keberatan dan protes dengan keras apa yang dilakukan Uni Eropa berkaitan dengan kelapa sawit.

Respon Indonesia yang kuat terhadap diskriminasi kelapa sawit menunjukkan kelapa sawit masih menjadi isu strategis dan primadona bagi ekspor Indonesia. 

Di tengah kampanye negatif yang sering datang, ekspor kelapa sawit tetap menjanjikan. 

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sitanggang menyatakan, ekspor minyak sawit Indonesia naik 23 persen dari 25,11 juta ton pada 2016 menjadi 31,05 juta ton pada 2017. 

Seiring hal tersebut pada tahun 2017, nilai ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 22,97 miliar dollar AS, atau mengalami peningkatan sebesar 26 persen dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 18,22 miliar dollar AS.

Berdasarkan harmonyzed system (HS) 6 digit, sawit masih paling unggul nilai ekspornya dibandingkan produk lainnya seperti batu bara, karet dan perhiasan.

Semestinya Indonesia tak perlu terlalu khawatir dengan sikap penolakan Uni Eropa pada sawit. 

Karena sudah saatnya Indonesia melihat peluang pasar di negara-negara di kawasan lain yang juga besar. 

Dalam catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), kenaikan permintaan minyak sawit berasal hampir dari semua negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia. 

Dari negara tujuan ekspor utama minyak sawit Indonesia adalah India, China, Pakistan, Banglades, AS, Uni Eropa, hingga Afrika, permintaan minyak sawit Indonesia dari India naik 32 persen China naik 16 persen, negara-negara Afrika 50 persen dan Uni Eropa 15 persen.

Penguatan ISPO 

Deputi II Bidang Koordinasi Pertanian dan Pangan Kemenko Perekonomian Muzdalifah Machmud menilai bahwa  memperkuat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) merupakan salah satu langkah yang ditempuh pemerintah agar mendapat pengakuan sawit dari negara lain. 

ISPO merupakan sertifikasi yang menyatakan bahwa produk sawit Indonesia sudah sesuai standar yang diperlukan. 

“Penguatan ISPO salah satu alat pemerintah untuk membuktikan bahwa kita sudah mengelola atau menjaminkan pengelolaan kelapa sawit di Indonesia sudah dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip kelestarian lingkungan yang baik,” ujar Muzdalifah.

Untuk upaya penguatan tersebut, pemerintah akan berupaya agar ISPO dituangkan ke dalam Keputusan Presiden. 

Mengapa kebijakan ISPO harus berbentuk Keputusan Presiden? Alasan Muzdalifah, persoalan sustainability kelapa sawit melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Perdagangan.

Berbeda dengan perlakuan parlemen Uni Eropa yang menolak minyak sawit, Aliansi asosiasi industri Eropa yang tergabung dalam EPOA (European Palm Oil Alliance) justru mendukung pelaku industri minyak sawit Indonesia dalam melawan diskriminasi terhadap produk sawit. 

Ketua EPOA Frans Claassen dalam pertemuan stakeholders sawit, Selasa (13/2/2018) di Jakarta menyuarakan bahwa EPOA menolak diskriminasi dan penolakan terhadap minyak sawit oleh Parlemen Uni Eropa karena pada kenyataannya produk minyak sawit yang masuk ke Eropa 69% adalah produk minyak sawit berkelanjutan.

EPOA ikut mengambil posisi membela kelapa sawit dalam rangka kepentingan bisnisnya. 

Dari paparan Frans diketahui bahwa di tengah menguatnya kampanye negatif sawit Indonesia oleh parlemen UE, produksi industri sawit di Eropa justru terus meningkat seiring peningkatan produksi minyak sawit berkelanjutan dari Indonesia dan Malaysia. 

Untuk melancarkan bisnisnya, EPOA aktif mengupayakan dan mempromosikan bahwa sawit yang masuk Uni Eropa adalah yang sustainable. 

“EPOA berupaya untuk mencapai 100% sawit yang masuk ke Uni Eropa adalah sawit yang berkelanjutan," kata Frans.

Disampaikan juga bahwa EPOA juga melakukan komunikasi dengan sejumlah LSM di Eropa yang selama ini kritis terhadap industri kelapa sawit.

Bagi Indonesia, keberadaan EPOA sangat membantu. Ketua Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil ( ISPO ) Aziz Hidayat mengatakan, EPOA sangat membantu kampanye positif minyak sawit Indonesia di Eropa, terkait perkembangan sertifikasi ISPO dan  juga memberikan informasi yang objektif tentang kriteria-kriteria di dalam ISPO. 

Hal tersebut menurut Aziz menunjukkan bahwa EPO merupakan mitra yang tepat untuk menjelaskan fakta objektif tentang perkembangan isu keberlanjutan minyak sawit di Indonesia dalam rangka memenuhi Amsterdam Declaration fully implemented pada 2020.